Setahun Jambi MANTAP, Sudah Sampai Di Mana?

Oleh: Bahren Nurdin, (Mahasiswa Western Sydney University. Tinggal di Sydney, Australia)

TANGGAL 7 Juli 2021 adalah hari pelantikan Gubernur Jambi, pasangan Dr. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. oleh Presiden Republik Indonesia. Itu artinya, pada tanggal 7 Juli 2022 ini tepat setahun mereka bekerja untuk Provinsi Jambi. Pertanyaannya sederhana, ’sudah sampai di mana mereka membawa pembangunan Jambi ini?’.

Pasangan ini mengusung visi Jambi *’MANTAP’* yang merupakan akronim dari Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional. Mereka berdua ingin; 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan. 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah. 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tentu saja, misi besar ini akan dijalankan melalui berbagai misi dan program kerja. Sudah berjalankah?

Selayaknya artikel ini berbicara angka-angka statistik atau prosentase untuk melihat pergerakan kinerja pemerintahan ini. Namun, saya lebih cenderung melihatnya secara kualitatif deskriptif. Melalui artikel ini saya hanya ingin memberikan beberapa catatan saja;

*Pertama,* pembenahan pemerintahan. Harus diakui, masuknya pasangan Al Haris dan Abdullah Sani ke dalam pemerintahan Provinsi Jambi ketika roda pemerintahan dalam keadaan ‘kurang sehat’. Sama-sama diketahui, semenjak terjadinya kasus ‘ketok palu’ dan ditetapkannya Gubernur Jambi dan sebagian besar anggota DPRD-Provinsi Jambi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan sangat terganggu jika tidak mau dibilang lumpuh (auto-pilot).

Roda pemerintahan dijalankan oleh Plt Gubernur, kemudian diangkatnya wakil gubernur menjadi gubernur dengan waktu yang sudah di penghujung masa pemerintahan. Gubernur tanpa wakil. Beberapa kepala OPD kemudian kosong atau digantikan oleh pelaksana tugas. Dan seterusnya.

Dalam kondisi yang seperti ini tentu pasangan Al Haris dan Abdullah Sani dianalogikan menghidupkan kembali kendaraan yang sudah ‘mogok’ dan harus jalan. Kalaupun jalan tentu tidak bisa tancap gas. Namun demikian, saya melihat hal ini sudah diambil langkah signifikans dengan melakukan pengisian kepala OPD dan membenahi birokrasi. Salah satu usaha terbaik yang diperbuat adalah dengan ‘lelang jabatan’ secara terbuka.

Sudah objektif dan profesionalkah? Saya berusaha berbaik sangka saja. Paling tidak, dari yang ditampilkan ke publik, dari proses hingga penempatan sudah dilakukan sedemikian rupa. Lebih dari itu saya tidak mau berandai-andai. Jika ada suara ‘sumbang’, anggap saja itu bagian dari ‘orkestra’ kehidupan di tengah masyarakat. Apa yang luput dari pro dan kontra? _Gak ada!_

Pandangan saya, selama satu tahun ini, visi memantapkan tata kelola pemerintah di saat pemerintahan Provinsi Jambi sedang terseok-seok, pasangan ini sudah menjalankannya dengan baik. Sudah selesai? Tentu belum. Masih sangat banyak yang harus dibenahi tentang tata kelola pemerintahan ini. Masih ada waktu untuk terus bergerak hingga akhir masa jabatan mereka nanti.

*Kedua*, Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Siapa yang menyangkal bahwa kedatangan wabah penyakit Covid-19 telah menimbulkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi ini seperti ekonomi, pendidikan, sosial, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan, dampak yang paling dahsyat bersentuhan langsung dengan kehendak hidup masyarakat banyak adalah persoalan ekonomi. Tugas berat pembenahan ekonomi masyarakat ini lagnsung tersandar di pundak Al Haris dan Abdullah Sani begitu menjabat.

Tentu, kita bisa berkata bahwa itu pilihan mereka sendiri. Kita pun sebagai masyarakat harus meyakinkan diri bahwa pilihan kita pada Pilkada lalu adalah pilihan yang tepat yaitu memilih mereka yang sanggup menyandang amanah yang berat ini.

Maka dari itu, saya melihat langkah yang diambil untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah melalui program *DUMISAKE* (Dua Milyar Satu Kecamatan) adalah salah satu ikhtiar baik. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Jambi telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 205 Milyar yang ‘dititipkan’ melaui OPD terkait untuk digunakan sesuai peruntukannya.

Melalui dinas Koperasi dan UMKM misalnya dititipkan program bantuan modal bagi UMKM (Milenial, Mak-Mak, Wirausaha Pemula). Melalui Dinas Sosdukcapil adanya bantuan sosial untuk beberapa kelompok masyarakat rentan. Melalui Dinas PUPR ada program bedah rumah. Dan seterusnya. Sekali lagi, saya hanya melihat bahwa semua hal ini sedang bergerak. Satu tahun ini menjadi _starting point_ untuk terus berlari. _‘Sambil bejalan masang baju’_ kato pepatah orang Jambi.

*Ketiga*, membenahi sumber daya manusia. Dunia pendidikan juga salah satu aspek terdapak parah oleh wabah virus Covid 19. Pendidikan dari TK hingga Perguruan tinggi mengalami ‘gangguan’ yang luar biasa. System pembelajaran sempat berubah dari tatap muka menjadi virtual. Semua insan pendidikan mengalami ‘goncangan’. Pemerintah daerah pun harus hadir untuk mengatasi semua ini.

Bersama dengan masyarakat, orang tua, komite sekolah, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa dan stakeholder lainnya, Dinas Pendidikan dan Dinas KOMINFO telah sangat serius menghadapi persoalan ini. Paling tidak, usaha-usaha yang dilakukan selama ini telah membuat pendidikan di Jambi masih berjalan sebagaimana mestinya. Program nyata seperti pemberian beasiswa tentunya menjadi sangat berarti bagi masyarakat Jambi untuk mengaskalasi pembangunan sumber daya manusia Jambi _(Human Development Index).;_

Jika saya bertanya, puaskah anda dengan pemerintahan Al Haris dan Abdullah Sani selama setahun ini? Jawabannya tentu sangat relatif dan itu hak anda: puas atau tidak puas. Kita tidak menapikan bahwa masih sangat banyak janji politik yang harus mereka wujudkan. Masih terlalu berat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih terlalu besar harapan masyarakat yang harus ditunaikan. Tapi, memberi waktu, mengkritisi dan terus mengawasi kinerja mereka adalah hal tepat untuk dilakukan. Itu tugas kita semua!

Kita tentunya juga berharap kepada pasangan Al Haris dan Abdullah Sani untuk benar-benar menghibahkan jiwa raga mereka untuk masyarakat Jambi. Fokus sajalah bekerja membangun Jambi sesuai janji yang telah diucapkan. Masyarakat pasti bisa menilai kinerja yang diberikan. Tidak perlu terlalu terganggu oleh 2024, apalagi oleh manuver lawan politik. Jangan. Saya yakinkan, jika hati masyarakat sudah di tangan, maka 2024 pun sudah dalam genggaman.

Akhirnya, setahun pemerintah Al-Haris dan Abdullah Sani sudah sampai di mana? Semua sedang dikerjakan. Masyarakat teruslah tagih janji-janji politik mereka sebagai _social control_ bagi mereka. Bagi kedua pemimpin ini kita minta fokuslah bekerja tanpa gangguan Pilkada mendatang. *_JAMBI MANTAP!_*#