Jambiday.com, JAMBI- Pagi itu, di bawah langit yang masih lembut menyelimuti Lapangan Gubernur Jambi, suara-suara perempuan menggema bukan sekadar sebagai orasi, tetapi sebagai jeritan nurani. Di momen peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Jambi memilih untuk tidak merayakan—melainkan mengingatkan.
Dipimpin oleh Yusnaini Rani, para jurnalis perempuan berdiri tegak di “Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, membawa kegelisahan yang selama ini terpendam. Dalam setiap kata yang disampaikan, tersirat luka, ketakutan, sekaligus keberanian yang tak padam.
“Hari ini kami tidak sedang merayakan. Kami berdiri untuk bersuara, karena kondisi kebebasan pers semakin mencemaskan,” ucap Rani, dengan nada yang tegas namun sarat emosi.
Ia memaparkan fakta yang tak bisa diabaikan. Data dari Reporters Without Borders menunjukkan bahwa posisi kebebasan pers Indonesia terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Namun bagi para jurnalis di lapangan, angka itu bukan sekadar statistik—ia adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari.
Di Jambi, cerita itu punya wajah dan nama. Ada jurnalis yang dicekik, dipukul, diusir, bahkan dihalangi saat menjalankan tugas. Kekerasan bukan lagi ancaman yang jauh ia hadir nyata, dekat, dan menyakitkan.
Lebih berat lagi, bagi jurnalis perempuan. Mereka tidak hanya menghadapi risiko sebagai pewarta, tetapi juga sebagai perempuan. Tekanan berlapis itu membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik, digital, hingga pelecehan seksual. Data dari Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan mayoritas jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan—sebuah fakta yang menggambarkan betapa ruang kerja mereka belum sepenuhnya aman.
Namun luka itu tidak membuat mereka diam
Rani menegaskan bahwa kebebasan pers hari ini tidak hanya terancam oleh kekerasan fisik, tetapi juga oleh bentuk-bentuk pembungkaman yang lebih halus. Jika dahulu sensor datang dari kekuasaan, kini ia kerap hadir dalam bentuk swasensor—ketakutan yang tumbuh diam-diam di ruang redaksi.
Ancaman regulasi, pasal-pasal hukum yang multitafsir, hingga kebijakan yang berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti langkah mereka.
Di tengah kondisi itu, FJPI Jambi menyuarakan tuntutan yang lahir dari realitas, bukan sekadar retorika. Mereka meminta negara hadir, bukan membatasi. Meminta aparat hukum melindungi, bukan menghalangi. Meminta perusahaan media bertanggung jawab, bukan abai.
Lebih dari itu, mereka mengajak seluruh jurnalis perempuan untuk tidak berjalan sendiri.
“Solidaritas adalah kekuatan kita,” tegas Rani.
Di pagi yang sederhana itu, suara mereka mungkin tak mengguncang dunia. Namun ia cukup untuk menegaskan satu hal: bahwa kebebasan pers bukan hanya tentang berita yang ditulis, tetapi tentang keberanian untuk tetap bersuara—meski dalam keadaan paling sunyi sekalipun. (OYI)
Discussion about this post