Jambiday.com, JAMBI– Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, bersama Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan serta Anggota DPRD Provinsi Jambi, H Nasir, turun langsung ke lapangan meninjau Jalan Jepang yang direncanakan menjadi jalur alternatif pengurai kemacetan di kawasan Jembatan Batanghari I. Menurut Ivan, hal ini berangkat dari kepedulian mereka terhadap pembangunan di Provinsi Jambi. Serta juga untuk mengurai kemacetan Jalur Lintas Timur, khususnya dari Riau-Jambi saat memasuki area jembatan Batanghari I.
”Sudah Bottleneck ya, bisa dikatakan sudah over kapasitas sampai terjadi trafficjam di sana karena kendaraan dari Aceh, Medan dan Riau itu sudah mencapai 80 persen. Jadi pemikiran kami,saat rapat koordinasi yang dibuka oleh pak Gubernur yang mengundang seluruh kepala balai terkait pembangunan infrastruktur dan jembatan di Provinsi Jambi. Untuk skala jangka pendek mereka akan melakukan duplikasi jembatan BH 1, jangka menengah ada BH 3 yang sekaligus investasi pembangunan jalan tol,” jelas Ivan Wirata di rumah dinas pasca turun dari lapangan, Jumat (29/08/25).
Dan setelah tol selesai, tambah mantan Kadis PUPR di era Gubernur Hasan Basri Agus (HBA) ini akan menyambung dari Rengat ke Sengeti-Rantau Majo dan mengarah ke Tol Betung dan pertemuan di BH 3. Namun jika kita berharap akan selesai dalam waktu dekat niscaya adanya. Dikarenakan kemampuan fiskal Provinsi Jambi dan juga nasional yang sedang dalam tahapan tidak baik-baik saja.
“Oleh karena itu, untuk jangka sangat pendek untuk saat ini adalah peningkatan status dari Jalan Jepang, kita buat ring road (jalan lingkar) yang akan tembus ke BH 2 dan juga langsung menuju Jalan Lingkar Selatan. Ini hanya untuk memperpendek jalur saja, jadi tidak begitu macet lagi. Karena komunikasi yang bagus dengan BPJN, dan memang kepala sekarang sangat komunikatif dan aksi nyata kita langsung turun lapangan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga didampingi pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kehadiran para pihak ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dan legislatif dalam mencari solusi konkret atas masalah kemacetan yang kerap terjadi di jalur lintas timur Riau–Jambi, khususnya di zona sekitar Jembatan Batanghari I yang menjadi titik rawan padat kendaraan.
Menurut Waka I DPRD Provinsi Jambi ini, pembangunan Jalan Jepang sebagai jalur alternatif akan sangat strategis. Selain dapat mengurai kepadatan lalu lintas, keberadaan jalan ini juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
“Jalan Jepang ini akan menjadi jalan alternatif yang benar-benar dibutuhkan. Kami ingin memastikan langsung kondisi di lapangan agar pembangunan bisa segera direalisasikan dengan perencanaan matang. Dan alhamdulilahnya untuk RUTR, memang sudah masuk ke skala struktur jalan untuk ring road. Dan untuk dialih fungsikan dan dirubah statusnya menjadi jalan nasional, sudah memenuhi kapasitas sekitar 90 persen. Lalu apa yang dilakukan oleh Pemprov, kita sudah anggarkan sekitar Rp 4 milyar dengan panjang tidak mencapai 800 meter untuk pembukan lahan atau pembukaan jalan dengan pengerjaan timbunan,” tambah Ivan.
Dan saat turun ke lapangan, tambah Ketua DPD II Golkar Muaro Jambi ini, terdapat hamparan sawah di sana yang merupakan program pertanian berkelanjutan. Namun, jika dikembalikan kepada RUTR, di lokasi sana bukanlan merupakan kawasan pertanian, namun sudah dari awal direncanakan untuk struktur jalan ring road jadi dianggap tidak akan menjadi masalah ke depannya secara regulasi.
”Insya Allah secara regulasi tidak ada kendala, satu yang menjadi masalah terbesar kita yakni dana yang minim. Dengan fiskal kita yang tidak memadai, juga turun APBD nya tahun ini. Namun di tengah gempuran efisiensi tetap akan kita carikan solusinya. Setelah Rp 4 milyar untuk penimbunan dan pembukaan jalan, akan kita pertanyakan kepada BPJN bahwa FS dan DED selesai. Secara kwalitas tanah tidak ada masalah, mereka hanya minta lebar pembebasan jalan sekitar 24 meter agar bisa menjadi jalan nasional agar bisa menjadi 4 lajur. Dan sudah kita antisipasi agar ruang milik jalannya harus 24 meter. Yang ada sekarang hanya sekitar 15 meter, jadi butuh pertambahan sekitar 9 meter. Harapannya masyarakat bisa ikhlas memberikan ruas jalannya untuk dilebarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Waka II DPRD, Samsul Riduan menambahkan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat melalui BPJN. Serta menekankan pentingnya perhatian terhadap kualitas pembangunan jalan. Ia berharap Jalan Jepang nantinya dibangun dengan standar nasional sehingga benar-benar mampu menampung arus lalu lintas berat dari jalur lintas timur.
“Kami tidak ingin persoalan kemacetan hanya menjadi wacana. Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk mempercepat upaya penyelesaiannya. Insya Allah kita kawal sampe selesai, dan kita juga akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI kita Dapil Jambi yang duduk di komisi V ada pak Edi Purwanto dan H Bakri. Agar ada percepatan pembangunan untuk Provinsi Jambi,” kata anggota DPRD dari PDI Perjuangan Dapil Sarolangun-Merangin ini.
Sedangkan H Nasir yang merupakan anggota DPRD Provinsi Dapil Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD seperti Ivan Wirata dan Samsul Ridwan yang telah berkunjung ke jalan tersebut.
”Besar harapan saya yang merupakan warga asli Sebrang dan ini juga kampung saya agar jalan ini beralih status menjadi jalan nasional. Agar mengurai kemacetan di Jalan Lintas Timur, karena belum ada solusi pembangunan jembatan BH I. Bayangkan jika tidak secepatnya kita bangun dan terjadi trouble di jembatan tersebut, kemana kita akan mengurainya. Dari Aceh, Medan, Pekan Baru melewati jalan ini. Dan harapannya melalui kebijakan pak presiden, menteri, dan dukungan dari Anggota DPR-RI kita yang ada di pusat untuk membantu percepatan ini. Wabil khusus pak Rocky Candra yang merupakan anggota DPR RI dari partai pak presiden,” tegas anggota fraksi PKB ini.
Dari pihak teknis, Kepala BPJN, Dedy berkata bahwa agar adanya sinergi antara Pemprov dan Pemkot serta Pemkab untuk menganggarkan pembukaan lahan jalan tersebut. Karena kementrian tidak bisa membantu penganggaran jika ruas jalan tersebut bukan milik nasional. Kecuali jika ada diskresi dari presiden dan menteri. Dan tahap selanjutnya adalah sinkronisasi teknis dan dukungan anggaran agar pembangunan dapat segera dimulai.
Kehadiran para wakil rakyat bersama instansi teknis di lapangan ini disambut positif masyarakat sekitar. Mereka berharap Jalan Jepang segera terwujud, sehingga kemacetan panjang di sekitar Jembatan Batanghari I dapat terurai, dan mobilitas masyarakat maupun arus distribusi barang menjadi lebih lancar. (OYI)
Discussion about this post