Dewan Batanghari Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2023

Jambiday.com, BATANGHARI- Pada Pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ (Laporan keteranagan Pertanggung Jawaban) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2023. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Batang Hari tidak hanya menegaskan Pemerintah daerah pada Dinas PdK (Pendidikan dan Kebudayaan) terkait peningkatan DAPODIk dan kualitas Guru. kedati demikian, DPRD juga meminta agar, pemerintah daerah memaksimalkan pelayanan kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang Hari, Sirojudin saat menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari tahun anggaran 2023. Rabu, (17/04/2024).

Berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batangh Hari, dalam Rangka memaksimalkan pelayanan kesehatan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan minimal kesehatan khususnya pada puskesmas.

“Peraturan Presiden no.42 tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan gizi untuk dapat dioptimalkan sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021 tentang percepatan pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Batanghari,” ungkap Sirojudin.

Politisi Golkar dari Dapil IV Kabupaten Batang hari itu juga meminta pemerintah daerah, melalui Direktur RSUD Hamba Muara Bulian untuk melakukan percepatan mengoperasionalkan pelayanan Hemodialisa.

“Cuci darah dan CT Scan yang didukung dengan kelengkapan perizinan Sumber Daya Manusia yang mumpunyai peralatan alat kesehatan yang memadai serta sarana dan prasarana termasuk mobil operasional para Dokter untuk memaksimalkan pelayanan HD,” pungkasnya.

Sirojudin juga menyebutkan, RSUD Hamba perlu memperhatikan dan memaksimalkan fasilitas musholla. Selain itu pihak RSUD menurut DPRD Batang Hari perlu berkoordinasi dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan Listrik.

“RSUD Hamba perlu memperhatikan dan memaksimalkan fasilitas musholla untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga pengunjung yang melaksanakan ibadah di musholla tersebut. Pemerintah daerah melalui pihak RSUD Hamba perlu berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada RSUD Hamba tersebut,” ujarnya. (LAN)