Jambiday.com, JAMBI- Di tepian Sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Koto Boyo, deru truk pengangkut batu bara tak pernah benar-benar berhenti. Siang dan malam berganti, namun suara mesin dan debu hitam seolah menjadi napas kehidupan baru di wilayah itu. Di balik hiruk pikuk tersebut, tersimpan denyut ekonomi gelap yang telah lama beroperasi. Menandai kuatnya cengkeraman jaringan mafia batu bara di Jambi.
Dari hulu hingga hilir, pola permainan mereka tampak rapi dan sistematis. Modus pertama berawal dari permainan izin tambang. Sejumlah area tambang di Jambi ternyata beroperasi dengan izin yang sudah kadaluarsa atau belum memenuhi syarat lingkungan. Namun di atas kertas, semuanya tampak “bersih”.
Permainan administrasi ini memungkinkan perusahaan tetap berjalan seolah legal. Beberapa lahan perkebunan sawit dengan izin HGU bahkan disulap menjadi tambang batu bara melalui skema kerja sama operasional. Pelanggaran yang berlapis karena menabrak tata ruang dan hukum lingkungan.
“Celah hukum itulah pintu masuk mafia. Mereka beroperasi di wilayah abu-abu bukan legal, tapi sulit disebut ilegal karena dokumennya rapi,” ujar pengamat bidang ekonomi, DR Noviardi.
Dari sini, rantai ekonomi gelap mengalir deras. Produksi tambang dilaporkan jauh di bawah kenyataan. Satu pit bisa menghasilkan 10 ribu ton batu bara, tetapi yang tercatat hanya separuhnya. Sisa hasil tambang dijual lewat jalur tidak resmi menggunakan dokumen manifes palsu atau dokumen ganda. Di titik inilah, makelar izin, oknum aparat, hingga pejabat lokal ikut bermain, memastikan arus batu bara “siluman” tetap lancar keluar dari tambang.
Dermaga Bayangan dan Pajak Jalan Gelap
Distribusi menjadi simpul krusial berikutnya. Dari Batanghari dan Sarolangun, batu bara biasanya dikirim menuju pelabuhan di Tembesi, Talang Duku, hingga dermaga darurat di pinggir Sungai Batanghari yang dibangun tanpa izin lengkap. Beberapa pelabuhan bayangan hanya bermodal surat rekomendasi sementara dari dinas terkait, namun beroperasi penuh sebagai titik muat ke kapal tongkang.
Dari pelabuhan tersebut, batu bara dikapalkan keluar daerah. Bahkan sebagian kecil diekspor secara ilegal ke wilayah Sumatera bagian selatan tanpa pengawasan Bea Cukai.
Truk-truk pengangkut pun tak kalah cerdik. Mereka biasanya beroperasi malam hari, melintasi jalur yang dilarang dengan bermodalkan “tanda pengenal” dari koordinator lapangan, istilah halus untuk pengatur jalur setoran. Di beberapa pos, sopir cukup menyetor Rp20.000 hingga Rp50.000 agar bisa melintas tanpa pemeriksaan. Sistem ini disebut warga sebagai “pajak jalan gelap”, sebuah mekanisme informal yang telah menghidupi banyak pihak non-formal di sepanjang jalur tambang.
Perlindungan dan Intervensi Politik
Ketika aparat turun menertibkan, yang biasanya dijerat hanyalah pekerja kecil sopir, mandor, atau penambang lapangan. Pemilik modal besar tetap aman di balik bendera perusahaan atau jejaring politik. Beberapa kali operasi gabungan antara Polda Jambi dan Dinas ESDM dilakukan, namun sering berhenti di tengah jalan.
Menurut sejumlah sumber, ada tekanan dari pihak tertentu, termasuk intervensi politik lokal. Batu bara diduga menjadi sumber dana kampanye gelap bagi sebagian elit daerah menjelang pemilihan kepala daerah.
Luka Lingkungan dan Warga yang Bungkam
Sementara itu, di Koto Boyo, luka lingkungan kian menganga. Lubang bekas tambang kini menyerupai kubangan raksasa, menampung air berwarna kehitaman akibat asam tambang. Sungai kecil di sekitar lokasi tercemar, dan warga mengaku sering diminta diam dengan iming-iming kompensasi atau pekerjaan sementara.
“Awalnya dikasih uang, tapi setelah tambang tutup, kami ditinggal. Air kami sekarang keruh dan bau,” kata salah satu warga yang rumahnya berjarak 300 meter dari lokasi galian.
Reklamasi tambang hampir tak pernah dilakukan. Sumber internal ESDM menyebutkan, dari lebih 60 IUP aktif di Jambi, sebagian besar tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan jaminan pasca tambang.
“Reklamasi hanya di atas kertas, di lapangan nol,” ujarnya.
Litigasi Bayangan dan Intimidasi
Bagi warga atau aktivis yang berani menolak tambang ilegal, ancamannya bukan main. Mereka kerap dilaporkan balik ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik atau digugat dalam sengketa lahan. Litigasi bayangan dan intimidasi menjadi senjata ampuh untuk membungkam kritik publik.
Beberapa kasus penyerobotan lahan di Batanghari dan Muaro Jambi bahkan diduga kuat melibatkan pejabat daerah yang memiliki saham tambang atas nama keluarga atau kerabat dekat.
Lubang Tambang, Lubang Kebijakan
Fenomena ini menunjukkan bahwa mafia batu bara bukan sekadar soal tambang ilegal. Ia adalah struktur ekonomi gelap yang tumbuh dari lemahnya tata kelola dan absennya pengawasan serius. Para pelaku bekerja dengan sistem yang tertata. Memiliki koordinator lapangan, penghubung pejabat, hingga jaringan logistik yang memanfaatkan celah regulasi.
Kini publik menanti keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemberantasan mafia batu bara tak cukup dengan menutup lubang tambang ilegal, tetapi juga harus menutup lubang kebijakan yang selama ini menjadi sumber kebocoran dan korupsi berjamaah di sektor sumber daya alam.
Jika tidak, Koto Boyo hanya akan menjadi satu dari sekian banyak kisah serupa di Jambi. Tentang tanah kaya yang terus dijarah, sementara rakyatnya hanya kebagian sisa debu dari batu hitam yang terus diangkut keluar daerah. (OYI)
Discussion about this post