Jambiday.com, JAMBI — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menyoroti kesenjangan Angka Partisipasi Murni (APM) antark jenjang pendidikan di Provinsi Jambi. Data APM 2025 menunjukkan partisipasi pendidikan semakin menurun ketika memasuki jenjang yang lebih tinggi, terutama SMA/sederajat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), APM Provinsi Jambi tahun 2025 berada pada 97,02 persen untuk SD/sederajat, 78,47 persen untuk SMP/sederajat, dan 63,05 persen untuk SMA/sederajat. Dengan demikian, terdapat selisih 33,97 poin persentase antara APM SD dan SMA. Data APM tersebut merupakan indikator penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Ivan mengatakan angka tersebut perlu dibaca sebagai bahan evaluasi bersama, bukan sekadar angka statistik.
“Jambi relatif berhasil membuka pintu pendidikan dasar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan pintu itu tidak tertutup ketika anak-anak menuju SMP dan SMA. Jangan sampai kita hanya menghitung berapa sekolah yang dibangun, tetapi tidak melihat apakah anak-anak kita benar-benar bertahan dalam sistem pendidikan,” kata Ivan, Kamis (17/9/26).
Menurutnya, pemerintah perlu melihat di mana titik penurunan partisipasi terjadi, siapa yang paling terdampak, dan apa penyebabnya.
APM Turun Seiring Jenjang Pendidikan
Data 2025 memperlihatkan pola yang cukup jelas. APM SD Provinsi Jambi mencapai 97,02 persen, kemudian turun menjadi 78,47 persen di SMP, sebelum kembali turun menjadi 63,05 persen pada SMA. Namun, Ivan mengingatkan bahwa selisih APM tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai angka putus sekolah. APM mengukur kesesuaian usia penduduk dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Karena itu, diperlukan data lanjutan mengenai anak yang tidak melanjutkan sekolah, mengulang kelas, berpindah jalur pendidikan, faktor ekonomi, akses transportasi, maupun persoalan daya tampung.
“Jangan langsung menyimpulkan penyebabnya. Kita perlu buka datanya. Berapa anak yang tidak melanjutkan, berada di kecamatan mana, bagaimana jarak menuju SMA atau SMK, bagaimana kondisi ekonominya, transportasinya, sampai daya tampung sekolah,” jelasnya.
Ketimpangan Antar daerah Cukup Lebar
Persoalan tersebut semakin penting karena capaian APM berbeda cukup jauh antarkabupaten/kota. Untuk jenjang SMA/sederajat, tiga daerah dengan capaian tertinggi dalam data tersebut adalah:
Kerinci: 74,67 persen
Kota Sungai Penuh: 73,10 persen
Batanghari: 70,79 persen
Sementara daerah dengan APM SMA terendah adalah:
Tebo: 50,35 persen
Bungo: 58,19 persen
Sarolangun: 58,46 persen
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 24,32 poin persentase antara Kerinci dan Tebo.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan satu resep untuk semua daerah. Kita harus mengetahui karakter persoalan masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Ivan.
Data Lengkap APM Jambi 2025
Berikut gambaran APM SD, SMP dan SMA/sederajat berdasarkan
Kabupaten/Kota: SD, SMP, SMA
Provinsi Jambi 97,02%, 78,47%, 63,05%
Kerinci, 99,03%,b83,90%, 74,67%
Merangin, 96,89%, 74,91%, 63,22%
Sarolangun 98,94%, 75,45%, 58,46%
Batanghari 97,43%, 85,57%, 70,79%
Muaro Jambi, 95,78%, 79,05%, 59,53%
Tanjab Timur, 97,60%, 74,42%, 62,76%
Tanjab Barat 97,97%, 86,70%, 63,00%
Tebo, 96,66%, 79,49%, 50,35%
Bungo 98,34%, 71,76%, 58,19%
Kota Jambi,b93,98%, 76,75%, 68,53%
Kota Sungai Penuh 99,19%,b84,71%
73,10%
Data BPS menunjukkan bahwa variasi antar daerah memang cukup besar, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
Tebo Jadi Salah Satu Titik yang Perlu Didalami
Ivan memberi perhatian khusus terhadap pola di Kabupaten Tebo. APM Tebo berada di 96,66 persen pada SD, turun menjadi 79,49 persen pada SMP, dan kembali turun menjadi hanya 50,35 persen pada SMA. Artinya, terdapat gap 17,17 poin dari SD ke SMP dan 29,14 poin dari SMP ke SMA. Pola lain terlihat di Bungo. APM SD mencapai 98,34 persen, tetapi turun menjadi 71,76 persen pada SMP dan 58,19 persen pada SMA. Gap SD-SMP mencapai 26,58 poin. Sementara Tanjung Jabung Barat memiliki APM SMP yang relatif tinggi, yakni 86,70 persen, tetapi turun menjadi 63,00 persen pada SMA, atau berkurang sekitar 23,70 poin. Menurut Ivan, pola tersebut penting untuk menentukan lokasi dan jenis intervensi.
