Lahan dan Administrasi Tuntas, Sekolah Rakyat Batang Hari Siap Dibangun

Jambiday.com, BATANG HARI – Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut.

Seluruh dokumen persyaratan administrasi kini dipastikan telah rampung dan siap diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tinggal menunggu proses lanjutan di tingkat kementerian agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

“Dokumen persyaratan sudah selesai dan kita lengkapi, sudah siap untuk disampaikan ke Kemensos,” ujar Fadhil Arief, Selasa (12/05/2026).

Sebelumnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat sempat menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan yang belum memenuhi syarat luas minimum.

Namun, persoalan tersebut kini telah diselesaikan setelah Pemkab Batang Hari menyiapkan lahan seluas lima hektare di kawasan Talang Bukit, Kecamatan Muara Bulian.

Lokasi itu dinilai strategis dan representatif karena memiliki akses yang mudah dijangkau masyarakat serta dinilai layak untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan terpadu.

Menurut Fadhil Arief, kehadiran Sekolah Rakyat nantinya diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu.

Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diyakini mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang Hari.

“Tentunya proses pembangunannya bisa segera berjalan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” katanya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui penyediaan fasilitas belajar yang memadai dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan seluruh persyaratan administrasi yang telah dipenuhi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari berharap tahapan pembangunan fisik dapat segera dimulai setelah proses verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat selesai dilakukan. (LAN)