Anggaran Gubernur Jambi Tidak Pro Rakyat, Noviardi: Pengawasan Dewan Lemah

Jambiday.com, JAMBI- Fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif yakni, DPRD Provinsi Jambi dinilai masih kurang optimal, bahkan lemah.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu akademisi yang dikenal kritis terhadap semua kebijakan Gubernur Jambi yakni, Dr. Noviardi Ferzi kepada awak media.

Menurut Noviardi, setidaknya terdapat beberapa indikator yang membuatnya menilai fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jambi kurang maksimal kepada Gubernur Jambi.

“Program KUA-PPAS tidak semuanya mengacu kepada RPJMD yang disepakati. Banyak program-program yang tidak sesuai dengan Jambi mantap justru dianggarkan,” kata Noviardi Ferzi, Rabu 30 November 2022.

Tak tanggung-tanggung, Dr Novri sapaan akrabnya bahkan mengatakan sekarang beredar sinyalemen yang menduga terdapat praktek dagang sapi dalam proses penetapan anggaran. Di mana hal tersebut membuktikan dinamika dewan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok saja

Selain itu, sambung dia, selama ini publik juga tidak melihat Dewan melakukan pengawasan secara optimal terhadap kinerja Gubernur Jambi.

“Sejauh mana realisasinya program kegiatan yang telah dianggarkan?” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Novri, seperti sejauhmana sudah capaian dumisake? Sejauhmana Gubernur telah melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa? dan yang kalah penting bagaimana pelayanan publik dipastikan telah baik seperti di Samsat atau RSUD?

Menurut dia, kalaupun ada pengawasan dari dewan terhadap Gubernur. Hal itu masih bersifat formal yang dilakukan melalui mekanisme hearing komisi atau mekanisme dewan lain yang terlalu dangkal untuk mengawasi kinerja gubenur.

“Indikasi lain, lemahnya pengawasan dewan. Itu terlihat dari lolosnya anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat. Baik itu dalam belanja beli kendaraan dinas, belanja makan minum, anggaran helikopter. Dan acara-acara seremonial lalainnya,” tuturnya.

Padahal, kata Novri, dewan memiliki power (kemampuan) untuk melakukan itu.

“Tupoksinya jelas kan, salah satunya pengawasan terhadap kinerja Gubernur,” katanya. (NST)