“Kalau masalahnya daya tampung, solusinya berbeda dengan daerah yang masalahnya transportasi. Kalau masalahnya ekonomi keluarga, intervensinya juga berbeda. Karena itu anggaran harus mengikuti titik masalah,” katanya.
APBD Pendidikan Jangan Hanya Berbasis Serapan
Dari sisi kebijakan anggaran, Ivan mendorong agar perencanaan APBD pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap indikator pendidikan. Ia mengusulkan agar pemerintah menyusun pemetaan pendidikan sampai tingkat kecamatan dan, bila memungkinkan, desa.Pemetaan itu dapat menggabungkan data peserta didik, anak tidak sekolah, kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah, ketersediaan transportasi, daya tampung SMA/SMK, serta karakteristik wilayah.
“APBD pendidikan harus menjawab titik kebocoran. Kita harus tahu di mana anak mulai tidak melanjutkan pendidikan, kemudian anggaran diarahkan ke titik tersebut. Jadi bukan sekadar anggaran terserap, tetapi ada perubahan indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Daerah dengan Capaian Tinggi Bisa Menjadi Rujukan
Ivan juga meminta daerah yang memiliki capaian APM relatif tinggi tidak hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi dipelajari praktik kebijakannya. Kerinci, misalnya, mencatat APM 99,03 persen SD, 83,90 persen SMP dan 74,67 persen SMA. Sedangkan Kota Sungai Penuh mencatat 99,19 persen SD, 84,71 persen SMP dan 73,10 persen SMA. Batanghari juga menunjukkan capaian yang relatif konsisten dengan APM 97,43 persen SD, 85,57 persen SMP dan 70,79 persen SMA.
“Daerah yang capaian partisipasinya relatif baik perlu kita pelajari. Apa yang mereka lakukan, bagaimana akses sekolahnya, bagaimana dukungan pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kalau ada praktik yang efektif, bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” ujar Ivan.
Lima Arah Kebijakan
Mengacu pada persoalan yang terlihat dari data tersebut, Ivan mendorong sejumlah fokus kebijakan, yakni:
1. Memperkuat transisi SD ke SMP, terutama di wilayah dengan penurunan APM yang besar.
2. Memastikan daya tampung dan akses SMA/SMK sesuai kebutuhan wilayah.
3. Memberikan dukungan bagi keluarga berisiko, terutama anak yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah.
4. Mengembangkan transportasi atau sekolah bersama untuk wilayah dengan kendala akses.
5. Mereplikasi praktik baik daerah dengan APM relatif tinggi ke wilayah lain setelah disesuaikan dengan kondisi setempat.
Langkah tersebut, menurut Ivan, perlu dilakukan secara lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bappeda, Dinas Pendidikan, sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pendidikan Bukan Sekadar Masuk Sekolah
Ivan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan bukan hanya semakin banyaknya sekolah atau besarnya anggaran, tetapi juga semakin banyak anak yang mampu masuk sekolah, bertahan, melanjutkan pendidikan dan memperoleh keterampilan.
“Target kita bukan sekadar anak Jambi masuk sekolah. Kita ingin mereka bertahan, menyelesaikan pendidikan, memiliki keterampilan dan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Ia menilai angka APM SMA 63,05 persen harus menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan Jambi ke depan.
“Investasi terbaik untuk masa depan Jambi adalah investasi pada manusia. Karena itu, setiap rupiah anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk memastikan anak-anak Jambi tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post