Jambiday.com, JAMBI – Keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendapat apresiasi dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan baru perpajakan daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah apabila didukung sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat terkait, dan masyarakat.
Ivan menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Jambi, DR H Maulana beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPTD Samsat, Kepolisian, PT Jasa Raharja, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan Kota Jambi merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga mampu menghasilkan peningkatan penerimaan yang signifikan sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” ujar Ivan.
Ia menjelaskan, implementasi Opsen PKB dan BBNKB memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024, serta Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Regulasi tersebut menjadi tonggak reformasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Opsen PKB dan BBNKB, Kota Jambi menjadi daerah dengan peningkatan penerimaan tertinggi di Provinsi Jambi. Penerimaan yang sebelumnya sebesar Rp57,65 miliar melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 meningkat menjadi Rp143,34 miliar pada implementasi Opsen tahun 2025. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp85,68 miliar atau sekitar 149 persen.
Secara keseluruhan, penerimaan Opsen pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga meningkat dari Rp314,47 miliar pada skema DBH tahun 2024 menjadi Rp397,52 miliar pada tahun 2025 atau bertambah sekitar Rp83,04 miliar atau 26 persen. Selain Kota Jambi, daerah yang mengalami peningkatan penerimaan yakni Muaro Jambi sebesar 26 persen, Merangin 21 persen, Bungo 18 persen, dan Sarolangun 11 persen.
Sementara beberapa daerah masih mengalami penurunan, yakni Batanghari turun 8 persen, Tanjung Jabung Barat 7 persen, Kerinci 25 persen, Tanjung Jabung Timur 24 persen, Tebo 5 persen, serta Kota Sungai Penuh 67 persen.
Menurut Ivan, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen sudah berada pada arah yang benar. Namun demikian, masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah yang mengalami penurunan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.
“Peningkatan penerimaan ini bukan sekadar menambah PAD, tetapi memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga program-program kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Ivan mengingatkan agar keberhasilan Kota Jambi tidak membuat semua pihak cepat berpuas diri. Justru keberhasilan tersebut harus dijadikan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Samsat, memperbarui data kendaraan bermotor, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan perpajakan. Lebih jauh, Ivan menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jambi siap mengambil peran aktif dalam mengawal keberhasilan implementasi Opsen PKB dan BBNKB melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, kata Ivan, unsur legislatif bersama eksekutif akan melaksanakan road show ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh kepala daerah, Bapenda, UPTD Samsat, serta seluruh pemangku kepentingan agar implementasi Opsen PKB dan BBNKB berjalan optimal di seluruh wilayah.
“Kami dari DPRD Provinsi Jambi akan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan road show ke seluruh kabupaten dan kota. Tujuannya adalah membangun satu pemahaman bahwa peningkatan penerimaan Opsen PKB dan BBNKB merupakan tanggung jawab bersama. Ketika seluruh daerah memiliki komitmen yang sama, maka kemampuan fiskal daerah akan semakin kuat dan pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” tegas Ivan.
Ia menambahkan, melalui road show tersebut nantinya akan dilakukan diskusi bersama pemerintah kabupaten/kota mengenai berbagai tantangan di lapangan, mulai dari validasi data kendaraan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, strategi pelayanan Samsat, pemanfaatan teknologi digital, hingga pola koordinasi antarinstansi agar setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi pajaknya.
Menurut Ivan, keberhasilan Kota Jambi perlu dijadikan best practice bagi daerah lain. Strategi yang berhasil meningkatkan penerimaan hingga 149 persen layak dipelajari dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten dan kota.
“Semangat yang ingin kita bangun adalah semangat kolaborasi, bukan sekadar mengejar target pendapatan. Jika seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengoptimalkan penerimaan Opsen PKB dan BBNKB, maka dampaknya bukan hanya meningkatkan PAD kabupaten dan kota, tetapi juga membantu memperkuat dan meringankan beban fiskal Pemerintah Provinsi Jambi dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan,” jelasnya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Ivan, akan terus mendukung langkah Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat integrasi data kendaraan, menyempurnakan mekanisme role sharing dan cost sharing, serta membangun sistem pengelolaan pajak daerah yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.
“Keberhasilan Kota Jambi layak diapresiasi. Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan perpajakan, memperkuat PAD, mempercepat pembangunan daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Jambi,” tutupnya. (OYI)
Discussion about this post