Jambiday.com, JAMBI – Penurunan titik panas atau hotspot dalam beberapa hari terakhir ternyata belum menjadi tanda bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi telah berakhir. Justru, data terbaru menunjukkan kondisi Karhutla masih sangat dinamis. Berdasarkan Laporan Situasi Karhutla Provinsi Jambi per Kamis (3/9/2026) pukul 19.00 WIB, tercatat 258 hotspot pada periode pukul 00.00 hingga 16.00 WIB. Angka ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di angka 182 titik.
Secara kumulatif, jumlah hotspot di Jambi sepanjang 2026 telah mencapai 5.417 titik, dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 1.879,31 hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT. Ia meminta pemerintah, Satgas Karhutla, dunia usaha dan masyarakat tidak menurunkan kewaspadaan hanya karena jumlah hotspot sempat menurun.
“Lonjakan ini membuktikan kita belum boleh demobilisasi. Beberapa hari lalu hotspot sempat turun sangat rendah, sekarang kembali 258 titik. Artinya Karhutla masih sangat dinamis dan kesiapsiagaan harus dipertahankan,” kata Ivan, Jumat pagi (4/9/26).
Risiko Karhutla Bisa Berpindah dengan Cepat
Data Satgas menunjukkan Kabupaten Tebo menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak pada 3 September, yakni 85 titik. Berikutnya Tanjung Jabung Timur 51 titik, Muaro Jambi 46 titik, Sarolangun 30 titik dan Tanjung Jabung Barat 23 titik. Menurut Ivan, data tersebut memberikan pelajaran penting bahwa penanganan Karhutla tidak dapat menggunakan pola operasi yang kaku.
Pusat risiko dapat berpindah mengikuti kondisi cuaca, kelembapan lahan, ketersediaan air, aktivitas manusia dan arah angin.
“Operasi tidak boleh statis. Hari ini Tebo menjadi titik utama, besok bisa bergeser. Posko, personel, water bombing dan sumber air harus bergerak mengikuti data lapangan secara real-time,” ujarnya.
Namun, jika melihat akumulasi sepanjang tahun, Sarolangun masih menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 1.300 titik, disusul Tanjung Jabung Barat 974 titik dan Muaro Jambi 894 titik. Ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 58,5 persen dari total hotspot Jambi.
Ivan menilai pemerintah perlu membedakan antara wilayah yang menjadi prioritas operasi harian dengan wilayah yang memiliki risiko Karhutla struktural. Artinya, daerah dengan hotspot tinggi pada hari tertentu harus segera mendapat respons, sementara daerah yang berulang kali mengalami kebakaran perlu mendapatkan intervensi pencegahan yang lebih permanen.
Hotspot Bukan Satu-Satunya Ukuran
Selain jumlah hotspot, luas lahan yang terbakar juga menjadi indikator penting. Laporan Satgas mencatat estimasi luas Karhutla mencapai sekitar 1.879,31 hektare. Rinciannya antara lain Sarolangun sekitar 473,64 hektare, Batanghari 470,25 hektare, Muaro Jambi 325,38 hektare, Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare dan Tanjung Jabung Timur 189,63 hektare. Ivan mengingatkan agar angka tersebut selalu diperbarui melalui verifikasi lapangan dan pemetaan yang akurat.
“Kita harus tahu apakah penambahan luas merupakan kebakaran baru atau hasil pembaruan pemetaan kejadian sebelumnya. Data hotspot, firespot dan polygon area terbakar harus terintegrasi agar kebijakan kita benar-benar berbasis fakta,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa hotspot tidak selalu identik dengan kebakaran besar. Titik panas merupakan indikasi adanya anomali panas yang perlu diverifikasi. Karena itu, data satelit harus dipadukan dengan pengecekan lapangan untuk menentukan lokasi, luas dan tingkat keparahan kebakaran.
Ukuran keberhasilan penanganan Karhutla pun tidak cukup hanya dengan melihat apakah jumlah hotspot turun. Yang lebih penting adalah mengetahui berapa titik yang berkembang menjadi kebakaran, berapa luas yang terbakar, berapa luas yang berhasil diselamatkan, seberapa cepat api dipadamkan dan apakah api kembali muncul setelah proses pendinginan.
Asap Juga Menjadi Ancaman Kesehatan
Karhutla tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Pada 3 September, ISPU Muaro Jambi tercatat 159, Tebo 151 dan Kota Jambi 116, yang seluruhnya masuk kategori Tidak Sehat. Sementara Tanjung Jabung Timur berada pada angka 78 atau kategori Sedang.
Karena itu, Ivan menilai penanganan Karhutla harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus: mengendalikan sumber api dan melindungi masyarakat dari paparan asap.
“Kita harus punya Fire Dashboard untuk melihat api dan Smoke-Health Dashboard untuk melihat dampaknya kepada masyarakat. Hotspot dan asap tidak selalu berada di lokasi yang sama karena asap bergerak mengikuti angin,” jelasnya.
Ia meminta Puskesmas dan rumah sakit meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kualitas udara. Informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara mudah dipahami masyarakat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.
