Fadhil Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Batang Hari 2024

Jambiday.com, BATANG HARI– Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, SE membuka acara forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2024.

Acara digelar ruang Pola Besar Kantor Bupati yang dihadiri, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, para Kepala OPD, Camat ruang lingkup Kabupaten Batang Hari, serta para tamu undangan lain-nya.

Bupati Fadhil dalam sambutan menjelaskan, terkait RKPD, bagaimana perencanaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat besar.

” APBD Kabupaten Batang Hari ini milik rakyat, dititipkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dengan baik dan hasilnya dirasakan kembali oleh masyarakat,” kata Bupati Fadhil, Selasa (28/2/23).

Dijelaskannya, seiring dengan itu semua, timbullah aturan-aturan lain, tentang perencanaan, otonomi daerah, pemerintah daerah, Pemilukada dan Pemilu.

” Diformulakanlah ini, maka terbitlah RPJMD Kabupaten Batang Hari tahun 2021-2026 yang disahkan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Batang Hari,” imbuhnya

Bupati masih menyebutkan bahwa Intinya RPJMD itu adalah simpulan dari janji politik calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang sudah diserahkan ke KPU pada saat mendaftarkan diri, diurailah itu menjadi sebuah APBD.

“RPJMD merupakan koridor pembangunan selama masa jabatan itu berlangsung,” ujarnya

Karena adanya keterbatasan waktu, disebut Bupati Fadhil, tenaga, biaya, maka dibagilah pertahap namanya RKPD yang dibagi setiap tahunnya. Digabungkan seluruh RKPD itu menjadi RPJMD. Bupati menegaskan, seiring waktu berjalan undang-undang Pemilukada mengalami perubahan yang sampai saat ini, masih dianggap bahwa Pilkada itu akan terjadi di tahun 2024.

” Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tidak akan sampai 4 tahun, sementara RPJMD nya tetap 5 tahun. Untuk dapat memenuhi janji yang telah diucapkan kepada masyarakat, Bupati harus melakukan bagaimana ini dikompres, akselerasi, dilakukan sumber pendapatan baru, efisiensi, efektivitas sehingga janji yang harus dipenuhi 5 tahun itu dikompres ditepati selama 3 tahun,” ungkapnya.

Resikonya apa pasti ada pihak yang dikorbankan contohnya kawan-kawan ASN, SPPD yang sebelumnya Rp 23 milyar setahun hanya Rp 8 miliar.

” Saya terimakasih kepada seluruh kawan-kawan ASN yang merelakan kenikmatan demi kemajuan masyarakat Kabupaten Batang Hari,” pungkasnya. (LAN)