Jambiday.com, JAMBI – Pengamat Ekonomi Kebijakan publik Jambi Dr. Noviardi Ferzi meminta Gubernur Jambi diminta mengawasi anak buahnya lebih ketat. Apalagi setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap berbagai kegiatan pembangunan di tiap OPD nya.
”Sebagai atasan langsung Gubernur seharusnya malu melihat kinerja bawahannya, temuan harus diperbaiki apa yang jadi rekomendasi BPK. Jangan bertahun – tahun kesalahan mendasar berulang terjadi, ” ungkap pengamat kenamaan Jambi tersebut.
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap dinas pendidikan, RSUD Raden Mattaher dan Dinas Kesehatan tahun anggaran 2022, seperti masalah pengadaan peralatan untuk SMK dan pengelolaan pendapatan di RSUD Raden Mattaher.
Menurut Noviardi masalah pengadaan peralatan dan pengelolaan pendapatan sebagai kesalahan dasar. Yang mirisnya kerap terjadi. Padahal dalam setiap pekerjaan terdapat pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pelaksana pekerjaan.
Adanya temuan BPK terhadap proyek tersebut, mengindikasikan masalah pengawasan dan evaluasi dari Pemprov Jambi.
”LHP dari BPK itu secara substansi menunjukkan potensi penyimpangan pelaksanaan proyek, yang jumlahnya puluhan miliar, Gubernur harus fokus, jangan seremonial tak berkesudahan, ungkap Noviardi.
Karakter menurut Noviardi audit dari pemeriksaan BPK bertumpu pada eksekusi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menyorot administrasi belanja dan pelaksanaan proyek.
Karena itu, substansi temuan BPK harus segera ditindaklanjuti. Tujuannya menghindari tidak tepatnya waktu penyelesaian proyek serta potensi penyalahgunaan belanja anggaran. (OYI)
Discussion about this post