Pemadaman dari Udara Penting, tetapi Pencegahan Lebih Utama
Operasi udara pada 3 September masih melibatkan helikopter patroli dan sejumlah helikopter water bombing, termasuk dukungan Super Puma TNI AU.
Ivan mengapresiasi seluruh personel yang bekerja di lapangan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan operasi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerbangan atau volume air yang dijatuhkan.
“Water bombing penting, tetapi itu instrumen. Outcome-nya yang harus kita ukur: berapa api berhasil dipadamkan, berapa hektare terselamatkan, berapa cepat pendinginan selesai dan apakah api tidak muncul kembali,” katanya.
Pemadaman dari udara harus diperkuat dengan ground power, melalui sinergi BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), perusahaan dan masyarakat. Sebab, api yang terlihat dari udara tetap harus ditangani di lapangan. Proses pemadaman juga harus dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan bara tidak kembali menyala.
Menjaga Air adalah Bagian dari Mencegah Kebakaran
Bagi Ivan, salah satu pelajaran penting dari Karhutla adalah bahwa pemadaman saja tidak cukup. Khususnya pada lahan gambut, kondisi air sangat menentukan tingkat kerentanan lahan terhadap kebakaran. Karena itu, strategi pencegahan harus mencakup sekat kanal, embung, pembasahan kembali, pemantauan muka air dan penguatan MPA-Air sebagai bagian dari sistem pencegahan.
“Kalau kita hanya menunggu hotspot, kita selalu berada satu langkah di belakang. Kita harus mengetahui kapan air mulai turun, kapan gambut mulai mengering dan kapan patroli harus ditingkatkan sebelum api muncul,” ujarnya.
Ia mendorong agar pos-pos Karhutla tidak hanya berfungsi ketika api sudah muncul, tetapi menjadi pusat peringatan dini. Data hotspot, curah hujan, kondisi sumber air, muka air gambut, arah angin dan kualitas udara perlu dibaca secara bersama-sama untuk menentukan kapan dan di mana pencegahan harus diperkuat.
Penegakan Hukum Tetap Berjalan
Dari sisi penegakan hukum, laporan terbaru mencatat 71 kasus, terdiri dari 59 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus penyidikan, dengan 13 orang tersangka. Ivan mendukung proses hukum dilakukan secara tegas, objektif dan berdasarkan alat bukti.
“Pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersama. Kalau ada unsur pidana, proses sesuai hukum. Tetapi kita juga perlu mengetahui apakah kebakaran terus berulang pada kawasan yang sama. Lacak pribadi atau perusahaan yang menjadi sumber api tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, integrasi data lokasi hotspot, firespot, pengelolaan lahan, kejadian kebakaran berulang dan perkembangan perkara dapat membantu memperkuat pengawasan serta mencegah kejadian serupa terulang.
Dorong Satu Sistem Data Karhutla
DPRD Provinsi Jambi, kata Ivan, perlu mendorong sistem pengambilan keputusan yang lebih terpadu. Ia menggagas konsep satu dashboard command center yang mengintegrasikan:
hotspot + muka air + curah hujan + ISPU + arah angin + pos + sumber air + armada + perusahaan + penegakan hukum.
“Jangan data berada di banyak meja tetapi keputusan terlambat. Kita membutuhkan satu data, satu peta, satu komando dan satu tujuan,” tegasnya.
Menurut Ivan, strategi penanganan Karhutla Jambi harus dibangun di atas tujuh pilar, yakni peringatan dini, kekuatan darat, kekuatan udara, pengelolaan tata air, pengelolaan asap, perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Setelah api berhasil dikendalikan, langkah berikutnya adalah memastikan kawasan yang terbakar dapat dipulihkan dan tidak kembali menjadi sumber kebakaran.
Keberhasilan Bukan Hanya Menghitung Lahan yang Terbakar
Ivan menilai sudah saatnya indikator keberhasilan penanganan Karhutla diperluas. Pemerintah tidak cukup hanya melaporkan jumlah hotspot, luas lahan terbakar, jumlah operasi atau volume air dalam water bombing.
“Kita juga harus menghitung berapa hektare yang berhasil tidak terbakar, berapa kebakaran yang berhasil dihentikan sebelum membesar, berapa cepat udara kembali sehat, dan berapa kerugian masyarakat yang berhasil kita hindari,” katanya.
Lonjakan 258 hotspot pada 3 September, menurut Ivan, harus menjadi pengingat bahwa musim Karhutla belum dapat dianggap selesai. Penanganan harus dilakukan secara konsisten sampai risiko kebakaran benar-benar menurun dan kondisi lingkungan serta kualitas udara kembali aman. Diketahui sebagai penyumbang hotspot tertinggi saat ini, di Kabupaten Tebo terdapat dua perusahaan yang menjadi penyumbang api rutin yakni PT ABT, PT TAL dan LAJ.
“Jangan karena dua hari hotspot turun kita menganggap musim kebakaran selesai. Hari ini 258 titik kembali muncul. Jadi tetap siaga, jaga air, perkuat patroli, padamkan cepat, lindungi masyarakat dan tegakkan hukum,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post