Jambiday.com, BATANG HARI — Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) dan kuliah umum Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, yang berlangsung di Auditorium Chatib Quzwain, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan tinggi maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Agenda ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Kasful Anwar beserta jajaran, para dosen, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman, dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan agenda kuliah umum yang mengangkat tema “Membangun Kampus yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan.”
Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 2.500 mahasiswa tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, pengembangan pemikiran kritis, dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan.
Lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi HAM diharapkan mampu memberikan ruang yang setara bagi seluruh mahasiswa untuk belajar, berkembang, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan akademik tanpa diskriminasi.
Dalam pemaparannya, Natalius Pigai menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir.
Negara, menurut prinsip yang disampaikannya, memiliki tiga kewajiban utama dalam pelaksanaan HAM, yakni menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia.
Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara simbolis kepada perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan hak administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pengakuan identitas hukum masyarakat adat.
Kepemilikan dokumen kependudukan memiliki arti penting karena menjadi salah satu akses dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi masyarakat adat, akses terhadap dokumen kependudukan juga menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak sipil dapat dijalankan secara lebih baik.
Momentum tersebut menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui langkah konkret yang membantu masyarakat memperoleh pengakuan identitas dan akses terhadap pelayanan publik.
Kehadiran Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief bersama para kepala daerah lainnya menunjukkan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam agenda penguatan pemahaman HAM di Provinsi Jambi.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar prinsip-prinsip HAM dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, penghormatan terhadap HAM berkaitan erat dengan upaya menghadirkan pelayanan publik yang adil, memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat, serta memastikan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus tidak terabaikan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, agenda penguatan HAM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan di Auditorium Chatib Quzwain UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tersebut sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa mengenai pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.
Dengan demikian, penguatan HAM diharapkan dapat menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan martabat serta hak-hak setiap warga negara. (LAN)
Discussion about this post