Jambiday.com, JAMBI — Polemik terkait status keanggotaan H Bakhtiar di Partai Golkar kembali menjadi perhatian. Berdasarkan hasil penelusuran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), nama H Bakhtiar tidak ditemukan atau tidak terdaftar dalam database keanggotaan maupun kepengurusan partai politik.
Pengecekan tersebut dilakukan pada Senin (16/11/2026) pagi, sekitar pukul 09.40 WIB, melalui sistem pengecekan anggota dan pengurus partai politik yang terhubung dengan SIPOL. Hasilnya, ketika data kependudukan atas nama H Bakhtiar dimasukkan ke dalam sistem, muncul keterangan bahwa data tersebut tidak terdaftar di SIPOL.
Hasil ini berbeda dengan sejumlah nama pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang turut dilakukan pengecekan pada sistem yang sama. Nama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Drs. H. Cek Endra, masih tercatat aktif sebagai Ketua Partai Golkar tingkat provinsi.
Begitu juga dengan nama Yuskandar yang tercatat sebagai anggota pengurus Partai Golkar pada satuan Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi. Sementara nama Ivan Wirata juga masih muncul dalam sistem SIPOL sebagai anggota Partai Golkar dengan status aktif.
Perbedaan hasil penelusuran ini menjadi perhatian di tengah polemik pencalonan H Bakhtiar sebagai calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Sebab, salah satu persyaratan yang menjadi sorotan dalam proses seleksi tersebut adalah status bebas dari keanggotaan maupun kepengurusan partai politik.
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, saat dimintai tanggapannya mewakili Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, menjelaskan bahwa status seseorang harus dilihat berdasarkan data administrasi serta keputusan organisasi yang berlaku.
Menurut Ivan, hasil pengecekan SIPOL memperlihatkan adanya perbedaan status antara H Bakhtiar dengan sejumlah nama pengurus Golkar lainnya yang masih tercatat aktif dalam sistem.
“Kalau berdasarkan hasil pengecekan SIPOL pada Senin pagi, nama H Bakhtiar tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Ini berbeda dengan beberapa nama pengurus lainnya yang ketika dilakukan pengecekan masih muncul dan tercatat aktif di SIPOL,” jelas Ivan.
Ia juga menanggapi beredarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan lama yang masih mencantumkan nama H Bakhtiar. Menurutnya, keberadaan dokumen tersebut harus dilihat berdasarkan masa berlaku dan keputusan organisasi yang lebih baru.
Jika SK yang beredar merupakan keputusan lama dan telah dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan organisasi berikutnya, maka dokumen tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk menentukan status kepengurusan seseorang.
“Kalau masih ada SK yang beredar dan mencantumkan nama H Bakhtiar, tentu harus dilihat apakah itu SK lama. Apabila sudah ada keputusan organisasi yang lebih baru dan menyatakan SK sebelumnya tidak berlaku, maka yang menjadi acuan adalah keputusan terbaru tersebut,” tegasnya.
Ivan menambahkan, saat ini pihaknya juga menunggu penerbitan atau penyampaian SK terbaru sebagai bentuk penegasan administrasi kepengurusan. Namun, sembari menunggu dokumen terbaru tersebut, keputusan organisasi yang telah menyatakan SK lama tidak berlaku tetap harus menjadi perhatian dan dijadikan pedoman.
“Prinsipnya, administrasi organisasi harus mengacu pada keputusan yang berlaku. Jangan sampai dokumen lama yang sudah dinyatakan tidak berlaku kembali dijadikan rujukan sehingga menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat,” tambahnya.
NIK Sengaja Ditutup untuk Lindungi Data Pribadi
Dalam dokumentasi hasil pengecekan SIPOL yang diperlihatkan, sebagian nomor induk kependudukan (NIK) sengaja ditutup dan tidak ditampilkan secara utuh.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi masing-masing individu. NIK merupakan identitas kependudukan yang bersifat pribadi sehingga tidak semestinya disebarluaskan secara lengkap kepada publik.
Meski demikian, penutupan sebagian nomor NIK tidak menghilangkan substansi informasi yang ingin disampaikan, yakni hasil pencocokan data pada sistem SIPOL yang menunjukkan status masing-masing nama.
Pengecekan terhadap beberapa nama tersebut juga dilakukan pada waktu yang sama, yakni Senin (16/11/2026) sekitar pukul 09.40 WIB, sehingga hasil yang ditampilkan menjadi dokumentasi kondisi data pada saat penelusuran berlangsung.
Perbedaan hasil pengecekan ini sekaligus menjadi gambaran pentingnya kepastian administrasi dalam menentukan status keanggotaan dan kepengurusan partai politik.
Di tengah polemik pencalonan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mayang, kejelasan status H Bakhtiar diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melakukan verifikasi persyaratan administrasi.

Dengan demikian, penilaian tidak semata-mata didasarkan pada dokumen kepengurusan lama yang masih beredar, tetapi juga harus mempertimbangkan keputusan organisasi terbaru serta hasil verifikasi melalui sistem administrasi partai politik yang berlaku.
Kepastian dokumen dan kesesuaian data menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun polemik berkepanjangan terkait status keanggotaan partai politik seseorang. (OYI)





Discussion about this post