Tingkat Kemiskinan di Jambi Meningkat Tahun 2022, Kepala BPS: Kita Sampaikan Apa Adanya

Jambiday.com, JAMBI – Tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2022 ini meningkat, dari sekitar 4,53 menjadi 4,20 persen. Hal ini disampaikan oleh Agus Sudibyo, saat membuka acara sosialisasi sensus pertanian 2023 dan indikator statistik, Jumat (18/11/2022).

Kegiatan sosialisasi sensus pertanian 2023 dan indikator statistik  ini digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Abadi hotel, dengan menggandeng insan pers di Provinsi Jambi sebagai peserta acara.

Dalam sambutan Kepala BPS Provinsi Jambi disampaikan bahwa tahun ini tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat, jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut terlihat dari data yang tercatat di pertengahan November 2022 ini.

“Kita akui tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat, nanti akan kita sampaikan di Februari tahun 2023. Kita sebagai instansi independen menyampaikan apa adanya,” ujarnya.

Nah, dalam sosialisasi ini BPS juga menjelaskan apa yang menjadi indikator penilaian BPS dalam mendata tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.


Salah satu narasumber dalam acara tersebut, Syaeful Muslih menjelaskan terkait konsep kemiskinan yang digunakan BPS untuk mendata tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Dirinya menjelaskan, ada beberapa terminologi kemiskinan diantaranya yakni kemiskinan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Sehingga proses penentuannya sangat subjektif.

Selain itu, juga ada pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita dan berdasarkan pengeluaran.

“Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar. Handbook on poverty and inequality, ini sudah diatur dari pusat,” imbuhnya.

Syaeful menjelaskan, konsep tersebut yakni dengan pendekatan di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

“Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998, supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu.” pungkasnya. (DAN)