Jambiday.com, JAMBI– APBD Provinsi Jambi di era kepemimpinan Gubernur Al Haris dinilai kurang adaptif dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat. Dinilai kurang adaptif karena dari awal alokasi anggaran yang sudah terkunci dengan program – program prioritas yang tak terlalu berpihak pada kepentingan publik secara luas.
” Multi Years untuk taman, stadion, bangunan Islamic Centre sebenarnya contoh kasat mata, bagaimana APBD Provinsi Jambi di era Gubernur Al Haris kurang adaptif pada kesejahteraan masyarakat, hanya mendahulukan seremonial dan pencitraan, akibatnya pasca Covid Inflasi tinggi, di akhir periodenya daya beli menurun, ” ungkap pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi (10/10) kemarin di Jambi.
Dalam hal ini pengamat yang dikenal kritis ini juga mengatakan beberapa kebijakan khususnya kebijakan transfer yaitu fleksibilitas APBD. Yakni perlunya menyiapkan APBD yang sifatnya bisa berubah dan adaptif di kondisi apapun. Semisal saat kondisi penerimaan daerah turun, maka secara otomatis beberapa belanja harus menyesuaikan untuk mengantisipasi kondisi yang memberatkan APBN.
“Hal ini berlaku di APBD, kalau sudah ada proyeksi PAD akan bergerak turun, harusnya dapat memilah belanja mana yang masih bisa dijaga, jangan dipaksakan, ” ujarnya.
Menghadapi situasi ini, sebagai pegawai pemerintahan harus siap dengan perubahan yang sewaktu-waktu terjadi di tengah jalan. Karena APBD sifatnya terbatas sehingga harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas.
Noviardi juga mengatakan indikator-indikator makro yang semula menjadi prioritas pembanguna seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, stunting, dan tingkat pangan dan pengangguran semestinya tetap menjadi tolak ukur Pemerintah Provinsi Jambi dalam menstimulus serta melakukan inisias memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan di wilayah Jambi. (RED)
Discussion about this post