Jambiday.com, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap rencana kerja dan penganggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu rendah, pengawasan pemungutan retribusi Kebun Binatang Taman Rimba, kinerja UPTD Balai Pembibitan Ternak, hingga efektivitas penyerapan anggaran menjadi perhatian serius politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Provinsi Jambi 2027 bersama Dinas TPHP, Selasa (17/11/2026), Ivan secara tegas meminta agar target PAD tahun 2027 dinaikkan dan disesuaikan dengan potensi riil serta proyeksi pendapatan yang mampu dicapai oleh dinas tersebut. Berdasarkan paparan Dinas TPHP, target PAD tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,36 miliar. Angka tersebut justru turun Rp279,5 juta dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp2,64 miliar.
Padahal, dinas memperkirakan realisasi PAD tahun 2026 hingga akhir tahun dapat mencapai 92,18 persen atau sekitar Rp2,43 miliar. Bahkan, potensi PAD tahun 2027 tercatat mencapai Rp2,86 miliar. Ivan menilai terdapat ketidaksinkronan antara potensi pendapatan yang disampaikan dinas dengan target yang justru dipasang lebih rendah untuk tahun berikutnya.
“Kalau dinas sendiri memperkirakan bisa mencapai Rp2,43 miliar tahun ini, tidak logis target tahun depan justru lebih rendah. Ada potensi hampir Rp500 juta yang tidak dijadikan target. Kami minta target dinaikkan minimal setara capaian 2026,” tegas Ivan, Rabu (18/11/26).
Menurutnya, penetapan target PAD harus didasarkan pada perhitungan potensi yang realistis, terukur, dan disertai strategi optimalisasi pendapatan. Jangan sampai peluang peningkatan pendapatan daerah justru tidak dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
Soroti Kebocoran Retribusi Taman Rimba
Selain persoalan target pendapatan, Ivan juga menyoroti mekanisme pemungutan retribusi di lapangan, khususnya pendapatan dari Kebun Binatang Taman Rimba. Dalam paparan dinas disebutkan, sekitar 96 persen PAD berasal dari karcis masuk dan sewa di Kebun Binatang Taman Rimba. Namun, pemungutan setoran retribusi masih menghadapi kendala karena tim pemeriksa internal belum dibentuk.
Bagi Ivan, kondisi tersebut harus segera dibenahi. Sebab, besarnya ketergantungan PAD terhadap satu sumber pendapatan harus diikuti dengan sistem pengawasan dan pengelolaan yang ketat agar tidak menimbulkan celah kebocoran penerimaan daerah.
“Ini harus segera dibenahi. Bentuk tim pemeriksa, terapkan pembayaran nontunai, dan lakukan rekonsiliasi setoran setiap hari. Jangan sampai ada uang daerah yang bocor,” kata dia
Ia menekankan, sistem pembayaran nontunai dan pemeriksaan rutin merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh penerimaan retribusi tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kinerja Balai Pembibitan Ternak Ikut Dipertanyakan
Sorotan Ivan tidak berhenti pada sektor pendapatan. Ia juga mempertanyakan kinerja UPTD Balai Pembibitan Ternak yang dinilai belum menunjukkan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Sepanjang tahun 2026, UPTD tersebut dilaporkan belum menjual satu pun ternak bibit karena tidak tersedia bibit yang dinilai layak jual. Sebaliknya, penjualan ternak tidak layak bibit justru mencapai 253 persen dari target. Padahal, UPTD Balai Pembibitan Ternak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 miliar pada tahun 2027.
Ivan menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, keberadaan balai pembibitan seharusnya mampu menghasilkan bibit ternak unggul yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh para peternak di Provinsi Jambi.
“Tugas utama balai pembibitan adalah menghasilkan bibit unggul untuk peternak kita. Kalau bibit layak jual tidak ada, berarti ada yang harus dievaluasi, mulai dari indukan sampai pakan. Tahun 2027 harus ada target produksi bibit yang jelas,” ujarnya.
Ia meminta Dinas TPHP tidak hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat dan capaian kinerja yang terukur.
62 Persen Anggaran Pegawai, Penyerapan Program Dipercepat
Dalam pembahasan yang sama, Ivan turut mencermati struktur belanja Dinas TPHP tahun 2027 yang mencapai Rp52,22 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 62 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Sementara anggaran untuk program dan kegiatan reguler hanya sekitar Rp6,81 miliar atau 13 persen.
Menurut Ivan, komposisi belanja tersebut harus menjadi perhatian agar anggaran pembangunan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya petani dan peternak. Ia meminta seluruh program, termasuk kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat, disusun berdasarkan kebutuhan riil serta data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang telah diverifikasi.
“Seluruh belanja, termasuk yang bersumber dari aspirasi, harus tepat sasaran dan berbasis data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang terverifikasi,” katanya.
Ivan juga menyoroti pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, realisasi keuangan tercatat sebesar 70,58 persen dengan sisa anggaran sekitar Rp13,14 miliar. Sementara itu, program penyediaan sarana pertanian menjadi kegiatan dengan tingkat penyerapan paling rendah, yakni 45,99 persen.
Ia meminta dinas segera menyampaikan data realisasi terbaru yang resmi, sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani seperti bantuan benih, pupuk, dan alat pertanian sangat dinantikan masyarakat.
“Bantuan benih, pupuk, dan alat pertanian itu ditunggu petani. Jangan sampai terlambat sampai ke kelompok tani hanya karena proses yang lamban di akhir tahun,” pungkasnya.
Ivan menegaskan, pembahasan APBD bukan sekadar menyusun angka pendapatan dan belanja, melainkan memastikan setiap program pemerintah memiliki target yang jelas, pelaksanaan yang efektif, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Baginya, optimalisasi PAD, transparansi pengelolaan retribusi, peningkatan produksi bibit ternak, dan percepatan penyaluran bantuan pertanian merupakan bagian penting dalam mendorong kinerja Dinas TPHP agar lebih produktif dan akuntabel pada tahun anggaran 2027. (OYI)



Discussion about this post