Warning Untuk Gubernur Jambi,  Jangan Politisasi Dana BAZNAS!

Jambiday.com, JAMBI-  Intensnya Gubernur Jambi Dr. Al Haris ikut menyalurkan dana BAZNAS dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dalam bentuk ketak percayaan masyarakat pada profesionalitas lembaga BAZNAS Provinsi Jambi.

Pernyataan ini disampaikan Dr. Noviardi Ferzi pengamat sosial ekonomi di Jambi, menurutnya BAZNAS harus profesional dalam mengelola dana umat jangan terjebak pada kepentingan politik pemilihan Gubernur atau Bupati Walikota.

” Saya melihat ada gejala penyaluran dana BAZNAS sudah mulai disusupi kepentingan politik pak Gubernur, kemana – mana menyalurkan dana yang sumbernya dari BAZNAS. Inikan akan menimbulkan kegaduhan, orang mempertanyakan profesionalitas BAZNAS yang harusnya netral, ” ungkap Noviardi (15/4) kemarin.

Sinyalemen ini menguat ketika Gubernur Jambi Al Haris puluhan kali terlihat ikut membagikan bantuan dari BAZNAS, diantaranya saat safari ramadhan di Bahar Utara tepatnya di Kelurahan Matra Manunggal Kabupaten Muaro Jambi, di Masjid Al Ikhlas Pada Minggu malam Senin (26/03/2023).

Selain itu Gubernur Al Haris juga terlihat menyalurkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi sejumlah Rp 2 miliar pada Jumat 4 November 2022. Dana sebanyak ini diberikan kepada kurang lebih 150 penerima dari berbagai latar belakang program yang ada.

Atau yang terbaru Gubernur Jambi, Al Haris bersama pejabat Provinsi Jambi, Jumat (02/02/2024) pagi, melakukan safari subuh di Masjid Raudhatussholihin Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Serta banyak tempat lain di Provinsi Jambi.

Menurut Noviardi seharusnya, dana yang berasal dari umat tersebut tidak dipolitisasi untuk kepentingan partai politik tertentu.

“Jangan dipartainisasi atau dipolitisasi, karena bantuan itu diberikan ke orang, disaat mau pilkada saat ini, ” ungkapnya

Seharusnya pemberian bantuan dari Baznas tidak dikaitkan dengan unsur politik. Meski hal ini bisa dibantah, namun jika sudah keseringan, tentu orang menilai sudah menjadi modus, Baznas merelakan dirinya seolah menjadi lumbung bantuan pak Gubernur.

Namun, Noviadi meyakini bahwa orang yang mendapatkan bantuan, memiliki tak ada keterkaitan dengan partai tertentu. Baznas ditegaskannya sudah mempunyai aturan dalam pemberian bantuan kepada pihak yang mustahiq. Dalam hal ini, bentuknya bisa konsumtif atau perbaikan rumah. Hanya saja jangan ditunggangi kepentingan politik.

Selanjutnya Noviardi juga menilai seharusnya Gubernur Al Harus lebih berhati-hati dalam mengadakan kegiatan politik.

“Ini persoalan etika pejabat publik yang menggunakan dana publik. Harus transparan.

Sebenarnya, lanjutnya praktik yang dilakukan Gubernur Haris pun dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Namun yang menjadi persoalan, Gubernur Petahana ini saat ini tengah menjadi sorotan, karena disebut-sebut bakal maju kembali dalam Pilgub 2024. (RED)