Bupati Batanghari Hadiri Rakor dan Monitoring Bersama KPK

Jambiday.com, BATANGHARI – Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari M. Azan, SH menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring bersama Kepala Satgas wilayah I KPK Maruli Tua.

Dalam acara Bupati bersama KPK membahas tentang pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Acara bertempat di ruang pola kecil Kantor Bupati Batanghari

Turut hadir dalam acara, Inspektur Batanghari, Kepala OPD, Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Jambi, dan para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati Batanghari yang di Wakili Sekda mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari senantiasa berupaya meningkatkan MCP ( monitoring control for prevention).

Dan juga berharap melalui rapat evaluasi ini sebagai upaya tindakan perbaikan terutama beberapa area yang menjadi perhatian yakni optimalisasi pendapatan daerah, manajemen asset,serta pajak daerah.

“ Secara pribadi dan pemerintah daerah kami mengapresiasi KPK yang terlebih dahulu mengedepankan pencegahan di banding dengan upaya penindakan hal-hal yang berpotensi penyelewengan, Selanjutnya kami membuka pintu seluas-luasnya kepada KPK dalam memberikan masukan maupun evaluasi agar di dalam kepemimpinan Bupati saat ini tidak ada sandungan kasus yang berkaitan dengan KPK. Kemudian bimbingan, saran dan evalusi dari pihak KPK di era kepemimpinan Bupati saat ini tercipta birokrasi yang transparansi dan akuntabiltas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Bupati pada, Selasa (15/6/21).

Ditambahkannya lagi, Pemerintah Kabupaten Batanghari akan terus membangun komitmen bersama. Untuk menerapkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini. Dengan memposisikan pelayanan public sebagai bagian dari agenda daerah untuk menunjang agenda nasional.

“ Oleh karena itu Pemkab terus berusaha mendorong upaya-upaya pengendalian internal maupun eksternal tentang pengelolaan pemerintahan secara bersih dan transparan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat,” jelasnya. (LAN)