Jambiday.com, JAMBI – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi masih berada dalam kondisi siaga darurat. Hingga 26 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, jumlah hotspot kumulatif sejak 1 Januari telah mencapai 4.631 titik, dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 954,41 hektare.
Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT meminta penanganan Karhutla dilakukan secara lebih menyeluruh. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus mengejar dan memadamkan titik api, tetapi harus bersamaan melindungi masyarakat dari paparan asap serta memperbaiki tata air, khususnya di kawasan gambut.
Berdasarkan situasi Karhutla Provinsi Jambi per 26 Agustus 2026, pada pukul 00.00 hingga 16.00 WIB terpantau 42 hotspot, sementara sehari sebelumnya, 25 Agustus, tercatat 219 hotspot.
Meski terjadi penurunan signifikan hotspot harian, Ivan mengingatkan kondisi tersebut belum menunjukkan ancaman Karhutla telah berakhir.
“Hotspot harian turun, tetapi krisis belum selesai. Kita sudah menghadapi akumulasi 4.631 hotspot dan hampir seribu hektare lahan terbakar. Bahkan sekarang dampaknya sudah masuk langsung ke kesehatan masyarakat,” kata Ivan, Kamis (27/8/26).
Muaro Jambi Berbahaya, ISPU Capai 303
Ancaman Karhutla kini semakin terasa pada kualitas udara. Data Satgas menunjukkan ISPU Kabupaten Muaro Jambi mencapai 303 dengan parameter PM2,5 dan berstatus Berbahaya.
Sementara itu, Kota Jambi tercatat memiliki ISPU 182 atau Tidak Sehat. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada angka 88 atau kategori Sedang, sedangkan Kabupaten Tebo berada pada angka 19 atau kategori Baik.
Data tersebut juga mencatat adanya peningkatan nilai ISPU untuk Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Ivan menilai kondisi kualitas udara tersebut menjadi alarm serius bahwa Karhutla tidak lagi sebatas persoalan kebakaran lahan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kesehatan publik.
“Ketika ISPU sudah 303, yang kita hadapi bukan lagi hanya api di lahan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan penyakit pernapasan dan kelompok rentan harus menjadi prioritas perlindungan,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat penyampaian informasi kualitas udara kepada masyarakat, menyediakan masker, memastikan kesiapan Puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan.
Sarolangun Jadi Episentrum Hotspot
Berdasarkan data kumulatif 1 Januari hingga 26 Agustus 2026, Sarolangun menjadi daerah dengan hotspot terbanyak, yakni 1.188 titik.
Selanjutnya, Tanjung Jabung Barat mencatat 884 titik, Muaro Jambi 740 titik, Batanghari 528 titik, Tebo 489 titik, Merangin 395 titik, Bungo 203 titik, Tanjung Jabung Timur 154 titik, Kerinci 41 titik, Kota Jambi 8 titik, dan Sungai Penuh 1 titik.
Dengan demikian, tiga daerah teratas—Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi—menyumbang sekitar 61 persen dari total hotspot Jambi.
Untuk hotspot harian 26 Agustus, Sarolangun juga berada di posisi tertinggi dengan 13 titik, disusul Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur masing-masing 5 titik, Batanghari 4 titik, Tebo 6 titik, Bungo 2 titik dan Merangin 1 titik.
Ivan meminta distribusi personel, armada dan sumber daya penanganan mengikuti peta risiko tersebut, bukan dibagi secara merata.
“Kalau datanya menunjukkan sekitar enam dari sepuluh hotspot terkonsentrasi di tiga kabupaten, maka intervensi juga harus mengikuti data. Sarolangun, Tanjab Barat dan Muaro Jambi harus menjadi koridor prioritas operasi,” terangnya.
Muaro Jambi Catat Luas Kebakaran Terbesar
Selain hotspot, luas lahan terbakar juga menjadi perhatian. Dari estimasi 954,41 hektare lahan terbakar di Jambi, Muaro Jambi menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 302,93 hektare.
Kemudian Tanjung Jabung Barat mencapai 214,94 hektare, Sarolangun 143,61 hektare, Batanghari 95,53 hektare, Tanjung Jabung Timur 88,88 hektare, Tebo 84,76 hektare, Bungo 14 hektare, dan Merangin 10,30 hektare. Sementara Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi tercatat 0 hektare dalam rekapitulasi tersebut.
Menurut Ivan, Muaro Jambi membutuhkan perhatian khusus karena menghadapi tiga tekanan sekaligus: tingginya hotspot, luas lahan terbakar terbesar serta kualitas udara yang sudah berada pada kategori berbahaya.
“Muaro Jambi sekarang menghadapi api, kerusakan lahan dan asap sekaligus. Maka intervensinya juga harus tiga lapis: padamkan api, lindungi masyarakat dan pulihkan kondisi tata air gambut,” jelas politisi Golkar ini.
Kemudahan Terbakar Gambut Harus Diwaspadai
Data Satgas juga menunjukkan tingkat kemudahan terbakar lapisan atas permukaan tanah di sejumlah wilayah Jambi berada pada kategori aman hingga tidak mudah terbakar, antara lain Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, Sarolangun, Kerinci, Merangin dan sebagian Bungo.
Namun, Bungo juga tercatat memiliki bagian wilayah dengan kategori mudah hingga sangat mudah terbakar.
Kondisi tersebut, menurut Ivan, menunjukkan pentingnya pemantauan kondisi lahan dan tata air secara berkelanjutan. Terlebih pada lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul apabila proses pembasahan tidak dilakukan secara tuntas.
62 Kasus Karhutla Masuk Penegakan Hukum
Penanganan Karhutla juga dilakukan melalui jalur penegakan hukum. Data Gakkum dalam laporan 26 Agustus mencatat 62 kasus, dengan rincian 55 kasus dalam tahap penyelidikan, 7 kasus penyidikan dan 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus penyelidikan terbanyak berada di Sarolangun sebanyak 26 kasus, disusul Muaro Jambi 10 kasus, Batanghari 10 kasus, Tanjung Jabung Barat 6 kasus, Tebo 6 kasus dan Merangin 1 kasus.
Sementara untuk penyidikan, Tanjung Jabung Barat mencatat 3 kasus, Tebo 2 kasus, Sarolangun 1 kasus dan Merangin 1 kasus.Ivan menegaskan penegakan hukum harus terus berjalan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha melihat pembakaran sebagai cara mudah membuka lahan,” ujarnya.
Dua Helikopter Water Bombing Kerahkan 144 Ribu Liter Air
Penanganan dari udara juga terus dilakukan. Pada 26 Agustus, operasi udara melibatkan helikopter patroli PK-ELS dengan rute Palembang–Jambi–Palembang untuk pemantauan serta pesawat PK-ALA dengan rute Jambi–Muaro Jambi–Merangin–Batanghari untuk pemantauan. Dua helikopter water bombing juga dikerahkan, yakni N-2240 dan N-2741.
Helikopter N-2240 melakukan 19 kali dropping dengan total sekitar 76 ribu liter air, sedangkan N-2741 melakukan 17 kali dropping dengan volume sekitar 68 ribu liter air. Secara keseluruhan, operasi water bombing pada hari tersebut mencapai 36 kali dropping dengan total sekitar 144 ribu liter air. Ivan mengapresiasi dukungan udara tersebut, namun menegaskan water bombing bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan Karhutla. Helikopter sangat membantu untuk kondisi darurat dan lokasi yang sulit dijangkau. Tetapi helikopter memadamkan kebakaran hari ini. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mencegah kebakaran berikutnya
81 Pos Karhutla Harus Terhubung dalam Satu Sistem
Di tingkat lapangan, personel Pos Komando Terpadu terus melakukan imbauan dan sosialisasi, patroli rutin, pengecekan lahan mudah terbakar serta pelaksanaan pengecekan dan pemetaan sumber air di sekitar wilayah rawan.
Selain itu dilakukan proses pemadaman dan pendinginan apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber air akibat turunnya tinggi muka air di sejumlah wilayah. Ivan menilai keberadaan pos tersebut harus dikembangkan menjadi jaringan operasi yang terintegrasi.
Ia mendorong seluruh informasi Karhutla dihimpun dalam satu command center, mulai dari hotspot, muka air gambut, curah hujan, hari tanpa hujan, sumber air, posisi pos, personel, armada darat dan udara, kondisi ISPU hingga perkembangan penegakan hukum.
“Saya ingin 81 pos bukan sekadar 81 titik di peta. Harus menjadi satu jaringan operasi: satu data, satu peta, satu command center dan satu standar respons,” tegas Ivan.
Dorong MPA-Air, Pencegahan Sebelum Api Muncul
Ivan mengatakan kondisi Karhutla 2026 semakin memperkuat pentingnya mengkaji gagasan akademisi mengenai Masyarakat Peduli Air (MPA-Air) sebagai pelengkap Masyarakat Peduli Api. Konsep tersebut mendorong masyarakat tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul, tetapi ikut mengawasi muka air, kanal, embung dan kondisi gambut sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum lahan benar-benar kering.
MPA tetap dierlukan untuk respons api. Tetapi saya melihat gagasan MPA-Air layak diuji. Jangan menunggu hotspot. Ketika muka air turun dan gambut mulai kering. Menurut Ivan, konsep MPA-Air dapat diintegrasikan dengan 81 pos Karhutla sehingga pos tidak hanya menjadi pusat pemadaman, tetapi juga menjadi simpul early warning dan pencegahan.
Jangan Setiap Kemarau Baru Sibuk Memadamkan
Ivan mengingatkan Jambi tidak boleh terus terjebak dalam pola reaktif setiap kali musim kemarau datang. Menurutnya, tata air harus dikelola sepanjang tahun melalui penguatan embung, sekat kanal, konservasi air, rehabilitasi kawasan, pengelolaan DAS, tata ruang dan sistem peringatan dini.
“Fenomena iklim tidak bisa kita hentikan. Tetapi dampak bencananya bisa kita kurangi. Jangan setiap kemarau kita baru sibuk mencari air untuk memadamkan api, lalu ketika musim hujan air justru menjadi bencana. Yang perlu kita bangun adalah tata air dan tata kelola lanskap sepanjang tahun,” katanya menambahkan.
DPRD Kawal Anggaran Berbasis Hasil
Ivan memastikan DPRD Provinsi Jambi akan menggunakan fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan penanganan Karhutla memberikan hasil nyata di lapangan. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan atau berapa besar anggaran yang terserap. Ukurannya harus lebih konkret, seperti kecepatan respons, luas lahan yang berhasil diselamatkan, kesiapan pos, kondisi muka air gambut, jumlah kebakaran besar yang berhasil dicegah serta masyarakat yang terlindungi.
“Kita jangan hanya menghitung berapa hektare yang sudah terbakar. Kita harus mulai menghitung berapa hektare yang berhasil kita selamatkan, berapa kebakaran besar yang berhasil dicegah dan berapa masyarakat yang terlindungi,” ujarnya.
Ia pun merumuskan arah penanganan Karhutla Jambi dalam empat pesan:
Jaga Airnya → Cegah Apinya → Lindungi Udaranya → Selamatkan Masyarakat.
Laporan Satgas juga mencatat arah angin pada 26 Agustus bertiup dari tenggara dengan kecepatan 8–28 kilometer per jam. Sementara prakiraan angin pada ketinggian 3.000 kaki umumnya bertiup dari arah tenggara hingga 8–28 kilometer per jam. Bagi Ivan, seluruh data tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar angka dalam laporan harian.
“Karhutla tidak boleh menjadi ritual tahunan. Api harus kita padamkan hari ini, masyarakat harus kita lindungi sekarang, tetapi akar persoalannya juga harus kita selesaikan agar tahun depan kita tidak kembali menghadapi masalah yang sama,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post