Anggota Dewan Batanghari Pertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Banjir

Jambiday.com, BATANGHARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sirojuddin mempertanyakan aksi pemerintah daerah dalam menangani persoalan korban yang terdampak banjir di daerah itu.

Pertanyaan itu seketika dilontarkan Dewan Dapil Mersam – Maro Sebo Ulu tersebut seusai rapat paripurna di Gedung DPRD, yang saat itu dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Ketua DPRD Anita Yasmin, Senin (15/1/24).

Siroj menilai, Pemerintah kurang memberi perhatian kepada warga yang terdampak banjir, khususnya di daerah Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu.

Bahkan anak buah dari Airlangga Hartanto itu mengatakan, warga daerah tersebut menganggap para wakil rakyat seakan tutup mata atas bencana yang menimpa masyarakat Batanghari.

“Kami ini Pak Bupati kemarin ditanya sama masyarakat berkenaan dengan bantuan banjir, mohon Pak Bupati menjelaskan agar para kades bisa menjelaskan kepada masyarakatnya, jangan sampai kami ditanya seolah-olah DPR ini tutup mata,” kata Siroj.

“Hampir seluruh desa terdampak, mungkin Pak Bupati juga tau, pasti Pak Bupati tau. Tadi saya sudah menanyakan ke Kadis Sosial, katanya hari Rabu, apakah memang hari Rabu atau tidak mohon dijelaskan karena ini juga ada wewenang dari Pak Bupati,” tanya Politisi Golkar itu.

Menyikapi persoalan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief berpendapat persoalan banjir saat ini belum memasuki kriteria bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan.

Menurutnya, ada parameter yang mewajibkan pemerintah untuk membantu warga yang terdampak banjir.

“Kita tidak membantah bahwa mereka perlu dibantu, nanti kawan-kawan Kepala Desa akan kita kumpulkan bahwa tanggap darurat itu ada indikatornya, pada saat indikatornya belum masuk bantuan itu tidak boleh dikeluarkan, kalau dikeluarkan akan banyak (pejabat) yang masuk penjara,” jelas Fadhil Arief.

Mantan Camat Maro Sebo Ilir itu berasumsi, status banjir di Kabupaten Batanghari saat ini berbeda dengan Kabupaten lainnya yang ada di Jambi. Namun, masyarakat Batanghari berambisi menginginkan perlakuan yang sama dengan daerah yang sudah memenuhi indikator seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo.

“Ada budaya masyarakat Batanghari melihat daerah lain banjir kemudian menerima bantuan dia kepingin juga. Ada indikator-indikatornya, status normal, siaga, dan tanggap, Batanghari statusnya tidak sama dengan Kabupaten lain,” tutur Fadhil.

“Ketinggian air di Batanghari baru 3,87 Meter, daerah lain sudah di posisi 4,5 sampai 5 Meter lebih. Kadang itu bukan warganya yang meminta bantuan tapi kadesnya,” kelakar ayah empat anak itu.

“Kades ini tidak berani mau bilang ke Pak Bupati, sehingga kami ini yang jadi sasarannya,” kata Siroj memotong ucapan Bupati Batanghari.

Lebih lanjut Fadhil mengatakan akan membahas persoalan ini secara intensif dengan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Batanghari.

“Sebenarnya Kades ini tau persoalan sebenarnya, tapi Pak Siroj ini dia tau lagi guna makanya dia ingat terus. Tapi tidak apa-apa, ini tugas kita bersama yang harus kita tangani,” tutup Fadhil Arief. (LAN)