DPRD Kota Jambi Respon SE Kemendagri, Bapemperda Panggil OPD

Jambiday.com, JAMBI – Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, merespon surat edaran Kemendagri dan edaran Wali Kota Jambi Nomor HKM.05/458/2021 tentang identifikasi Perda/Perkada berdasarkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di mana dalam surat edaran ini, memerintahkan kepala daerah melalui OPD teknis pengusul Perda untuk melakukan harmonisasi terhadap Perda yang masih berlaku dengan UU Cipta Kerja. Harmonisasi ini pun dilakukan di Gedung DPRD Kota Jambi pada Senin (5/4/2021).

Dalam paparannya, Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan, bahwa hasil identifikasi nantinya akan menentukan apakah dilakukan perubahan, pencabutan atau pengusulan baru.

“Dari 32 OPD yang diundang semuanya dihadiri oleh kepala OPD. Kecuali 4 OPD yang mengirim perwakilan karena terbentur dengan kegiatan lain,” terang Faried.

Lanjut Faried, Ketua dan anggota Bapemperda meminta keseriusan dan komitmen Perangkat Derah untuk segera melakukan identifikasi dalam waktu yang tidak lama.

“Selanjutnya pihak OPD agar berkomunikasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Jambi, dan dalam waktu satu minggu agar segera melaporkan kepada Bapemperda,” jelasnya.

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Bapemperda yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pembahasan Ranperda, dan menekankan kepada pengusul Perda yang saat ini pembahasan sedang berjalan, untuk lebih pro aktif ikut pembahasan.

“Tentu itu yang kita harapkan,” tukasnya.

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kota Jambi mengikuti rakor virtula bersama Kemendagri terkait Sinergitas Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelaksanaan regulasi Omnibus Law UU tentang Cipta Kerja.

Dalam rakor virtual ini dijelaskan secara lengkap mengenai latar belakang dan alasan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga nantinya dapat disosialisasikan di daerah masing-masing.

Sebelumnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR memunculkan gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah angkat bicara dan mengatakan perumusan Omnibus Law UU Ciptaker bertujuan menyejahterakan masyarakat. Unjuk rasa terjadi lantaran adanya disinformasi dan hoaks seputar undang-undang sapu jagat ini.

“Kemarin ada ikut rakor sinergitas secara virtual yang menjelaskan mengenai UU Cipta Kerja. Diharapkan peran DPRD untuk mensosialisasikannya,” singkat Sekwan DPRD Kota Jambi, Nella Ervina. (OYI)