Jambiday.com, JAMBI – Pengamat Sosial Dr. Noviardi Ferzi mengomentari sikap Pemrov melalui Diskominfo Provinsi Jambi yang enggan mencairkan pembayaran kontrak beberapa media di Jambi. Menurutnya, tak ada alasan Diskominfo yang dipimpin Kadis Ariansyah untuk menunda pembayaran beberapa media yang telah kontrak pemberitaan dengan mereka.
” Saya ingatkan Diskominfo atau bahkan pak Gubernur, uang APBD itu uang rakyat bukan milik pribadi pak Gubernur. Jika sudah kontrak dan media sudah menaikan berita, tak ada alasan mereka tidak membayarkan, saya ingatkan jangan suka hati menggunakan kuasa, kita catat siapa Kabidnya dan Kadisnya, atas perintah Gubernur kah ini ?…” ungkapnya.
Sebelumnya beberapa media online mengeluh tagihan pemberitaan mereka tidak dibayarkan dengan berbagai alasan. Namun, di lapangan beredar penolakan Diskominfo membayar terkait sikap kritis media tersebut dalam memberitakan berita yang kritis terhadap kinerja Gubernur Al Haris yang buruk.
“Dianggap tidak tegak lurus, artinya tidak boleh kritik kebijakan pemerintah Al Haris. Namun sayangnya tidak ada teguran dari awal, jika memang salah dari awal diinfokan. Lewat SMS, WhatsApp ataupun surat resmi. Ini tidak ada, dari bulan April-Juni ketika ditagih dibilang tidak bisa dibayarkan perintah Kabid dan Kadis,” ujar MN, salah seorang wartawan yang tidak dibayarkan saat menemui staf Kominfo Provinsi Jambi. (OYI)
Discussion about this post