Jambiday.com, JAMBI – Target pendapatan daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi. Tak sekadar menyepakati kenaikan target, Banggar menegaskan bahwa setiap rupiah pendapatan yang direncanakan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, sumber yang terukur, serta strategi konkret untuk merealisasikannya.
Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (21/11/2026) hingga Minggu (22/11/2026), target pendapatan yang semula diajukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar Rp1,697 triliun akhirnya dinaikkan menjadi Rp1,837 triliun.
Usulan awal Bapenda tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,695 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,92 miliar.
Dari sektor pajak daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan target Rp546,33 miliar. Kemudian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp494,72 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp327 miliar, serta Pajak Rokok sebesar Rp296,40 miliar.
Namun, Banggar menilai masih terdapat ruang optimalisasi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Karena itu, target pendapatan ditambah Rp140 miliar hingga mencapai Rp1,837 triliun.
Penambahan tersebut bersumber dari peningkatan target PKB sebesar Rp10 miliar, BBNKB Rp20 miliar, PBBKB Rp35 miliar, Pajak Alat Berat Rp5 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp70 miliar.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menegaskan bahwa kenaikan target pendapatan harus diikuti langkah nyata dan terukur. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menaikkan angka di atas kertas tanpa memastikan bagaimana target tersebut dapat dicapai.
“Kami mendukung target pendapatan yang lebih tinggi, karena kebutuhan pembangunan, terutama jalan, masih besar. Tetapi target bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap kenaikan harus disertai rencana aksi yang jelas: siapa mengerjakan apa, dan kapan,” tegas Ivan, Minggu (22/11/26).
Ketergantungan Pajak Kendaraan Harus Diikuti Ekspansi Sumber PAD
Ivan juga menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar. PKB, BBNKB, dan PBBKB menyumbang sekitar 81 persen dari total pajak daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian Bapenda untuk mulai menggarap sumber-sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergali secara optimal.
Salah satu persoalan yang disorot adalah aktivitas kendaraan angkutan batu bara, sawit, hingga armada perusahaan yang beroperasi di wilayah Jambi, tetapi pembayaran pajaknya justru dilakukan di daerah lain.
“Masih banyak truk angkutan batu bara, sawit, dan armada perusahaan yang beroperasi di Jambi tetapi berpelat luar daerah. Mereka memakai jalan kita, tetapi pajaknya dibayar di daerah lain. Ini harus ditertibkan bersama Dishub dan kepolisian,” ujarnya.
Ivan menilai, aktivitas ekonomi dan penggunaan infrastruktur di Provinsi Jambi semestinya memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah. Jangan sampai Jambi hanya menanggung beban kerusakan jalan akibat tingginya mobilitas kendaraan, sementara potensi pajaknya justru dinikmati daerah lain.
Pajak Alat Berat dan Air Permukaan Disorot
Selain pajak kendaraan, Ivan turut menyoroti potensi Pajak Alat Berat yang semula ditargetkan Rp2,41 miliar serta Pajak Air Permukaan sebesar Rp14,79 miliar.
Menurutnya, besarnya aktivitas perkebunan, pertambangan, dan konstruksi di Jambi seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan dari kedua sektor tersebut.
Dalam rapat tersebut, Bapenda juga memaparkan simulasi penyesuaian Nilai Perolehan Air Permukaan yang belum mengalami perubahan sejak 2012. Langkah ini dinilai perlu dikaji secara serius agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, terkait tambahan Rp70 miliar dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, Ivan meminta TAPD dan Bapenda menjelaskan secara rinci sumber penerimaan serta dasar hukum yang menjadi landasannya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menetapkan target pendapatan yang sumbernya belum jelas, terlebih jika angka tersebut nantinya dijadikan dasar untuk membiayai belanja daerah.
“Pendapatan yang belum jelas sumbernya jangan dipakai untuk membiayai belanja. Kalau nanti tidak masuk, yang terjadi adalah defisit dan tunda bayar di akhir tahun. Kita tidak ingin rekanan dan masyarakat yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Penerimaan Pajak Harus Kembali untuk Kepentingan Masyarakat
Ivan juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan kewajiban alokasi penggunaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Sesuai ketentuan tersebut, paling sedikit 10 persen penerimaan PKB wajib dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Dengan target PKB sebesar Rp504,72 miliar, maka alokasi minimal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai sekitar Rp50,47 miliar.
Selain itu, 50 persen penerimaan Pajak Rokok juga harus dialokasikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat serta penegakan hukum di bidang cukai.
Bagi Ivan, optimalisasi pajak bukan semata-mata mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan uang yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak kendaraan itu dibayar masyarakat yang setiap hari melewati jalan provinsi. Sudah semestinya sebagian kembali dalam bentuk jalan yang mantap dan aman,” ujar Ivan, yang juga menjabat Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jambi.
Untuk memastikan target pendapatan tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, DPRD Provinsi Jambi selanjutnya akan meminta Bapenda menyampaikan laporan capaian pendapatan secara triwulanan kepada komisi terkait dan Banggar.

Langkah tersebut diperlukan agar perkembangan realisasi dapat dipantau secara berkala, sekaligus menjadi dasar evaluasi apabila terdapat sektor penerimaan yang tidak mencapai target.
Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di tingkat Banggar masih terus berlangsung sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 ditetapkan melalui rapat paripurna. (OYI)



Discussion about this post