Jambiday.com,JAMBI – Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan refleksi Reformasi 1998 dimanfaatkan Aliansi Cipayung Provinsi Jambi untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan daerah, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Aliansi yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) itu menggelar refleksi kebangsaan di Monumen Lapangan Garuda, Kamis malam (21/5/2026).
Kegiatan berlangsung khidmat dan reflektif melalui mimbar bebas, dialog kebangsaan, aksi lilin, hingga penyampaian pernyataan sikap terhadap berbagai isu nasional maupun daerah yang dinilai menjadi perhatian publik.
Dalam forum tersebut, Aliansi Cipayung Jambi menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Jambi. Salah satu yang menjadi sorotan utama ialah dugaan skandal korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang saat ini masih bergulir di persidangan.
Aliansi menilai kasus tersebut mencederai semangat pembangunan pendidikan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga menjadi ruang praktik korupsi dan permainan proyek.
Dalam sejumlah fakta persidangan dan pemberitaan, nama Gubernur Jambi Al Haris turut disebut dalam dugaan aliran fee proyek dan permintaan sejumlah dana. Menyikapi hal itu, Aliansi Cipayung Jambi mendesak agar Gubernur Jambi memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjawab persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat luas.
“Kami tidak ingin ruang publik dipenuhi spekulasi yang terus berkembang tanpa adanya penjelasan resmi. Karena itu, kami meminta Gubernur Jambi untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait isu yang berkembang dalam persidangan kasus DAK SMK tersebut. Ini penting demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi daerah,” ujar Ludwig.
Ia menambahkan, gerakan mahasiswa akan terus berdiri di garis kontrol sosial dan mengawal proses penegakan hukum agar berjalan adil, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Tak hanya menyoroti dugaan korupsi di sektor pendidikan, Aliansi Cipayung juga menyinggung kondisi tenaga pendidik keagamaan di Provinsi Jambi yang dinilai masih belum mendapat perhatian maksimal, khususnya bagi kelompok minoritas.
Menurut mereka, tenaga pendidik keagamaan dari umat Nasrani di sejumlah sekolah dan kampus masih minim, baik dari sisi pemerataan tenaga pengajar, fasilitas penunjang, hingga dukungan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Aliansi menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak seluruh warga negara memperoleh pendidikan dan pembinaan keagamaan secara setara tanpa diskriminasi. Karena itu, mereka meminta pemerintah lebih serius memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik lintas agama demi menjaga toleransi dan keberagaman di Provinsi Jambi.
Selain sektor pendidikan, pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam refleksi tersebut. Aliansi menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di sejumlah rumah sakit umum di Provinsi Jambi.
Mulai dari administrasi yang berbelit, lambannya penanganan pasien, hingga buruknya respons terhadap masyarakat kecil disebut masih sering terjadi dan memicu keresahan publik.
Dalam sektor kesehatan, Aliansi mendesak Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah. Mereka meminta pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, manusiawi, dan tidak mempersulit masyarakat dengan prosedur administrasi yang tidak efektif.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional dan refleksi Reformasi 1998 tersebut, Aliansi Cipayung Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu demokrasi, keadilan sosial, transparansi pemerintahan, pendidikan, serta pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa terhadap rakyat dan masa depan daerah. (OYI)
Discussion about this post