Friday, November 20, 2026
  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan
No Result
View All Result
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
No Result
View All Result
Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.
Bacaan Online Negeri Jambi
No Result
View All Result
Home OPINI

Menata Ulang Sistem Pemilu untuk Memperkuat Keterwakilan Rakyat

Oleh : Dr. Nuraida Fitri Habi, S.Ag., M.Ag (Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Koordinator Daerah Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Jambi)

by Redaksi
20/11/2026
in OPINI
0
Oplus_16908288

Oplus_16908288

1
VIEWS
PostTweetShareScan

PEMILU bukan sekadar sarana memilih wakil rakyat atau kepala daerah. Ia adalah ruang rakyat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kekuasaan, dan menentukan arah kehidupan bernegara. Karena itu, penataan ulang sistem Pemilu menuju Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031 tidak boleh berhenti pada urusan teknis. Ia harus menjawab satu pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar terwakili dalam kehidupan politik bangsa ini?

Pengalaman Pemilu-Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa suara rakyat belum selalu berubah menjadi kekuatan politik yang setara. Partai besar dan elite politik kerap lebih mudah mengakses sumber daya, media, serta ruang pengambilan keputusan. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi dan politik justru paling rentan terpinggirkan. Kondisi ini menjadi catatan penting ketika negara menyiapkan pemilu baru.

Bacajuga

Speaking: peran metode dan lingkungan bagi bahasa inggris

Tanjabtim Butuh Radical Break: Mengubah Potensi Menjadi Kekuatan Ekonomi Daerah

Puing Roket China Jatuh di Kalimantan: Bisakah Indonesia Menuntut Pertanggungjawaban Internasional?

Sumpah Pemuda dan Ujian Demokrasi: Berbeda Pilihan, Tetap Satu Tujuan

Beringin Berusia 62, Integritas Jangan Tumbang

Jelang Putusan Kasus Ijazah Gibran di MK

Kualitas pemilu menentukan legitimasi kekuasaan. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Sebaliknya, kecurangan, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang akan membuat wakil rakyat kehilangan moral untuk berbicara atas nama rakyat.

KPU dan Bawaslu memikul tanggung jawab besar. KPU perlu memastikan seluruh tahapan pemilu terbuka dan dapat diaudit, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga rekapitulasi suara. Bawaslu, di sisi lain, tidak cukup bertindak setelah pelanggaran terjadi. Ia perlu hadir lebih awal, mencegah pelanggaran, dan menegakkan aturan tanpa membeda-bedakan pelaku.

Kedaulatan rakyat akan teruji bukan pada hari pemungutan suara, melainkan pada kemampuan negara menjaga kompetisi politik tetap bersih sejak proses pencalonan dimulai.

Keterwakilan rakyat tidak dapat diukur hanya dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik. Seorang wakil rakyat dianggap mewakili rakyat apabila ia hadir, mendengar, memahami, dan memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Dalam konteks ini, keterwakilan perempuan menjadi persoalan yang belum tuntas. Perempuan merupakan separuh penduduk, tetapi kehadiran mereka di ruang politik masih belum proporsional. Kuota keterwakilan 30 persen perempuan penting sebagai jaminan kelembagaan, bukan sekadar formalitas administratif.

Kehadiran perempuan dalam parlemen dan pemerintahan daerah akan memperkaya agenda politik. Isu pendidikan anak, kesehatan ibu, pemberantasan kekerasan, perlindungan pekerja, serta penguatan ekonomi keluarga perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Keterwakilan perempuan bukan urusan perempuan saja, melainkan urusan kualitas demokrasi Indonesia.

Ambang batas parlemen menjadi salah satu isu yang perlu dikaji ulang. Ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi membuat suara sah pemilih tidak berubah menjadi kursi. Akibatnya, sebagian warga kehilangan hak politiknya secara faktual.

Penyederhanaan jumlah partai memang dapat dipahami sebagai upaya menciptakan parlemen yang lebih efektif. Namun, efektivitas tidak boleh dibayar dengan menghilangkan ruang bagi keberagaman suara. Negara perlu menemukan titik keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan keadilan representasi.

Sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Sistem ini memberi pemilih kesempatan memilih calon legislatif secara langsung, sehingga hubungan antara wakil rakyat dan konstituen menjadi lebih jelas. Wakil rakyat tidak lagi cukup mengandalkan nama partai; ia harus membangun kepercayaan dan rekam jejak di hadapan masyarakat.

Penataan ulang sistem Pemilu juga harus menyentuh persoalan politik uang. Biaya politik yang tinggi membuat politik semakin eksklusif. Hanya mereka yang memiliki modal besar, jaringan kuat, atau dukungan oligarki yang mampu bertarung.

Praktik suap dalam pencalonan, mahar politik, dan pembelian suara tidak dapat dibiarkan menjadi budaya. Negara perlu memperkuat transparansi dana kampanye, mengawasi pendanaan partai politik, serta menindak tegas pelanggaran hukum.

Pendidikan politik juga mendesak dilakukan. Pemilih perlu dibekali kemampuan menilai kandidat secara kritis, memahami program, dan menuntut pertanggungjawaban. Pemilu yang sehat tidak hanya dibangun oleh aturan, tetapi juga oleh kesadaran politik masyarakat.
Pemisahan Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031 memberi ruang untuk membenahi sistem pemilu. Namun, ruang itu tidak akan bermakna apabila revisi UU Pemilu hanya dilakukan demi kepentingan jangka pendek para elite.

Penataan ulang sistem pemilu harus menjamin setiap warga negara memiliki akses yang sama untuk bersuara dan terwakili. Tidak ada ruang bagi diskriminasi gender, ketimpangan ekonomi, atau dominasi kelompok tertentu.

Pemilu 2029 dan 2031 harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, bukan sekadar mengulang praktik lama dengan wajah baru. Rakyat tidak hanya perlu diberi hak memilih. Rakyat juga perlu diberi kepastian bahwa suaranya benar-benar dihitung, dihormati, dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memuliakan kehidupan. (***)

Previous Post

Pengawasan Perusahaan & Pencemaran Lingkungan Lemah, Kinerja DLH Jambi Dipertanyakan

Next Post

Arvandi Pimpin ProKlim Paal Lima, Targetkan Gerakan Peduli Lingkungan Berbasis Masyarakat

Next Post
Arvandi Pimpin Tim Kerja ProKlim Paal Lima, Ajak Masyarakat Bergerak Bersama Jaga Lingkungan. FOTO: IST

Arvandi Pimpin ProKlim Paal Lima, Targetkan Gerakan Peduli Lingkungan Berbasis Masyarakat

Discussion about this post

Iklan

Kalender

November 2026
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Oct    
Bacaan Online Negeri Jambi

© 2021 PT Limo Konco Mandiri - Jalan Kapten Pattimura No 67, Telanaipura. Developed by Ara.

  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan

Media Sosial

No Result
View All Result
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK