BAYANGKAN sebuah keluarga yang tinggal di rumah besar di tepi laut. Mereka punya kebun kelapa dan pinang yang luas, ada sumur minyak di belakang rumah, bahkan punya dermaga sendiri yang bisa disandari kapal besar. Tapi setiap bulan, hampir seluruh kebutuhan dapurnya bergantung pada kiriman uang dari saudara di kota. Begitulah kira-kira potret keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari ini.
Mari lihat angkanya. Dalam APBD 2026, pendapatan Tanjabtim ditargetkan Rp878,56 miliar. Dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp107,17 miliar. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan daerah, cuma sekitar Rp12 yang benar-benar dihasilkan sendiri. Sisanya, hampir Rp88, adalah kiriman dari pusat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, separuh lebih belanja daerah, tepatnya 51 persen atau Rp468 miliar, habis untuk belanja pegawai. Kalau dihitung kasar, seluruh PAD setahun bahkan tidak cukup untuk membayar gaji pegawai selama tiga bulan. Dan hingga pertengahan November, PAD yang terkumpul baru sekitar 66 persen dari target.
Angka-angka ini mestinya membuat kita gelisah. Daerah yang hidup dari transfer ibarat rumah tanpa fondasi sendiri: aman selama kiriman lancar, goyah begitu kiriman dipangkas. Tanda-tanda tekanan itu sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat ke 3,91 persen pada triwulan III 2026, salah satu yang terendah di Sumatera.
Pola Lama Sudah Teruji, Hasilnya Kita Tahu
Selama ini pembangunan di Tanjabtim cenderung disusun sebagai daftar belanja. Pertanyaannya selalu “program apa yang bisa didanai tahun ini?”, bukan “investasi apa yang akan menghasilkan uang bagi daerah lima tahun lagi?”.
Akibatnya, aset yang semestinya menjadi mesin pendapatan justru tertidur. Pelabuhan ada, lahan ada, BUMD ada, komoditas melimpah, tetapi semuanya belum dirancang untuk menghasilkan bagi kas daerah. Karena itu, yang dibutuhkan Tanjabtim bukan tambal sulam, melainkan radical break: patahan tegas dari cara lama. Setiap rupiah belanja modal harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: berapa yang akan kembali ke kas daerah dan ke kantong warga?
Dari Mana Memulai?
Pembangunan berorientasi PAD tidak berarti menaikkan pungutan. Intinya adalah memperbesar kue ekonomi lokal, lalu memastikan daerah ikut menikmati hasilnya. Setidaknya ada lima indikator untuk mengukur apakah patahan itu benar-benar terjadi.
Pertama, aset yang tertidur mulai bekerja. Pelabuhan Samudra Muara Sabak adalah contohnya. Menurut Sekda Provinsi, Pelabuhan Talang Duku hanya mampu menampung sekitar 30 persen kebutuhan pengiriman barang Jambi, sementara Muara Sabak lebih dekat ke laut lepas. Jutaan ton batu bara sudah dialihmuatkan di perairannya, tetapi di tengah laut, sehingga nyaris tak meninggalkan apa-apa bagi daerah. Pemda perlu memastikan BUMD ikut menjadi mitra dalam jasa bongkar muat atau pergudangan. Mengoptimalkan yang sudah ada jauh lebih realistis daripada membangun dari nol, seperti pengalaman Ujung Jabung yang mangkrak setelah menyerap Rp222 miliar APBN.
Kedua, bahan mentah berubah menjadi produk olahan. Kelapa dan pinang Tanjabtim selama ini keluar daerah dalam bentuk mentah. Pemprov bahkan memiliki sekitar 189 hektare lahan di sekitar Muara Sabak yang ditawarkan kepada investor. Pengolahan skala menengah akan membuka lapangan kerja sekaligus menciptakan basis pajak dan retribusi baru.
Ketiga, hasil laut dikelola dengan sungguh-sungguh. Tempat nelayan membongkar ikan, gudang pendingin, dan pasar ikan yang tertata rapi bisa menjadi sumber pemasukan rutin bagi daerah. Nelayan pun ikut untung, karena ikannya tetap segar dan bisa dijual dengan harga lebih baik.
Keempat, BUMD benar-benar berbisnis. Direktur dan pengurus BUMD harus diisi orang profesional yang punya pengalaman nyata di bidang bisnis atau manajemen, dipilih melalui seleksi yang terbuka. Dengan pengelola yang tepat, BUMD bisa disiapkan menangkap peluang besar, dari jasa kepelabuhanan hingga hak partisipasi di sektor migas.
Kelima, kebocoran ditutup sebelum pungutan ditambah. Data objek pajak yang usang dan pembayaran tunai membuka celah kebocoran. Digitalisasi pajak dan retribusi akan menaikkan pendapatan tanpa menambah beban warga.
Radical Break, Bukan Pungutan Brutal
Tentu ada yang khawatir. Mengejar PAD bisa membuat pemda gelap mata menciptakan pungutan baru yang membuat pengusaha enggan berlabuh. Pelabuhan juga tidak otomatis menjadi tambang uang: proyeksi Pelindo sendiri untuk tangki LPG dan kondensat di Muara Sabak masing-masing hanya sekitar Rp1,3 miliar per tahun. Ada pula yang mengingatkan bahwa tugas utama pemda adalah melayani, sehingga anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikorbankan.
Kekhawatiran itu sah, dan justru di situlah ujiannya. Radical break yang saya maksud bukan menaikkan tarif, melainkan memperbesar kue ekonomi lokal. Ukuran keberhasilannya adalah bertambahnya pelaku usaha dan wajib pajak, bukan bertambahnya jenis pungutan. Setiap proyek pengungkit PAD juga wajib dibuka ke publik: studi kelayakannya, target pendapatannya, dan progresnya.
Pemda juga harus sadar diri. Dengan PAD Rp107 miliar, mustahil mengembangkan pelabuhan atau kawasan industri sendirian. Kuncinya adalah kepiawaian menggandeng pusat, provinsi, Pelindo, dan swasta, sambil tetap menjaga hak daerah dalam setiap perjanjian.

Targetnya bisa dibuat sederhana dan terukur: naikkan porsi PAD dari 12 persen menjadi 20 persen dalam lima tahun. Ambisius, tetapi bukan mimpi, asal setiap proyek dirancang untuk menghasilkan, bukan sekadar menghabiskan.
Sebagai dosen yang sedang menempuh program doktor melalui beasiswa Program Doktor Dosen Indonesia (PDDI) dari LPDP, saya merasa punya utang moral. Pendidikan saya dibiayai dana abadi pendidikan yang bersumber dari uang negara, dan cara terbaik membayarnya adalah dengan menyumbangkan pikiran bagi kemajuan daerah. Tulisan ini adalah bagian kecil dari ikhtiar itu.
Tanjabtim tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk memutus kebiasaan. Dan keberanian itu, pada akhirnya, adalah sebuah keputusan politik. (***)



Discussion about this post