Jambiday.com, JAMBI – Persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Jambi dinilai membutuhkan perhatian lebih serius. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024 menunjukkan tingkat kerusakan satuan pendidikan di Provinsi Jambi mencapai 62 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT. Menurutnya, angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan secara terukur dan berkelanjutan.
“Angka 62 persen ini harus menjadi perhatian serius. Jambi tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kerusakan satuan pendidikan tertinggi di Pulau Sumatera berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menggambarkan kondisi lingkungan belajar yang dihadapi anak-anak kita,” ujar Ivan, Jumat pagi (18/9/26).
Ia mengatakan, persoalan tersebut semakin terlihat ketika kondisi sarana-prasarana pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB negeri diperinci melalui data tahun 2026. Dari total 8.326 unit sarana dan prasarana, sebanyak 6.273 unit berada dalam kondisi baik, sementara 2.053 unit atau sekitar 25 persen mengalami kerusakan. Dengan demikian, terdapat dua gambaran penting yang perlu menjadi dasar kebijakan.
Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan 62 persen tingkat kerusakan satuan pendidikan di Jambi dan menjadi yang tertinggi di Sumatera, sedangkan data kondisi sapras 2026 menunjukkan 25 persen dari total sapras SMA/SMK/SLB negeri masih dalam kondisi rusak. Kedua angka tersebut menggunakan cakupan dan indikator yang berbeda, sehingga tidak dapat dipertukarkan secara langsung, tetapi sama-sama menunjukkan perlunya perhatian terhadap infrastruktur pendidikan.
“Angka 62 persen memberi kita gambaran posisi Jambi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Sementara angka 25 persen memberikan gambaran lebih spesifik tentang kondisi sarana-prasarana SMA, SMK dan SLB negeri. Karena itu, keduanya harus menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah,” jelasnya.
WC Rusak 27 Persen, Ruang Kelas 25 Persen
Dari data sapras SMA/SMK/SLB negeri tahun 2026, kerusakan tertinggi berdasarkan persentase terdapat pada WC guru dan siswa. Dari 2.007 unit WC, sebanyak 532 unit rusak atau sekitar 27 persen. Ivan menilai persoalan sanitasi tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kenyamanan peserta didik.
“Toilet merupakan fasilitas dasar. Anak-anak harus belajar di lingkungan yang sehat dan bermartabat. Karena itu, WC, sanitasi dan ketersediaan air bersih harus masuk dalam prioritas rehabilitasi sekolah,” tegasnya.
Sementara itu, ruang kelas memiliki jumlah kerusakan terbesar secara unit. Dari 4.535 ruang kelas, sebanyak 1.123 unit atau 25 persen mengalami kerusakan. Kemudian ruang laboratorium dan pustaka tercatat 224 unit rusak dari 888 unit atau 25 persen. Untuk ruang guru-TU, terdapat 124 unit rusak dari 600 unit atau 21 persen, sedangkan ruang kepala sekolah sebanyak 50 unit rusak dari 296 unit atau 17 persen.
SMA Jadi Perhatian Khusus
Berdasarkan jenjang pendidikan, SMA negeri memiliki persentase sapras rusak paling tinggi. Dari total 4.868 unit sapras SMA, sebanyak 1.445 unit rusak, atau sekitar 29,7 persen. Pada SMK negeri, terdapat 523 unit rusak dari 2.963 unit, atau sekitar 17,7 persen. Sedangkan SLB negeri memiliki 85 unit rusak dari 495 unit, atau sekitar 17,2 persen.
“SMA perlu menjadi salah satu prioritas karena tingkat kerusakannya paling tinggi. Namun SMK dan SLB juga tidak boleh tertinggal. SMK membutuhkan fasilitas praktik yang mendukung kompetensi siswa, sedangkan SLB harus memiliki sarana yang aman, aksesibel dan ramah disabilitas,” kata Ivan.
Dorong Roadmap Revitalisasi Sekolah
Dengan posisi Jambi yang berdasarkan data Kemendikbudristek 2024 memiliki tingkat kerusakan satuan pendidikan tertinggi di Sumatera, Ivan mendorong pemerintah provinsi menyusun roadmap revitalisasi sekolah 2026–2029.
Langkah pertama, menurut dia, adalah melakukan validasi data secara by name by school. Setiap sekolah harus memiliki data yang jelas mengenai jenis kerusakan, tingkat kerusakan, estimasi biaya rehabilitasi, jumlah siswa terdampak hingga target penyelesaian.
“Kita tidak boleh hanya mengetahui bahwa ada 62 persen atau 25 persen yang rusak. Kita harus tahu sekolah mana yang rusak, apa yang rusak, seberapa parah, berapa kebutuhannya dan kapan diperbaiki. Dari sana baru kita bisa menentukan skala prioritas anggaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar rehabilitasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Sekolah aman, sanitasi sehat, ruang kelas layak, laboratorium berfungsi, perpustakaan hidup, fasilitas SMK mendukung praktik, serta SLB yang ramah disabilitas harus menjadi bagian dari target revitalisasi.
“Kita sedang bicara masa depan anak-anak Jambi. Jangan sampai keterbatasan fasilitas sekolah menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak berhak belajar di ruang yang aman, sehat, nyaman dan layak,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, agenda yang didorong Ivan meliputi:
1. Validasi data kerusakan sekolah secara by name by school.
2. Prioritas penanganan sapras SMA yang memiliki persentase kerusakan tertinggi dalam data 2026.
3. Percepatan perbaikan WC, ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan.
4. Pemenuhan sarana ramah disabilitas bagi SLB.
5. Penguatan fasilitas praktik SMK yang relevan dengan dunia industri.
6. Penyusunan roadmap revitalisasi sekolah 2026–2029.
7. Sinergi pembiayaan melalui APBD, DAK/APBN, BOS/BOSP, CSR dan sumber pembiayaan lain yang sesuai aturan.
8. Pengukuran dampak rehabilitasi terhadap keamanan, kenyamanan dan mutu pembelajaran. (OYI)
Discussion about this post