Kerusakan Berat Dominasi Jalan Provinsi di Tebo, DPRD Minta Penanganan Berbasis Teknis

Jambiday.com, TEBO – Kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Tebo masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan data rekapitulasi kondisi jalan provinsi, dari total panjang ruas jalan mencapai 166,936 kilometer, baru sekitar 110,836 kilometer atau 66,39 persen yang berada dalam kondisi mantap.

Artinya, masih terdapat sekitar 56,10 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan, terdiri dari 17,90 kilometer jalan rusak ringan dan 38,20 kilometer jalan rusak berat. Untuk mengembalikan seluruh ruas tersebut ke kondisi mantap, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp244,700 miliar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa penanganan jalan provinsi di Kabupaten Tebo tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan jangka pendek atau sekadar tambal sulam. Menurutnya, kerusakan jalan yang sudah masuk kategori berat memerlukan penanganan konstruksi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Jalan rusak tidak boleh terus ditangani dengan pola tambal sulam. Ruas dengan kerusakan berat harus mendapat penguatan struktur, rigid beton secara selektif, perbaikan sistem drainase, serta penataan bahu jalan agar hasil pembangunan lebih tahan lama,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Berdasarkan skala prioritas penanganan, ruas Muara Tebo–Simpang Logpon (P.071) menjadi prioritas utama. Ruas ini memiliki total kerusakan sepanjang 21,70 kilometer, dengan kerusakan berat mencapai 15,90 kilometer. Untuk memperbaiki ruas tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp96,900 miliar.

Selanjutnya, prioritas kedua adalah ruas Simpang Betung Bedarah–Simpang Pintas–Batas Kabupaten Tebo/Bungo (P.074). Pada ruas ini terdapat kerusakan sepanjang 18,50 kilometer dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp85,300 miliar. Sementara itu, penanganan ruas Simpang Logpon–Tanjung/Batas Sumatera Barat (P.072) diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp31,800 miliar. Adapun ruas Simpang Sawmil–Simpang Logpon (P.073) memerlukan dana sekitar Rp30,700 miliar.

Selain fokus pada penanganan kerusakan eksisting, Pemerintah Provinsi Jambi juga dituntut menyiapkan strategi jangka menengah untuk mencapai target kemantapan jalan sebesar 90 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Tebo masih memerlukan tambahan penanganan sepanjang 39,406 kilometer dengan kebutuhan anggaran indikatif sekitar Rp197,030 miliar.

Menurut Ivan Wirata, pembangunan jalan tidak semata-mata bertujuan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga harus diarahkan untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat, mendukung distribusi hasil perkebunan, memperlancar arus barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antardaerah hingga kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Provinsi Sumatera Barat.

“Target 90 persen jalan mantap pada 2029 masih sangat realistis untuk dicapai. Syaratnya, anggaran harus konsisten, skala prioritas harus jelas, dan kualitas pekerjaan wajib diawasi secara ketat. Jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat, menurunkan biaya transportasi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperlancar mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Dengan perencanaan yang terukur dan dukungan anggaran yang berkelanjutan, pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Tebo diharapkan tidak hanya mampu mengatasi kerusakan infrastruktur, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jambi. (OYI)