MTI Bakal Jadi Pusat Kajian Transportasi Jambi, Kebijakan Diminta Berbasis Data

Jambiday.com, JAMBI – Persoalan transportasi di Provinsi Jambi membutuhkan pendekatan menyeluruh dan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Mulai dari keselamatan lalu lintas, pengawasan kendaraan angkutan barang, kerusakan infrastruktur jalan, hingga pengembangan transportasi multimoda, seluruhnya membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar dan Pengukuhan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jambi, Rabu (11/11/2026), yang menghadirkan enam narasumber dari unsur kepolisian, pemerintah, instansi teknis, dan akademisi.

Ketua MTI Wilayah Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, menegaskan bahwa MTI harus mengambil peran lebih luas sebagai pusat kajian, diskusi profesional, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi daerah.

Menurut Ivan, persoalan transportasi Jambi memiliki keterkaitan antara kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, kapasitas infrastruktur, dan pemerataan pembangunan wilayah.

“Transportasi bukan hanya persoalan bagaimana kendaraan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di dalamnya ada keselamatan masyarakat, kelancaran distribusi barang, daya saing ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” kata  Ivan, Rabu (11/11/26)

Ia menilai, enam paparan narasumber memberikan gambaran bahwa persoalan transportasi Jambi membutuhkan satu kerangka kebijakan yang saling terhubung.

Ditlantas Polda Jambi memaparkan persoalan keselamatan lalu lintas dengan identifikasi 53 lokasi rawan kecelakaan atau black spot dan 25 lokasi gangguan lalu lintas atau trouble spot.

Sementara BPTD Kelas II Jambi mengungkapkan, dari sekitar 146 ribu kendaraan angkutan barang yang diperiksa, sebanyak 24.119 kendaraan tercatat melakukan pelanggaran. Sekitar 84 persen pelanggaran tersebut berkaitan dengan persoalan daya angkut.

Dari sisi infrastruktur, BPJN Jambi menyampaikan panjang jalan nasional mencapai sekitar 1.318,90 kilometer, dengan tingkat kemantapan sebesar 90,27 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 128,27 kilometer jalan nasional dalam kondisi belum mantap.

Dishub Provinsi Jambi juga mengangkat pentingnya penataan angkutan batubara, pengaturan operasional kendaraan berat, serta pengembangan sistem transportasi multimoda.

Sementara akademisi menyoroti ancaman sedimentasi dan pendangkalan Sungai Batanghari serta pentingnya pemodelan transportasi untuk menghasilkan kebijakan yang terukur.

Bagi Ivan, seluruh data tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan paparan seminar. Data harus dikonsolidasikan, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Ia menilai MTI memiliki ruang untuk mempertemukan perspektif kepolisian, pemerintah daerah, BPJN, BPTD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu forum kajian profesional.

“Data yang dimiliki masing-masing instansi harus dipertemukan. Kita membutuhkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga bisa dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi manfaatnya,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa MTI bukan lembaga yang mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, organisasi profesi tersebut diharapkan memperkuat kualitas kebijakan melalui penelitian, kajian teknis, dan masukan independen.

Sebagai tindak lanjut, MTI Wilayah Jambi akan mendorong lima agenda kajian, yakni keselamatan transportasi, penataan angkutan barang dan ODOL, perlindungan infrastruktur jalan, revitalisasi transportasi Sungai Batanghari dan pengembangan multimoda, serta pembangunan sistem data transportasi terpadu.

Menurut Ivan, keberhasilan pembangunan transportasi tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah kendaraan yang dapat melintas. Lebih jauh, transportasi harus mampu menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Melalui kepengurusan MTI Wilayah Jambi, ia berharap lahir rekomendasi kebijakan yang lebih objektif, terukur, dan berkelanjutan.

“Jambi membutuhkan transportasi yang bukan sekadar bergerak, tetapi mampu menggerakkan kemajuan daerah,” tegasnya. (OYI)