Jambiday.com, TEBO– Kondisi Jalan Padang Lamo yang kian memprihatinkan dan menjadi keluhan masyarakat kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa perbaikan jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui langkah strategis dan terukur.
Menurut Ivan, terdapat tiga skema utama yang dapat ditempuh untuk mempercepat perbaikan Jalan Padang Lamo. Pertama, melalui penggelontoran anggaran proyek multiyears oleh Pemerintah Pusat. Karena jika mengharapkan APBD Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo tidak akan mampu di tengah situasi defisit APBD. Skema ini dinilai memungkinkan perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Kedua, perubahan status jalan menjadi jalan nasional. Dengan status tersebut, penanganan jalan akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga diharapkan mampu menghadirkan pembangunan dengan kualitas dan anggaran yang lebih besar.
Ketiga, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Opsi ini dinilai dapat menjadi solusi alternatif untuk mempercepat pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Ivan menekankan bahwa Jalan Padang Lamo bukan sekadar jalan alternatif, melainkan jalur vital yang menghubungkan dua provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Barat, serta dua kabupaten, Tebo dan Dharmasraya. Perannya sangat strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian serta perkebunan yang menjadi sektor dominan di kawasan tersebut.
Ia juga menyinggung insiden putusnya akses Jalan Jujuhan di Kabupaten Bungo beberapa waktu lalu, yang menjadi pelajaran penting akan urgensi keberadaan Jalan Padang Lamo sebagai jalur penghubung utama. Ketika satu akses terputus, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam aktivitas ekonomi.
“Kerusakan jalan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menghambat laju perekonomian masyarakat. Mayoritas warga di kawasan tersebut bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga akses jalan yang baik menjadi kebutuhan mendasar,” ujarnya.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi, panjang Jalan Padang Lamo mencapai sekitar 110 kilometer. Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah provinsi merencanakan penganggaran melalui APBD dengan skema kontrak multiyears.
Rencana pembangunan akan dilakukan dengan spesifikasi jalan selebar 7 meter, dilengkapi bahu jalan masing-masing 1 meter serta sistem drainase yang memadai guna meningkatkan daya tahan jalan. Dengan panjang mencapai 110 kilometer, kebutuhan anggaran diperkirakan menembus angka Rp400 miliar.
Dengan berbagai opsi yang ada, Ivan berharap pemerintah dapat segera menentukan langkah konkret agar perbaikan Jalan Padang Lamo tidak lagi tertunda. Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur jalan yang layak bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (OYI)
Discussion about this post