Jambiday.com, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran industri keuangan syariah dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Melalui ajang Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 yang digelar di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, 6–9 November 2025, OJK menggandeng pelaku industri jasa keuangan syariah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait dengan tema “Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa.”
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi nasional.
“Keuangan syariah memberikan banyak manfaat. Pertama untuk pemerataan ekonomi, sesuai visi Bapak Presiden agar ekonomi ini menyejahterakan masyarakat. Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, distribusi kekayaan bisa berjalan lebih adil dan memperkecil kesenjangan,” ujar Friderica.
Friderica mengungkapkan, industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan total aset mencapai Rp3.050 triliun, tumbuh 11,3 persen secara tahunan (yoy). Aset tersebut terdiri dari perbankan syariah senilai Rp975,9 triliun, pasar modal syariah Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp178,7 triliun.
Namun, ia menyoroti empat tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor ini, yakni 4P: Pengembangan produk, Penetrasi pasar, Pemerataan akses, dan Pemahaman masyarakat.
“Kita perlu terus mendorong inovasi produk, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat edukasi agar masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah,” tegasnya.
Melalui EKSiS 2025, OJK juga mendorong agar keuangan syariah semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi umat, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain menampilkan layanan keuangan syariah, kegiatan ini juga menghadirkan seminar, talk show, serta edukasi publik yang dikemas interaktif.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyebutkan, terdapat lebih dari 57 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi pilar utama pemerataan ekonomi.
“Dengan metode konvensional, mustahil menjangkau seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Karena itu, inovasi teknologi dan digitalisasi menjadi kebutuhan mutlak,” ujarnya.
Maman juga mengumumkan bahwa Kementerian UMKM sedang menyiapkan peluncuran sistem digital nasional bernama Sapa UMKM, sebuah super app yang akan menjadi wadah komunikasi dan pengaduan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Sapa UMKM akan menjadi game changer yang menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam satu sistem terintegrasi. Ini bentuk keadilan sosial bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Maman.
Selain itu, Maman memberikan apresiasi atas dukungan OJK melalui penerbitan POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang mempermudah pelaku usaha memperoleh pembiayaan berbasis syariah.
“POJK 19 menjadi back-up policy yang sangat penting untuk memperkuat akses dan perlindungan pembiayaan syariah bagi UMKM di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Kegiatan EKSiS 2025 di Jakarta menjadi puncak rangkaian ekspo keuangan syariah nasional yang sebelumnya telah digelar di empat kota, yaitu Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. Acara ini memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam pembukaan EKSiS 2025, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, serta pimpinan lembaga keuangan dan regulator terkait.
Melalui kegiatan ini, OJK menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi yang inklusif, sehingga keuangan syariah dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat. (OYI)
Discussion about this post