Thursday, November 19, 2026
  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan
No Result
View All Result
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
No Result
View All Result
Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.
Bacaan Online Negeri Jambi
No Result
View All Result
Home KESEHATAN

INAHAFF 2026 Perkuat Integritas JKN, Regulasi Anti-Kecurangan Didorong Lebih Kuat

by Redaksi
19/11/2026
in KESEHATAN
0
INAHАFF 2026, BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan. FOTO: IST

INAHАFF 2026, BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan. FOTO: IST

1
VIEWS
PostTweetShareScan

Jambiday.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan semakin memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, hingga kolaborasi lintas sektor, BPJS Kesehatan berupaya membangun ekosistem anti-kecurangan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam gelaran Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum ini menjadi momentum memperkuat integritas penyelenggaraan JKN sekaligus mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah praktik kecurangan di sektor pelayanan kesehatan.

Bacajuga

BPJS Kesehatan Bangun Standar Customer Excellence melalui CX126

HUT Ke-58 BPJS Kesehatan: Perkuat Gotong Royong, Jaga Keberlanjutan JKN untuk Indonesia Sehat

BPJS Kesehatan Hadirkan VIOLA dan BPJS Keliling, Perluas Akses Layanan JKN hingga Pelosok Negeri

HUT ke-58 BPJS Kesehatan, Health Fun Run Jadi Ajakan Nyata Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

Mudik Tenang, BPJS Kesehatan Jamin Layanan JKN Tetap Aksesibel di Seluruh Indonesia

Lewat Lensa dan Cerita, IPK Jambi Dorong Kesadaran Kesehatan Mental Kaum Muda

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan telah menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas dan keberlangsungan pelayanan kesehatan. Berbagai langkah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga memperluas kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga kantor cabang. Selain itu, BPJS Kesehatan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah tersertifikasi oleh BNSP.

“ Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujowaskito.

Ia menegaskan, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

INAHАFF 2026, BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan. FOTO: IST
INAHАFF 2026, BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan. FOTO: IST

Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan sistem pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan agar program jaminan kesehatan nasional dapat terus berjalan secara optimal.

Di tengah perkembangan sistem pelayanan kesehatan, tantangan pengendalian kecurangan juga semakin kompleks. Praktik kecurangan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut keselamatan pasien, efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Karena itu, BPJS Kesehatan turut mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien.

Penguatan kebijakan dan regulasi juga dinilai penting untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi terhadap pelaku kecurangan.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, BPJS Kesehatan mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INAHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INAHAFA diarahkan memiliki tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menegaskan, pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Dukungan terhadap penguatan ekosistem anti-kecurangan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menekankan bahwa seluruh pihak harus menjaga agar sistem JKN semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.

Menurutnya, upaya penyempurnaan sistem diperlukan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Ia juga menegaskan pentingnya memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Sistem yang tangguh harus dibangun agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

Di tengah keterbukaan informasi dan perkembangan media sosial, upaya pencegahan, penghentian, serta antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif menjadi kebutuhan mendesak.

Muhaimin juga mendorong penguatan regulasi penanganan kecurangan. Saat ini, regulasi terkait masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, diperlukan peningkatan penguatan regulasi agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.

Selain itu, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap para pelapor, serta pemenuhan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun sistem anti-kecurangan yang terintegrasi.

Apresiasi bagi Komitmen Anti-Kecurangan

Dalam rangkaian INAHAFF Conference 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Untuk kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, penghargaan diberikan kepada:

  • Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.
  • Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si.
  • Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Sementara itu, kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik diraih oleh:

  • Terbaik I: Kabupaten Purbalingga.
  • Terbaik II: Kota Medan.
  • Terbaik III: Kabupaten Banyumas.

Untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik:

  • Terbaik I: Provinsi Bali.
  • Terbaik II: Provinsi Riau.
  • Terbaik III: Provinsi Jawa Barat.

Adapun kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diberikan kepada:

  • Terbaik I: Kabupaten Kotawaringin Barat.
  • Terbaik II: Kabupaten Karawang.
  • Terbaik III: Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diraih oleh:

  • Terbaik I: Provinsi Bali.
  • Terbaik II: Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  • Terbaik III: Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan Program JKN tidak cukup hanya dengan memperluas kepesertaan dan meningkatkan kualitas layanan. Integritas tata kelola, transparansi, pengawasan, serta keberanian menindak setiap praktik kecurangan menjadi fondasi penting agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.

Penguatan ekosistem anti-kecurangan pun diharapkan tidak berhenti pada forum dan komitmen bersama, tetapi diwujudkan melalui pengawasan nyata, penegakan aturan yang konsisten, serta keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program JKN. (OYI)

Previous Post

Bupati Fadhil Arief Hadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026, Dorong Inovasi dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Discussion about this post

Iklan

Kalender

November 2026
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Oct    
Bacaan Online Negeri Jambi

© 2021 PT Limo Konco Mandiri - Jalan Kapten Pattimura No 67, Telanaipura. Developed by Ara.

  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan

Media Sosial

No Result
View All Result
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK