Jambiday.com, BATANG HARI – Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) PT Berkat Sawit Utama (BSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Batanghari, Kamis (27/8/2026).
Aksi tersebut berlangsung hanya beberapa hari menjelang rencana pelaksanaan eksekusi lahan sengketa yang dijadwalkan pada 2 September 2026.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian dan aparat kepolisian menunda pelaksanaan eksekusi hingga seluruh upaya hukum luar biasa yang mereka sebut masih berjalan, termasuk Peninjauan Kembali (PK), Verzet, serta laporan yang disampaikan ke Bareskrim Polri, memperoleh kejelasan.
Massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Batanghari menyiapkan langkah mitigasi yang konkret terhadap kemungkinan dampak eksekusi, khususnya menyangkut keberlangsungan pekerjaan, pendidikan serta kondisi sosial masyarakat yang terdampak.
Tak hanya itu, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) ikut mengawasi proses serta keputusan terkait pelaksanaan eksekusi yang mereka nilai berpotensi menimbulkan persoalan lebih luas.
Ketua SPPP-SPSI PT BSU, Guntur Surwo, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan organisasi pekerja untuk mempertahankan keberlangsungan mata pencaharian para buruh.
Menurutnya, kekhawatiran terbesar pekerja adalah kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila aktivitas perusahaan terganggu akibat pelaksanaan eksekusi.
“Aksi ini murni demi memperjuangkan nasib para pekerja. Kami mengkhawatirkan terjadinya PHK massal sebelum ada kejelasan dari pihak-pihak terkait,” ujar Guntur kepada awak media di lokasi aksi.
Guntur juga membantah adanya keterlibatan pihak tertentu dalam menggerakkan massa. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut, menurutnya, tidak berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak yang tengah berperkara dalam sengketa lahan.
Namun, klaim bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan gerakan independen pekerja justru memunculkan pertanyaan di lapangan.
Pasalnya, aksi digelar ketika PT BSU tengah berada dalam pusaran sengketa lahan yang belum sepenuhnya berakhir, sementara jadwal eksekusi yang menjadi titik krusial tinggal menghitung hari.
Dugaan Penunggangan Jadi Sorotan
Di tengah aksi, sejumlah pertanyaan wartawan mulai mengarah pada kemungkinan adanya kepentingan lain di balik mobilisasi massa pekerja.
Awak media mempertanyakan bagaimana sikap organisasi pekerja apabila nantinya muncul bukti bahwa aksi tersebut ternyata memiliki keterkaitan atau digerakkan oleh manajemen perusahaan.
Pertanyaan itu dinilai penting untuk menguji sejauh mana aksi tersebut benar-benar berdiri sebagai gerakan independen pekerja.
Namun, Guntur tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
Alih-alih menjelaskan secara terbuka, Ketua SPPP-SPSI tersebut justru memilih meninggalkan lokasi wawancara dan menghindari pertanyaan wartawan.
Sikap tersebut kemudian menjadi sorotan tersendiri, mengingat isu mengenai kemungkinan adanya kepentingan perusahaan di balik aksi buruh menjadi salah satu pertanyaan penting yang berkembang di tengah sengketa lahan PT BSU.
Terlebih, aksi berlangsung menjelang pelaksanaan eksekusi yang telah ditetapkan pengadilan. Kondisi tersebut membuat munculnya mobilisasi massa pekerja tidak hanya dilihat dari perspektif hubungan industrial, tetapi juga dalam konteks sengketa hukum yang sedang berlangsung.
Meski demikian, dugaan bahwa aksi tersebut ditunggangi atau digerakkan oleh manajemen PT BSU masih merupakan dugaan dan belum dapat disebut sebagai fakta tanpa adanya bukti maupun klarifikasi dari pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari manajemen PT BSU mengenai tudingan tersebut, termasuk mengenai ada atau tidaknya keterlibatan perusahaan dalam mobilisasi aksi SPPP-SPSI. (LAN)
Discussion about this post