Jambiday.com, JAMBI- – Hampir tiga bulan berlalu, laporan dugaan penganiayaan terhadap Joni, seorang penyandang disabilitas, belum juga menunjukkan perkembangan hukum yang memberikan kepastian. Terlapor dalam perkara tersebut diketahui berinisial MT, yang disebut sebagai seorang purnawirawan perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
Lambannya penanganan laporan ini memunculkan tanda tanya sekaligus keprihatinan terhadap proses penegakan hukum, terutama karena korban merupakan bagian dari kelompok rentan yang semestinya mendapatkan perlindungan dan akses keadilan secara optimal.
Berdasarkan keterangan Joni kepada tim MEDIATOR NEWS, laporan polisi yang telah disampaikan hampir 90 hari lalu hingga Rabu (18/11/2026) belum memberikan perkembangan signifikan. Ia mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut penanganan perkara yang dilaporkannya.
“Saya ini penyandang disabilitas. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari saja sudah sulit, sekarang saya harus berjuang mengemis keadilan atas kekerasan yang saya alami. Laporan saya seperti jalan di tempat, tidak ada kejelasan sampai hari ini,” ungkap Joni dengan nada getir.
Bagi Joni, persoalan ini bukan sekadar menunggu proses administrasi kepolisian. Lebih dari itu, ia sedang memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa diskriminasi.
Hampir 90 Hari, Mengapa Belum Ada Kepastian?
Lambannya perkembangan perkara tersebut menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Terlebih, dalam keterangan yang disampaikan korban, terdapat dugaan tindak kekerasan fisik yang disebut didukung bukti visum dan keterangan saksi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penanganan laporan telah berjalan, termasuk apakah seluruh alat bukti dan keterangan yang dibutuhkan sudah diperiksa secara menyeluruh oleh penyidik.
Status MT sebagai purnawirawan perwira menengah Polri berpangkat Kombes Pol juga menjadi sorotan dalam perkara ini. Meski demikian, latar belakang maupun pangkat terakhir seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan laporan atau menghambat proses penegakan hukum.
Aparat kepolisian perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan perkara, tahapan yang telah dilakukan, serta kendala konkret apabila memang terdapat hambatan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Sebab, kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara, bukan sesuatu yang ditentukan oleh jabatan, pangkat, kekuasaan, ataupun latar belakang seseorang.
Hak Penyandang Disabilitas Tidak Boleh Diabaikan
Kasus yang dialami Joni juga mengingatkan kembali pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Regulasi tersebut memberikan landasan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan korban memperoleh akses yang setara, perlakuan yang manusiawi, serta pelayanan yang tidak diskriminatif.
Dalam perkara ini, kepolisian dituntut tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa kondisi disabilitas korban tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan dan kepastian hukum.
Jangan sampai seorang warga negara yang telah mengalami dugaan kekerasan justru harus menghadapi beban tambahan akibat proses penanganan laporan yang tidak memberikan kejelasan.
Ujian Integritas dan Profesionalisme Kepolisian
Hampir tiga bulan tanpa perkembangan yang jelas menjadi momentum bagi pimpinan kepolisian untuk mengevaluasi penanganan perkara tersebut.
Prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang menjadi semangat reformasi Polri harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
Publik berhak mengetahui apakah laporan Joni telah ditindaklanjuti sesuai prosedur, apakah saksi telah diperiksa, apakah bukti visum telah dianalisis, serta apa alasan belum adanya perkembangan yang dapat memberikan kepastian kepada korban.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian yang menangani laporan tersebut mengenai perkembangan maupun kendala konkret dalam penanganan perkara.
Oleh karena itu, klarifikasi dan penjelasan resmi dari kepolisian sangat diperlukan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata menyangkut Joni dan terlapor berinisial MT. Lebih jauh, ini merupakan ujian terhadap komitmen negara dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berjalan cepat ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki latar belakang kekuasaan atau jabatan.
Bagi Joni, setiap hari tanpa kepastian merupakan beban tersendiri. Ia hanya menginginkan laporan dugaan penganiayaan yang disampaikannya diproses secara serius, transparan, dan profesional.
Keadilan tidak boleh mengenal pangkat. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan setiap laporan masyarakat wajib mendapatkan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan. (OYI)





Discussion about this post