47 Ibu Meninggal, 301 Bayi Tak Terselamatkan, Dinkes Jambi Desak Langkah Konkret

Jambiday.com, JAMBI – Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Jambi masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan konkret. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pun mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. dr. Hj. Ike Silviana, MKM, Sp.KKLP, FisQua, dalam Pertemuan Gelar Diseminasi Audit Maternal Perinatal Surveillance dan Respons (AMPSR) Angkatan II.

Berdasarkan data hingga November 2026, tercatat 47 kasus kematian ibu di Provinsi Jambi. Angka ini menjadi perhatian karena pada 2025 tercatat 55 kasus, meningkat dari 44 kasus pada 2024.

Sementara kematian bayi hingga November 2026 mencapai 301 kasus. Angka tersebut masih menunjukkan besarnya tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Data penyebab kematian ibu didominasi komplikasi nonobstetrik sebanyak 16 kasus (34 persen), hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas sebanyak 12 kasus (25,5 persen), serta perdarahan obstetrik dan komplikasi obstetrik lainnya masing-masing 9 kasus (19,1 persen).

Ike menegaskan, penurunan angka kematian ibu dan bayi tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, keluarga hingga masyarakat.

“AMPSR bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan individu maupun tenaga kesehatan. Ini merupakan instrumen evaluasi untuk menemukan kelemahan sistem pelayanan kesehatan dan memastikan adanya langkah perbaikan agar kematian yang sebenarnya bisa dicegah tidak terulang,” tegas Ike.

Ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini kehamilan berisiko, penanganan komplikasi, pelayanan persalinan yang aman, serta pengawasan intensif terhadap ibu pada masa nifas. Pasalnya, berdasarkan data MPDN, 59,6 persen kematian ibu terjadi pada masa nifas.

Menurutnya, validitas dan keterpaduan data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Selain itu, dukungan lintas sektor, termasuk penguatan pembiayaan dan penganggaran, perlu diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas koordinasi. Penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, sistem rujukan yang cepat, serta dukungan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci menekan angka kematian ibu dan bayi,” tambahnya.

Melalui diseminasi AMPSR Angkatan II, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mendorong seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap setiap kasus kematian.

Ike berharap penguatan sistem pengawasan dan respons tersebut mampu mempercepat penurunan AKI dan AKB. Sebab, menyelamatkan ibu dan bayi bukan sekadar mengejar target angka, melainkan tanggung jawab bersama dalam melindungi kehidupan dan masa depan generasi Jambi. (OYI)