Jambiday.com, JAMBI– Komitmen memperkuat konektivitas wilayah dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merangin terus menunjukkan langkah nyata. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dan DPRD Provinsi Jambi kini bersinergi mengawal percepatan peningkatan status Jalan Jenderal Sudirman (Jalur III) Bangko dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional.
Komitmen tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Notulen Kesepakatan Rapat Koordinasi antara BPJN Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin, dan DPRD Provinsi Jambi sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam mempercepat proses administrasi maupun teknis hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan status jalan nasional.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala BPJN Jambi Robert E. Sihotang, Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni, ST, ME, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merangin, konsultan penyusun Detailed Engineering Design (DED), serta Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT.
Dalam rapat disepakati sejumlah langkah strategis, mulai dari penyampaian usulan resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum, penyelesaian DED, verifikasi aset, penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST), inventarisasi utilitas, penataan Ruang Milik Jalan (ROW), hingga penyelesaian seluruh persyaratan administrasi sebagai dasar perubahan status jalan.
Koridor Strategis Penghubung Dua Jalur Lintas Sumatera
Jalan Jenderal Sudirman (Jalur III) Bangko memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung langsung Jalan Lintas Sumatera I (Jalinsum I) dan Jalan Lintas Sumatera II (Jalinsum II). Ruas sepanjang 8,20 kilometer tersebut bukan hanya melayani lalu lintas perkotaan Bangko, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi logistik, mobilitas masyarakat, akses menuju pusat pemerintahan, kawasan perdagangan, pendidikan, serta sentra ekonomi Kabupaten Merangin dan wilayah sekitarnya.
Berdasarkan hasil analisis teknis, jalan tersebut dinilai sangat layak ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional karena memenuhi sejumlah kriteria penting, antara lain menghubungkan dua koridor nasional, melayani lalu lintas regional, memiliki nilai ekonomi tinggi, serta memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jambi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Namun kondisi eksisting menunjukkan perlunya penanganan segera. Tingkat kemantapan jalan baru mencapai 48,78 persen atau sekitar 4 kilometer, sedangkan 51,22 persen ruas lainnya masih berada dalam kondisi belum mantap, terdiri dari 35,37 persen rusak ringan dan 15,85 persen rusak berat.
Selain itu, lebar jalan, sistem drainase, serta perlengkapan keselamatan masih memerlukan peningkatan agar memenuhi standar jalan nasional dan mampu mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas yang terus meningkat.
Membutuhkan Investasi Hingga Rp61 Miliar
Untuk memenuhi standar jalan nasional, diperkirakan dibutuhkan investasi konstruksi sekitar Rp47,3 miliar hingga Rp61,6 miliar, dengan biaya rata-rata Rp5,77 miliar hingga Rp7,51 miliar per kilometer. Meski membutuhkan anggaran besar, manfaat ekonomi yang dihasilkan diperkirakan jauh lebih besar. Apabila status jalan berubah menjadi jalan nasional, pembiayaan pembangunan maupun pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin dapat mengalihkan APBD untuk pembangunan jalan desa, irigasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga program pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas jalan juga diproyeksikan mampu menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan investasi, membuka kawasan pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat UMKM, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas wilayah barat Provinsi Jambi.
Ivan Wirata: Infrastruktur Berkualitas Adalah Investasi Masa Depan
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mengawal penuh proses peningkatan status Jalan Jenderal Sudirman Bangko hingga terealisasi.
Menurut mantan birokrat senior bidang pekerjaan umum tersebut, peningkatan status jalan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami mendukung penuh percepatan peningkatan status Jalan Jenderal Sudirman menjadi jalan nasional. Dengan pembiayaan melalui APBN, Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan jalan desa, irigasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ivan.
Ia menjelaskan, Jalan Jenderal Sudirman merupakan simpul strategis yang menghubungkan dua koridor Jalan Lintas Sumatera.
“Ketika kapasitas jalan ini ditingkatkan menjadi jalan nasional, distribusi logistik akan semakin lancar, biaya transportasi semakin efisien, investasi tumbuh, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan daya saing daerah ikut terdongkrak. Infrastruktur yang baik akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” terang Ivan, Selasa (14/07/26).
Keselamatan Masyarakat Menjadi Prioritas
Ivan menegaskan, perjuangan peningkatan status jalan juga dilandasi oleh aspek keselamatan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan di sejumlah titik menjadikan ruas tersebut cukup rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.
“Yang tidak kalah penting adalah aspek keselamatan. Kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan membuat ruas ini cukup rawan kecelakaan. Karena itu, peningkatan status jalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek pembangunan, tetapi juga sebagai upaya melindungi keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur ini,” tegasnya.
Minta Edi Purwanto Kawal di Komisi V DPR RI
Ivan Wirata juga berharap perjuangan pemerintah daerah mendapat dukungan politik di tingkat nasional.Ia secara khusus meminta Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, agar mengawal usulan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki Komisi V DPR RI.
“Saya berharap Bapak Edi Purwanto selaku Anggota Komisi V DPR RI dapat menindaklanjuti ikhtiar bersama ini melalui political will di tingkat pusat. Komisi V DPR RI memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Dukungan politik tersebut sangat diperlukan agar usulan peningkatan status Jalan Jenderal Sudirman Bangko segera menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan memperoleh dukungan pembiayaan APBN,” kata Ivan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan wakil rakyat di Senayan akan mempercepat seluruh proses administrasi hingga penetapan status jalan nasional.
“Ini bukan lagi kepentingan satu daerah atau satu lembaga. Ini adalah kepentingan masyarakat Merangin dan Provinsi Jambi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJN, DPRD Provinsi, serta anggota DPR RI, saya optimistis proses ini dapat berjalan lebih cepat,” tambah Ivan.
Pemkab Merangin Siap Tuntaskan Persyaratan
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni menegaskan pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun teknis yang dipersyaratkan. Pemerintah Kabupaten Merangin akan mempercepat penyelesaian DED, verifikasi aset, penataan ROW, serta inventarisasi utilitas seperti jaringan PLN, Telkom, dan PDAM agar proses penetapan status jalan tidak mengalami hambatan.
Sementara itu, BPJN Jambi memastikan akan mengawal seluruh tahapan mulai dari verifikasi teknis, pembahasan lintas instansi, penyelesaian BAST aset, hingga penerbitan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sebagai dasar perubahan status jalan nasional.
Menuju Simpul Logistik Baru di Wilayah Barat Jambi
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, peningkatan status Jalan Jenderal Sudirman Bangko diyakini akan menjadi tonggak penting pembangunan Kabupaten Merangin. Selain memperlancar konektivitas antar wilayah, keberadaan jalan nasional tersebut akan memperkuat posisi Merangin sebagai simpul logistik baru di wilayah barat Provinsi Jambi, membuka kawasan ekonomi baru, meningkatkan investasi, mempercepat pertumbuhan UMKM, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Menutup keterangannya, Ivan Wirata menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal seluruh proses hingga pembangunan benar-benar terealisasi.
“Kami ingin proses ini berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Infrastruktur yang baik bukan hanya membangun jalan, tetapi membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi angka kecelakaan, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Merangin maupun Provinsi Jambi. Ini adalah investasi besar untuk masa depan daerah, dan kami akan terus mengawalnya hingga tuntas,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post