Jambiday.com, JAMBI- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi bersama Kelompok Tani Mandiri (KT Mandiri) Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini mendesak pemerintah provinsi bergerak cepat menyelesaikan konflik lahan antara KT Mandiri dan PT Tri Mitra Lestari (PT TML) yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan.
Demonstrasi ini muncul sebagai reaksi atas pelimpahan penanganan kasus dari Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial Tanjung Jabung Barat kepada Timdu Pemerintah Provinsi Jambi, setelah proses di tingkat kabupaten dianggap jalan di tempat dan tidak membuahkan hasil signifikan.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menilai pelimpahan kasus ini sebagai bukti gagalnya Timdu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan mandat penyelesaian konflik agraria.
“Kami melihat Timdu Kabupaten Tanjab Barat tidak mampu memberikan solusi konkret selama bertahun-tahun. Konflik ini hanya berputar-putar tanpa arah. Ketika tidak mampu menyelesaikan, mereka dengan mudah melimpahkan kasus ke tingkat provinsi, seolah ingin melepaskan tanggung jawab. Ini bentuk ketidakseriusan yang merugikan rakyat,” tegas Ludwig.
Ia menambahkan, pelimpahan penanganan tidak boleh menjadi alasan Timdu kabupaten angkat tangan.
“Pelimpahan bukan berarti mereka bebas dari tanggung jawab. Harus ada evaluasi menyeluruh mengapa proses di tingkat kabupaten macet total. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari ketidakmampuan birokrasi,” ujarnya.
Dengan beralihnya penanganan ke tingkat provinsi, GMNI Jambi menekankan pentingnya langkah cepat dan tegas dari Timdu Pemprov Jambi.
“Kami mendesak Timdu Provinsi untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi resmi dari pihak PT Tri Mitra Lestari. Tanpa kehadiran dan pertanggungjawaban perusahaan, konflik ini tidak akan pernah selesai. Pemerintah provinsi harus hadir secara utuh dan tegas,” ungkap Ludwig.
GMNI Jambi yang telah mendampingi konflik ini hampir tiga tahun juga mengingatkan agar proses penyelesaian tidak kembali terhambat oleh birokrasi.
“Petani sudah terlalu lama menunggu. Cukup sudah penderitaan mereka akibat ketidakpastian. Pemerintah provinsi harus mengambil langkah cepat, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.
Dalam aksinya, GMNI Jambi dan KT Mandiri menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Timdu Pemerintah Provinsi Jambi diminta mempercepat penyelesaian konflik lahan secara transparan dan berkeadilan.
2. Timdu Pemprov Jambi segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban PT Tri Mitra Lestari.
3. DPRD Provinsi Jambi diminta mengawal proses penyelesaian sesuai fungsi pengawasan.
4. Menolak segala bentuk pembiaran atau sikap lepas tangan dalam penanganan konflik agraria.
GMNI Jambi menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan mengawal konflik ini hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan.
“GMNI Jambi berdiri bersama rakyat. Kami pastikan konflik ini tidak lagi dipingpong antara kabupaten dan provinsi. Sudah saatnya pemerintah mengambil keputusan tegas dan berpihak pada rakyat,” tutup Ludwig Syarif. (OYI)
Discussion about this post