Penurunan PAD Jadi Sorotan, Fraksi Golkar Jambi Minta Program Pro-Rakyat Diperkuat

Jambiday.com, JAMBI- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dinilai krusial agar kebijakan keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Fraksi Golkar juga menyoroti adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp118,12 miliar dan penurunan belanja daerah sebesar Rp118,43 miliar.

“Penurunan PAD tersebut dipicu oleh turunnya pajak daerah sebesar Rp147,47 miliar, retribusi daerah sebesar Rp7,75 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp83,66 miliar,” terang Doris Riana Sembiring, Juru Bicara Fraksi Golkar, Senin (8/09/25).

Meskipun demikian, terdapat peningkatan dari pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp120,77 miliar. Kenaikan ini dinilai dapat menjadi penyeimbang atas sebagian besar penurunan yang terjadi pada komponen PAD lainnya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar memandang bahwa belanja daerah harus diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Bidang-bidang yang perlu mendapat perhatian utama antara lain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah provinsi melakukan langkah strategis melalui optimalisasi PAD dengan mengedepankan inovasi, digitalisasi, serta penguatan sektor-sektor potensial. Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar porsi belanja modal ditingkatkan, terutama yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok, mengingat hal tersebut sangat memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi juga disoroti sebagai agenda yang harus terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di akhir pandangan umum, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan fraksi-fraksi lainnya di DPRD Provinsi Jambi. (OYI)