Jambiday.com, JAMBI- Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, secara tegas memaparkan persoalan serius terkait kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Lalu Lintas Tahun 2025 yang digelar di ruang Siginjai Lantai 3 Polda Jambi, Selasa (08/07/25).
Dalam forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, Dirlantas Polda Jambi, Kombespol Adi Benny Cahyono, Irwasda Polda Jambi, Kombespol Jannus Siregar, perwakilan BPJN Jambi, Kasat Lantas se Provinsi Jambi, Dishub Kabupaten/kota, Jasa Raharja, serta OPD di Pemprov Jambi. Serta sebagai pemateri lainnya adalah praktisi transportasi nasional, Ir Tri Tjahjono seorang lektor kepala Universitas Indonesia. Di acara yang dibuka oleh Wakapolda Jamb, Brigjenpol Mustaqim, Bang Ivan Wirata (BIW) menyoroti usia teknis jalan yang semakin pendek akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas.
“Jalan yang seharusnya bisa bertahan hingga 10 tahun, kini rusak parah hanya dalam waktu 3–5 tahun. Ini jelas karena tekanan berlebihan dari kendaraan ODOL yang masih bebas beroperasi,” tegas BIW, yang juga merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian teknis, satu unit kendaraan dengan muatan dua kali lipat dari tonase yang diizinkan bisa merusak jalan setara dengan 9.600 kali kendaraan normal. Artinya, satu truk ODOL dengan muatan ekstrem dapat mempercepat kerusakan struktur jalan secara eksponensial.
“Kalau jalan dirancang untuk menampung beban maksimum 8 ton, tapi yang lewat 20 ton bahkan lebih, maka umur jalan bisa turun drastis dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun atau bahkan kurang. Akibatnya, APBD terus habis untuk tambal sulam jalan,” jelas BIW.
Beberapa ruas jalan yang paling terdampak, lanjutnya, antara lain Simpang Karmeo–Sungai Gelam, Jalan Lintas Timur Jambi–Muaro Jambi, serta ruas Bulian–Tempino dan Sungai Duren–Pijoan. Di jalur-jalur ini, kendaraan angkutan batu bara, kelapa sawit, dan material tambang lainnya kerap melintasi dengan beban melebihi kapasitas.
BIW juga menyoroti pentingnya jalan sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Ia menegaskan, jalan yang baik akan memperlancar arus distribusi barang, jasa, dan mobilitas warga, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Jambi. Di mana berdasarkan hasil analisa selama 20 tahun terakhir (2005-2025) diperoleh hasil yaitu semakin baik kondisi infrastruktur jalan Provinsi Jambi. Atau sebaliknya semakin rusak kondisi infrastruktur jalan provinsi maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi.
“Jalan bukan sekadar sarana transportasi, tapi juga urat nadi ekonomi. Akses yang lancar akan mempermudah petani membawa hasil panen, mempercepat distribusi logistik, dan memicu tumbuhnya sentra ekonomi baru di berbagai daerah. Tantangan dalam menyediakan infrastruktur jalan mantap di Provinsi Jambi adalah kurangnya perawatan jalan diperparah dengan prilaku berkendara pengguna jalan dengan praktik ODOL,” tambah BIW.
Ia mendorong sinergi antar-instansi, khususnya antara BPTD, BPJN Pemda, Ditlantas, serta Dishub, untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran ODOL. Ia menekankan bahwa toleransi terhadap praktik ini sama saja dengan membiarkan kerugian negara terjadi secara sistematis.
“Kita perlu langkah konkret, termasuk penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan membangun kesadaran pelaku usaha angkutan barang bahwa keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur adalah tanggung jawab bersama. Kita cari solusi sama-sama, di mana pengusaha lebih manusiawi kepada sopir dan pemerintah juga memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Seperti penganggaran BPJS kesehatan bagi sopir dan keluarga, beasiswa bagi anak sopir serta bantuan UMKM bagi istri sopir tadi. Sehingga sopir, memiliki kesadaran dan kemauan untuk menolak keinginan pengusaha yang ingin membawa barang dalam jumlah besar dan tidak sesuai dengan tonase. Karena apa, gaji ataupun bayaran mereka sesuai tonase perkilometer, sehingga makin besar tonase makin besar bayaran. Akhirnya apa, kecelakaan lalu lintas terjadi dan siapa korbannya? sopir, masyarakat pengguna jalan,” tegas BIW.
BIW juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap jalur-jalur yang rawan ODOL serta perlunya pembangunan jembatan timbang permanen di titik-titik strategis seperti di mulut tambang. Serta untuk menuju Jambi Zero ODOL sebagai langkah strategis adalah meminta agar adanya Revisi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta penyusunan Perpres yang mengatur penanganan kendaraan angkutan barang melebihi batas. Aturan ini akan menjadi bagian dari rencana aksi penguatan logistik nasional. Serta SKB 3 menteri yang menangani zero ODOL yaitu Menhub, Menteri Perdagangan Menteri ESDM.
”Serta yang paling utama adalah memuwujudkan Perda Provinsi Jambi tentang penerapan zero ODOL. Saya sangat mendukung agar Jambi Zero ODOL menjadi langkah awal Zero ODOL di Indonesia,” pungkas BIW.
Rakernis Lalu Lintas 2025 ini diharapkan menghasilkan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (OYI)
Discussion about this post