Wednesday, November 18, 2026
  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan
No Result
View All Result
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
No Result
View All Result
Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.
Bacaan Online Negeri Jambi
No Result
View All Result
Home DAERAH BATANGHARI

DPRD Batang Hari Bawa Konflik Agraria Kuap ke Meja Pemerintah Pusat

by Redaksi
27/02/2026
in BATANGHARI, PARLEMEN
0
1
VIEWS
PostTweetShareScan

Jambiday.com, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Osy Dermawan, serta Kementerian Kehutanan, guna membahas konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Pemayung dengan salah satu perusahaan swasta.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari, Supriyadi, didampingi Wakil Ketua Yogi Verly Pratama, serta perwakilan kelompok tani Desa Kuap.

Bacajuga

Karhutla Jambi Belum Aman, Ancaman Bara Api di Lahan Gambut

Pimpin Upacara HKN ke-62, Bupati Fadhil Arief Tekankan Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Hadiri Apel Operasi Zebra Siginjai 2026, Wabup Bakhtiar Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Berlalu Lintas

Ivan Wirata Uji Klaim Banjir Turun 60 Persen, Simulasi Kolam Retensi Ungkap Kapasitas Tampungan

Setujui Ranperda Air, Golkar Ingatkan Pemprov Jambi Soal Target, Anggaran dan Pengawasan

Data Karhutla Jambi Berbeda, Pansus DPRD Diminta Bongkar Seluruh Persoalan

Audiensi berlangsung di Jakarta dan menjadi langkah konkret DPRD Batang Hari dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sebagaimana rilis yang diterima di Jambi, Jumat, (27/2/26).

Dalam pertemuan itu, DPRD Batang Hari menyampaikan konflik berkepanjangan antara masyarakat Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, dengan PT WKS yang bahkan telah berujung pada penggusuran lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat.

Ketua Pansus RTRW Supriyadi menjelaskan bahwa salah satu poin utama yang disampaikan kepada Wakil Menteri ATR/BPN adalah terkait mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang kini berstatus kawasan Hutan Produksi (HP), padahal di dalamnya terdapat sertifikat hak milik warga.

“Salah satu yang kami sampaikan kepada Pak Wamen adalah bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap tanah masyarakat yang telah bersertifikat, namun kemudian masuk dalam kawasan hutan produksi yang ditetapkan Kementerian Kehutanan,” ujar Supriyadi.

Ia menambahkan, kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 1.600 hektare yang diklaim masyarakat Desa Kuap juga telah tercantum dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013.

Menurutnya, masyarakat memiliki bukti kepemilikan lahan sejak tahun 1970 hingga 1980-an dan telah menguasai wilayah tersebut jauh sebelum penetapan kawasan hutan produksi maupun penerbitan izin konsesi perusahaan.

“Masyarakat mempertahankan hak milik yang merupakan warisan leluhur mereka. Penguasaan lahan telah ada sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan HP,” tegasnya.

Dari hasil diskusi bersama Wakil Menteri ATR/BPN, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses kajian dan telaah lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan guna mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

Masyarakat Desa Kuap, melalui DPRD Batang Hari, juga mengajukan permohonan agar dilakukan pelepasan status kawasan hutan produksi, mengingat adanya objek tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik di dalam kawasan tersebut.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian konflik agraria secara komprehensif, sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat demi terciptanya kepastian hukum serta keadilan agraria di Kabupaten Batang Hari. (LAN)

Previous Post

Menuju Aklamasi Khalis Mustiko, Musda VI Golkar Tebo Resmi Dibuka Ivan Wirata

Next Post

Bupati Batang Hari Dampingi Wagub Jambi Safari Ramadhan di Muara Bulian

Next Post

Bupati Batang Hari Dampingi Wagub Jambi Safari Ramadhan di Muara Bulian

Bupati Fadhil Arief Hadiri Kenal Pamit Kajari Batang Hari

DPRD Ingatkan OPD Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

Oplus_16908288

Lindungi Atlet & Pelatih, KONI dan PT Jasindo Bakal Kolaborasi

Oplus_16908288

PHE Jambi Merang Berdayakan Warga, Singkong Kini Bernilai Ekonomi

Discussion about this post

Iklan

Kalender

November 2026
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Oct    
Bacaan Online Negeri Jambi

© 2021 PT Limo Konco Mandiri - Jalan Kapten Pattimura No 67, Telanaipura. Developed by Ara.

  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan

Media Sosial

No Result
View All Result
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK