Gandeng Polda, JaDi Provinsi Jambi Gelar FGD Pencegahan Pelanggaran Verifikasi Parpol

Jambiday.com, JAMBI– Jaringan Demokrasi  Indonesia (JaDi) Presidium Provinsi Jambi gelar focus grup discussion (FGD) pencegahan pelanggaran verifikasi pendaftaran  partai politik (Parpol) Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Menggandeng Polda Jambi, KPU Provinsi  Jambi dan Bawaslu Jambi. 

Ketua Presidium  JaDi Provinsi Jambi, DR Nuraida Fitri Habi  mengatakan, terkait verifikasi partai politik 2024 bahwa
semua partai yang mau menjadi peserta Pemilu 2024 wajib daftar. Dan semua partai akan dilakukan verifikasi administrasi. Namun, untuk verifikasi faktual dilakukan kecuali partai yang punya kursi di DPR-RI.  Dan untuk pendaftaran, verifikasi administrasi dan pengambilan sampel semuanya di lakukan oleh KPU RI.

“Sipol itu tidak wajib atau akan  diberikan dispensasi dan dibuka secara penuh ke peserta dan pengawas Pemilu. Saat ini KPU dalam verifikasi faktual keanggotaan Parpol dengan  menggunakan metode Krejcie & Morgan dan metode Systematic Sampling.  Metode Krejcie & Morgan dilakukan dalam menentukan jumlah sample anggota Parpol.  Sementara metode Systematic Sampling dilakukan dalam penentuan pencuplikan sample anggota Parpol,” terang Demisioner KPU Provinsi  Jambi ini, Rabu Malam (13/07/2022).

FGD ini terlihat  cukup menarik,  pertanyaan muncul dari beberapa perwakilan Parpol yang hadir dalam undangan tersebut. Seperti
Ismail Maruf, dari Partai NasDem Provinsi Jambi.  Yang mempertanyakan bagaimana proses verifikasi kartu tanda anggota (KTA) partai. Di mana diketahui bahwa pengurus provinsi tidak miliki wilayah, yang ada Kabupaten/kota.

“Nah, untuk verifikasi dilakukan  di Kabupaten/kota atau provinsi terkait KTA pengurus. Serta apa saja pencegahan  pelanggaran  saat verifikasi,” tanya Ismail.

Menanggapi  pertanyaan tersebut,  Ribut  Sudarsono selaku salah satu nara sumber  (Narsum) berkata bahwa ada lima kunci kepatuhan proses verifikasi.

“Tepat Prosedur, tepat waktu, lengkap data/dokumen/syarat, absah data/dokumen/syarat dan terbuka atau tranparan dalam proses dan hasil. Ini lah kunci kepatuhan sebagai bukti tidak  melanggar proses verifikasi, ” jelas Ribut Sudarsono, Nara Sumber dari JaDi Presidium Provinsi  Jambi, Rabu Malam (13/07/2022).

Sementara  itu, Apnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi  yang hadir dalam FGD turut menerangkan bahwa proses verifikasi  di daerah bukan penentu kelolosan dari Parpol sebagai peserta Pemilu. Semua data yahg mereka dapat akan diserahkan  ke KPU pusat. Dan data terakhir, ada 32 partai yang melakukan verifikasi di pusat,  tapi di Provinsi  Jambi tidak sampai segitu.

“Verifikasi  itu satu pintu, yaitu melalui Sipol. Dan KPU membentuk Help Desk di setiap kabupaten/kota. Silahkan datang langsung untuk komunikasi. Dan kepada  partai,  tidak ada perbedaan antara 9 partai  yang lulus parlementary treshold dengan partai lain yang tidak lulus. Semua sama, dipercepat  prosesnya asalkan semua berkas dan dokumen absah dan benar. Ini terkadang beda,  antara upload  dokumen dan saat faktual dilakukan,” jelas Apnizal, Komisioner KPU Provinsi  Jambi.

Di lokasi yang sama, Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Jambi, AKBP S. Bagus Santoso, S.I.K, M.H mewakili Dirintelkam Polda Jambi mengatakan bahwa dari  FGD yang digelar diharapkan  mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh partai politik. Sehingga tercipta Pemilu  serentak yang aman di tahun 2024 mendatang.

“Aman itu susah dan mahal, jadi wajib diciptakan.  Konflik di daerah itu tercipta karena adanya perbedaan sudut pandang, kurangnya  komunikasi. Jadi, dengan ini kita bantu meminimalisirnya,” terangnya saat menyampaikan kata sambutan sekalian membuka acara.

Sekedar informasi, FGD dilakukan selama dua hari di salah satu hotel di Kota Jambi. Sebagai  nara sumber,  selain dari JaDi Provinsi  Jambi,  turut pula dari Komisi Informasi Publik  Daerah Jambi serta  Bawaslu Jambi. (OYI)