Ombudsman Jambi Tegaskan Kepala BWSS VI Harus Adil dan Jujur Kelola Proyek P3A

Jambiday.com, JAMBI- Aksi protes yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi pada Jumat (10/10/2025) kemarin mendapat perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi, mengapresiasi langkah masyarakat yang berani menyuarakan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Menurutnya, aksi protes seperti itu merupakan bentuk kontrol publik terhadap kinerja lembaga pemerintah agar pelaksanaan program benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya petani.

“Masyarakat memang harus berani menyampaikan keberatan jika menemukan adanya dugaan penyimpangan atau pungutan liar dalam program pemerintah. Itu bagian dari pengawasan sosial,” ujar Saiful, Jumat (10/10/2025) kemarin.

Saiful menilai, program P3-TGAI memiliki arti penting bagi daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Karena itu, ia menegaskan agar pelaksana program, dalam hal ini BWSS VI di bawah kepemimpinan Joni Rahalsyah, bersikap adil dan profesional.

“BWSS VI di bawah kepemimpinannya tidak seharusnya bersikap diskriminatif dalam menyalurkan program ini. Kepala BWSS VI harus berlaku adil dan jujur, bukan justru menimbulkan ketidak percayaan publik,” tegas Saiful.

Ia pun menyayangkan jika benar terdapat dugaan permainan atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Tidak pantas seorang kepala balai masih menjalankan program dengan cara-cara yang menyalahi aturan. Kalau itu benar terjadi, tentu sangat mencederai kepercayaan publik,” tambahnya.

Saiful mengingatkan masyarakat agar tidak takut melapor jika mengalami perlakuan tidak adil atau menemukan praktik menyimpang di lapangan.

“Silakan buat laporan resmi ke Ombudsman. Kami akan memeriksa dan menindaklanjuti jika memang ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program P3-TGAI,” ujarnya menutup pernyataan. (OYI)