Jambiday.com, MUARO JAMBI- Fenomena mundurnya 13 kepala sekolah tingkat TK dan SD di Kabupaten Muaro Jambi hanya dua hari setelah resmi dilantik pada Senin (18/05/2026), menjadi sorotan tajam publik. Peristiwa yang tergolong langka ini dinilai bukan sekadar persoalan pribadi para kepala sekolah, melainkan cerminan lemahnya tata kelola birokrasi dan manajemen pendidikan di daerah.
Gelombang pengunduran diri tersebut memunculkan banyak pertanyaan. Mulai dari proses penempatan jabatan, kesiapan para pejabat yang dilantik, hingga dugaan lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan para tenaga pendidik sebelum pelantikan dilakukan. Waka I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menilai, kondisi ini menjadi “alarm keras” bagi pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penempatan kepala sekolah.
“Kalau sampai ada 13 kepala sekolah mundur hampir bersamaan hanya dalam hitungan hari, ini bukan lagi kebetulan. Ini menandakan adanya mal administrasi dan lemahnya pemetaan kebutuhan di lapangan,” ungkap Ivan Wirata.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah kegagalan asesmen dan pemetaan kondisi riil sebelum pelantikan dilakukan. Sejumlah kepala sekolah diketahui ditempatkan di wilayah terpencil dengan akses yang sangat sulit dijangkau.
Ada kepala sekolah yang ditempatkan di daerah pelosok seperti Rondang. Untuk mencapai lokasi tersebut, perjalanan harus ditempuh berjam-jam melalui jalur darat, dilanjutkan menyeberangi sungai menggunakan perahu ketek, lalu kembali melanjutkan perjalanan darat. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi guru senior yang faktor kesehatan dan usia menjadi pertimbangan penting. Bahkan beberapa di antaranya disebut sudah mendekati masa pensiun.
“Kalau penempatan hanya berdasarkan data administrasi di atas meja tanpa melihat realitas geografis Muaro Jambi, akhirnya seperti ini. Mereka merasa tidak siap secara fisik maupun mental,” ujarnya.
Selain itu, mekanisme penempatan kepala sekolah juga menjadi sorotan. Publik mempertanyakan apakah proses tersebut benar-benar dilakukan berdasarkan sistem merit dan kompetensi, atau justru ada kepentingan lain di luar aspek teknis pendidikan.
Pasalnya, beberapa kepala sekolah yang dilantik mengaku baru mengetahui lokasi penempatan mereka saat hari pelantikan berlangsung. Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya penempatan yang terkesan terburu-buru atau sekadar memenuhi kebutuhan jabatan.
“Padahal, jabatan kepala sekolah sejatinya merupakan tugas tambahan bagi seorang guru. Ketika penempatan dianggap tidak realistis dan memberatkan, para guru tentu memiliki hak untuk memilih kembali menjadi tenaga pengajar biasa. Dampak dari pengunduran diri massal ini pun tidak kecil. Sebanyak 13 sekolah kini terancam mengalami kekosongan kepemimpinan,” tegas Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi ini.
Ditambahkan Ivan, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu manajemen sekolah, administrasi pendidikan, hingga pencairan dana operasional sekolah (BOS) menjelang tahun ajaran baru.
Pemerintah daerah didorong segera mengambil langkah cepat agar aktivitas pendidikan tidak terganggu terlalu lama.
Ivan meminta Dinas Pendidikan dan BKD Muaro Jambi melakukan evaluasi total terhadap sistem pemetaan dan penempatan jabatan kepala sekolah. Ke depan, proses penempatan dinilai harus mengedepankan komunikasi dua arah dan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, hingga kondisi geografis para tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga diminta segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di sekolah-sekolah yang mengalami kekosongan agar roda pendidikan tetap berjalan normal.
“Momentum ini harus menjadi pelajaran penting. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang eksperimen birokrasi. Yang dibutuhkan adalah sistem merit yang transparan, manusiawi, dan benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan,” tutupnya. (OYI)
Discussion about this post