Jambiday.com, JAMBI- Gubernur Jambi, Al Haris akhirnya angkat bicara mengenai nasib 2.104 tenaga honorer di Provinsi Jambi yang dinyatakan tidak lolos seleksi CPNS 2024. Sebuah isu yang sejak beberapa hari terakhir memicu keresahan para pegawai honorer dan tenaga kontrak di daerah. Mereka terdiri dari honorer yang masuk kategori gagal seleksi CPNS, TMS (Tidak Memenuhi Syarat), hingga yang tidak sempat mengikuti seleksi sama sekali.
Al Haris menegaskan bahwa pemerintah provinsi memahami betul kegelisahan para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum berhasil memperoleh status PNS. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata kebijakan daerah, melainkan terkait langsung dengan regulasi nasional dan kuota formasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami menyadari betapa besar pengabdian saudara-saudara kita. Pemerintah Provinsi Jambi tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hak dan masa depan para tenaga honor ini tetap terjamin. Beri kami nomor NIP, itu sebagai pengakuan bahwa honor daerah itu menjadi pegawai negara. Tetap kebijakan daerah, gaji juga dari daerah,” ujar Gubernur saat menemui Riki, Ketua honorer gagal CPNS Provinsi Jambi usai Rapat Paripurna pengesahan APBD 2026, Sabtu (29/11/25).
Ia menambahkan bahwa Pemprov Jambi telah menyampaikan permohonan peninjauan dan penambahan formasi kepada Kementerian PAN-RB, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat bergantung pada tenaga honorer.
Gubernur juga memastikan bahwa bagi mereka yang tidak lolos CPNS, status dan honorarium tetap aman, serta pemerintah daerah akan mengupayakan agar tidak ada pegawai yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan nasional tersebut.
“Saya meminta seluruh honorer tetap tenang. Pemerintah daerah terus mengawal proses ini. Kita perjuangkan bersama agar 2.104 tenaga honorer di Jambi mendapatkan kepastian dan keadilan,” tegasnya.
Berkas pengusulan tenaga honorer tersebut bahkan telah diantarkan langsung oleh Gubernur Jambi ke Kementerian PAN-RB, namun hingga kini tindak lanjut di tingkat Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih belum jelas. Persoalan utama yang dihadapi yakni pembukaan akun terkunci serta belum adanya kejelasan terkait skema pemindahan ke PPPK paruh waktu.
Perjuangan agar ribuan honorer ini mendapatkan kepastian juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Ia mendesak Kemenpan RB dan BKN segera duduk bersama menuntaskan regulasi agar para honorer yang sudah lama mengabdi tidak dibiarkan terkatung-katung tanpa kejelasan status.
“Jumlah mereka jelas, 2.104 orang. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah lama mengabdi ini terkatung-katung tanpa kepastian. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar regulasi segera ada, sehingga mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan daerah,” tegas Ivan Wirata.
Ivan juga menekankan bahwa para honorer tidak boleh diberhentikan sebelum regulasi resmi diterbitkan.
“Selama belum ada regulasi, mereka tidak boleh di-PHK. Artinya, tetap diperkerjakan sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun, mereka masih dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan publik,” tambahnya.
Isu gaji juga sempat mencuat dalam pertemuan dengan perwakilan honorer yang mengaku khawatir tidak akan dipekerjakan kembali dan tidak menerima honor. Menanggapi hal itu, Ivan Wirata meminta agar para honorer tidak khawatir, sebab DPRD akan mengawal agar anggaran untuk pembayaran gaji honorer tetap siap dan aman.
“Soal gaji, jangan khawatir. Kami di DPRD akan mengawal agar anggarannya tetap siap pakai.Soal isu di SIPD Gaji 2026 tidak masuk, mungkin benar. Tapi, gaji ntuk para honorer tidak masuk disana, hanya PPPK paruh waktu, penuh waktu dan PNS. Ada pos anggaran khusus, namun agar bisa dipakai untuk tahun selanjutnya harus ada regulasi khusus. Ini yang kita tunggu bersama dari MenPAN RB. Tapi saya juga mengingatkan kepada Gubernur Jambi, terutama BPKAD, agar memastikan dana tersebut tidak hilang atau terpakai. Jangan sampai nanti regulasi dari pusat sudah turun, tapi anggarannya justru kosong,” tegas politisi Golkar itu.
Menurut Ivan, pengawasan terhadap kesiapan anggaran menjadi sangat penting, sebab kebijakan pusat yang belum selesai berpotensi membuat daerah lengah dalam menjaga pos belanja bagi honorer yang masih aktif bekerja. (OYI)
Discussion about this post