Komisi XII DPR-RI Sidak Lokasi Stockpile PT SAS, Rekomendasikan Pemanggilan Manajemen dan Penurunan Tim Gakkum Lingkungan

Jambiday.com, MUARO JAMBI- Komisi XII DPR-RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi stockpile batu bara milik PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) yang telah diakuisisi oleh PT RMK di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Kamis (19/6). Sidak ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan dan aktivitas operasional yang mengganggu permukiman warga sekitar. Terlihat turun Ketua Komisi XII DPR-RI, Bambang Patijaya, Rocky Candra, SY Fasha, Rohid dan beberapa DPR-RI lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi XII DPR-RI menemukan sejumlah indikasi pelanggaran di lapangan, termasuk tata kelola lingkungan yang dinilai tidak sesuai dengan standar pengelolaan dampak lingkungan hidup. Anggota Komisi XII menyoroti keberadaan tumpukan batu bara yang terbuka tanpa pelindung memadai serta sistem drainase yang berpotensi mencemari sungai dan lahan masyarakat.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya merekomendasikan agar manajemen PT SAS dan PT RMK Energy—perusahaan mitra dalam distribusi batu bara—segera dipanggil ke DPR-RI untuk dimintai klarifikasi.

“Kami akan agendakan pemanggilan terhadap manajemen PT SAS dan PT RMK di Senayan. Kami ingin mendalami tanggung jawab mereka atas aktivitas di lokasi ini, terutama dampak terhadap lingkungan dan warga,” tegas Bambang usai sidak.

Tak hanya itu, Komisi XII juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) untuk segera menurunkan tim investigasi ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

“Kami minta Gakkum Lingkungan segera turun ke lokasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Ini penting agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” tambahnya.

Sidak ini mendapat perhatian publik, mengingat stockpile batu bara tersebut berada di dekat pemukiman padat penduduk, dan selama ini telah menimbulkan debu serta kebisingan yang meresahkan warga. DPR-RI pun berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah korektif yang jelas dari pihak perusahaan dan pemerintah. (OYI)