Pusakademia Rumuskan Lima Agenda Memperkuat Demokrasi dan Hak Sipil di Jambi

Jambiday.com, JAMBI — Penguatan hak sipil dan politik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu, tetapi juga dari sejauh mana kekuasaan dapat diawasi, masyarakat bebas menyampaikan kritik, serta setiap warga negara memiliki ruang untuk berpartisipasi secara bermakna.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) setelah menggelar Ruang Diskusi Seri-4 bertema “Memperkuat Hak Sipil dan Politik (SIPOL): Meneguhkan Supremasi Sipil dan Checks and Balances” di Jambi, Kamis, 10 September 2026 kemarin.

Direktur Pusakademia, Dr. Mochammad Farisi, LL.M., mengatakan hasil diskusi tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah policy brief yang memuat temuan, analisis serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat demokrasi, hak sipil dan politik, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan partisipatif.
Menurut Farisi, demokrasi konstitusional membutuhkan mekanisme yang mampu mencegah pemusatan kekuasaan. Karena itu, keberadaan pengawasan terhadap pemerintah, ruang kritik yang sehat dan partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.

“Hak sipil akan bermakna apabila kekuasaan dapat diawasi, masyarakat bebas mengkritik, warga negara memiliki kapasitas untuk berpartisipasi, dan pemimpin memberikan keteladanan dalam menjalankan kekuasaan,” tegas Farisi dalam policy brief Pusakademia.

Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian normal dalam kehidupan demokrasi. Kritik memiliki fungsi penting sebagai kontrol terhadap kekuasaan, sarana perbaikan kebijakan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Namun, kebebasan tersebut juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab.

“Kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab, berbasis fakta dan dilakukan dengan cara yang demokratis,” demikian pandangan yang ditegaskan Pusakademia.

Lima Persoalan Utama

Dari diskusi yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, partai politik, perguruan tinggi, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, kelompok penyandang disabilitas, mahasiswa serta komunitas pendidikan pemilih dan demokrasi tersebut, Pusakademia mengidentifikasi sejumlah persoalan penting.

Pertama, penguatan mekanisme checks and balances, terutama untuk memastikan fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah berjalan efektif dan independen. Kedua, kualitas ruang sipil. Ruang masyarakat sipil harus tetap terbuka agar warga dapat menyampaikan kritik, koreksi maupun gagasan tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab dan ketertiban demokratis.

Ketiga, partisipasi politik yang belum sepenuhnya bermakna dan inklusif. Persoalan apatisme generasi muda, hambatan perempuan dalam politik serta keterbatasan perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah. Keempat, relasi pemerintah pusat dan daerah. Pusakademia menyoroti perlunya ruang konsultasi dan partisipasi daerah yang lebih bermakna dalam penyusunan kebijakan nasional yang berdampak langsung kepada daerah.

Kelima, pendidikan politik berkelanjutan. Pendidikan politik dinilai tidak boleh hanya berlangsung menjelang pemilu, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang sadar, kritis dan bertanggung jawab. Lima Agenda Penguatan Demokrasi
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Pusakademia menawarkan lima agenda utama.

Pertama, memperkuat independensi dan fungsi pengawasan DPR/DPRD.
Kedua, membangun critical civil society ecosystem atau ekosistem masyarakat sipil yang kritis dan konstruktif. Ketiga, memperluas partisipasi politik yang bermakna dan inklusif, termasuk membuka ruang yang lebih besar bagi generasi muda, perempuan dan penyandang disabilitas. Keempat, menginstitusionalisasikan pendidikan politik berkelanjutan agar kesadaran politik masyarakat tidak bersifat musiman. Kelima, membangun keteladanan kepemimpinan demokratis, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam merespons kritik dan aspirasi masyarakat.

Farisi menekankan bahwa seluruh agenda tersebut tidak mungkin dibebankan kepada satu lembaga saja. Penguatan demokrasi membutuhkan sinergi pemerintah, DPR/DPRD, partai politik, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, media, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan dan penyandang disabilitas, generasi muda hingga masyarakat secara luas.

“Penguatan demokrasi merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Karena itu, Pusakademia berharap policy brief tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Bagi Farisi, demokrasi yang sehat bukan sekadar persoalan siapa yang menang dalam pemilu, melainkan bagaimana kekuasaan setelah memperoleh mandat rakyat tetap diawasi, dikritik, dikoreksi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi harus terus hidup melalui pengawasan terhadap kekuasaan, kebebasan masyarakat menyampaikan kritik, partisipasi politik yang bermakna, serta pendidikan politik yang membangun warga negara yang sadar, kritis dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (OYI)