Jambiday.com, BATANG HARI- Pagi itu, Kamis (25/9/2025), halaman Lapas Kelas IIB Muara Bulian tampak berbeda dari biasanya. Bendera kecil berkibar rapi, stan-stan bazar berdiri berjajar, dan wajah-wajah penuh antusiasme menyambut para tamu undangan.
Suasana hangat terasa ketika Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, Sp, tiba untuk menghadiri sebuah peristiwa penting: Launching Sentra Ketahanan Pangan, Kios Pangan, Brizzi, sekaligus penandatanganan MoU antara Pemkab Batang Hari dan Kanwil Ditjenpas Jambi dan Perjanjian kerjasama Lapas Muara Bulian, Bapas Jambi dan Pemkab Batang Hari.
Di tengah deretan kursi undangan, hadir pula Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, Kalapas Muara Bulian, Ilham, Ketua DPRD Batang Hari, unsur Forkompimda, hingga perwakilan BRI dan BNN. Hari itu, Lapas Muara Bulian seakan menjelma menjadi ruang perjumpaan lintas lembaga.
Diketahui bahwa program Kerabat Pangan Lapas yang digagas sebagai proyek perubahan PKN-2 resmi diaktualisasikan melalui Launching Sentra Ketahanan Pangan di Lapas Muara Bulian. Program ini menandai langkah nyata pemasyarakatan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis kolaborasi pentahelix, yakni kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
Pada kesempatan ini, turut diluncurkan Kios Pangan sebagai tindak lanjut pemasaran hasil produksi. Kehadiran kios tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan murah bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan bazar serta memperluas manfaat ekonomi dari program ketahanan pangan.
Selain itu, jajaran pemasyarakatan juga memperkenalkan Smart Farming, sebuah teknologi pertanian berbasis digital yang sudah mulai diimplementasikan di lahan Lapas. Dengan konsep ini, metode bertani tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan hasil meski di lahan terbatas.
“Melalui Kerabat Pangan Lapas, kita ingin menjadikan sentra ketahanan pangan di Lapas Muara Bulian ini sebagai pilot project sekaligus inspirasi bagi seluruh Lapas di wilayah Jambi, bahkan di Indonesia. Program ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita yang diimplementasikan oleh Menteri Hukum dan HAM, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat,” ujar Kakanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat.
Jajaran pemasyarakatan, tambah Hidayat, kini tengah memetakan dan mengoptimalkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan di sekitar Lapas. Targetnya, pada Oktober mendatang seluruh UPT Pemasyarakatan di Jambi sekitar 11 UPT dengan total lahan 6 hektare sudah memiliki sentra ketahanan pangan sesuai potensi dan keunikan masing-masing. Program ini tidak hanya memberi dampak pada peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tetapi juga membekali warga binaan dengan pelatihan vokasi berbasis pertanian modern. Dengan keterampilan yang diperoleh, warga binaan diharapkan dapat lebih siap kembali ke masyarakat serta memiliki peluang usaha yang berkelanjutan.
“Dulu pelatihan bagi warga binaan hanya sebatas teori. Kini kita lengkapi dengan praktik vokasi yang nyata. Hasilnya bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga bernilai ekonomis. Dengan pola pembagian sesuai ketentuan PNBP, produksi yang dihasilkan memberi manfaat langsung kepada negara, Lapas, dan warga binaan,” tambah Hidayat.
Melalui branding Kerabat Pangan Lapas, pemasyarakatan mengusung konsep keberlanjutan dan kolaborasi pentahelix. Tujuan akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya menopang kebutuhan Lapas, tetapi juga membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petugas dan warga binaan.
Dukungan dan Kolaborasi Pemkab Batang Hari
Wabup Bakhtiar menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan implementasi dari PP Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2022 tentang kerja sama daerah. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sinergitas antara Pemkab Batang Hari dan Ditjenpas Jambi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pelayanan publik dan pembinaan masyarakat.
“Pemkab Batang Hari berkomitmen terhadap kesepakatan ini. Saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya MoU bersama Kanwil Ditjenpas Jambi. Semoga langkah ini dapat menjadi wujud nyata pentingnya kerja sama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan,” ujar Wabup Bakhtiar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembinaan warga binaan tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak Lapas semata. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya rehabilitasi perilaku dan sikap mental warga binaan berjalan efektif.
“Saya berharap jalinan kerja sama dan tali silaturahmi, baik secara pribadi maupun institusi, yang sudah terbangun selama ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sinergi ini sangat penting dalam mendukung ketugasan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Muara Bulian,” tutupnya. (OYI)
Discussion about this post