BPS Pastikan Suku Anak Dalam di Pedalaman Jambi Tak Terlewat Sensus Ekonomi, Petugas Siap Menembus Hutan dan Wilayah Terpencil

Jambiday.com, JAMBI- Di balik hamparan hutan dan kawasan pedalaman Provinsi Jambi, ribuan warga Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat adat yang hidup jauh dari pusat pemerintahan dipastikan tetap akan tercatat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang akan ditinggalkan dalam pendataan nasional tersebut.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa BPS telah menyiapkan metode khusus untuk menjangkau masyarakat pedalaman, termasuk komunitas Suku Anak Dalam yang tersebar di berbagai wilayah Jambi.

“Semuanya termasuk SAD. Ada metode khusus, dan petugas kami sudah dilatih secara berjenjang,” kata Sonny saat berada di Jambi, Jumat (26/06/26).

Menurut Sonny, seluruh petugas sensus telah memperoleh pembekalan mulai dari tingkat nasional melalui instruktur utama (Intama), kemudian diteruskan hingga ke petugas lapangan di daerah. Selain itu, selama pelaksanaan sensus, setiap petugas akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan langsung untuk memastikan pendataan berjalan akurat dan manusiawi.

Pelaksanaan sensus di wilayah pedalaman bukanlah pekerjaan mudah. Petugas harus menembus kawasan yang sulit dijangkau, melintasi medan yang berat, hingga berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki pola hidup dan budaya berbeda. Karena itu, BPS menggandeng pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait untuk memastikan seluruh warga negara tetap mendapatkan hak yang sama untuk tercatat.

“Peran pemerintah daerah memang luar biasa. Sensus ini milik kita bersama, sehingga ketika kami masuk ke daerah-daerah sulit, pemerintah daerah membantu kami menghadapi tantangan yang tidak mudah di lapangan,” ujar Sonny.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menjelaskan bahwa pendataan masyarakat pedalaman dan Suku Anak Dalam akan dilakukan melalui petugas khusus atau taspos, mengingat mereka berada di luar satuan lingkungan setempat (SLS) pada umumnya.
Untuk mempermudah proses pendataan, BPS juga akan melibatkan petugas dari Taman Nasional Bukit Duabelas yang selama ini memahami karakteristik wilayah dan kehidupan masyarakat adat di kawasan tersebut.

“Kami akan masuk ke wilayah pedalaman dengan bantuan masyarakat penunjuk jalan. Metode survei untuk masyarakat pedalaman berbeda. Kami tidak menanyakan harta atau aset, tetapi fokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari,” kata Aidil.

BPS juga menyiapkan kuesioner khusus yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pedalaman. Pendekatan ini dilakukan agar proses pendataan tidak hanya akurat, tetapi juga menghormati kearifan lokal dan kehidupan masyarakat adat.
Berdasarkan hasil sensus tahun 2020, jumlah masyarakat pedalaman di Jambi tercatat sekitar 5.000 kepala keluarga. Mereka tersebar di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perbatasan provinsi seperti Lembah Masurai dan Sungai Tebal di Kabupaten Merangin.
Komitmen BPS menjangkau masyarakat pedalaman dan Suku Anak Dalam menjadi pengingat bahwa statistik bukan sekadar angka. Di balik setiap data, ada kehidupan, perjuangan, dan hak setiap warga negara untuk diakui keberadaannya. Bahkan di tengah hutan dan wilayah terpencil sekalipun, negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.