Jambiday.com, JAMBI — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mendorong Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan program Wajib Belajar 13 Tahun sebagai agenda pembangunan yang terukur, bukan sekadar kebijakan di atas kertas. Menurut Ivan, keberhasilan program tersebut harus dapat dilihat dari semakin banyaknya anak Jambi yang memperoleh akses pendidikan sejak prasekolah hingga menyelesaikan pendidikan menengah.
Secara nasional, Wajib Belajar 13 Tahun mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA/SMK atau sederajat. Kemendikdasmen menyebut program ini ditujukan untuk memperluas dan memeratakan akses pendidikan serta menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan dalam RPJMN 2025–2029.
“Wajib Belajar 13 Tahun jangan hanya kuat dalam dokumen. Kita harus bisa mengukurnya. Berapa anak yang mengikuti satu tahun prasekolah, berapa yang bertahan dari SD ke SMP, berapa yang melanjutkan ke SMA atau SMK, dan berapa yang masih berada di luar sistem pendidikan,” kata Ivan, Kamis (17/9/26).
APM SMA Jambi Baru 63,05 Persen
Perhatian Ivan semakin besar ketika melihat data Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jambi tahun 2025.
Dalam data pada flyer yang menjadi bahan analisis, APM Jambi tercatat 97,02 persen pada SD, turun menjadi 78,47 persen pada SMP, kemudian kembali turun menjadi 63,05 persen pada SMA. Artinya, terdapat selisih 33,97 poin persentase antara APM SD dan SMA.
Bagi Ivan, angka tersebut merupakan gambaran penting mengenai tantangan keberlanjutan pendidikan di Jambi.
“Kalau SD sudah 97,02 persen, tetapi SMA tinggal 63,05 persen, berarti ada pekerjaan besar pada perjalanan anak dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah. Kita harus mencari tahu titik persoalannya, bukan sekadar melihat angkanya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, APM tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan penyebab rendahnya partisipasi. Data tersebut perlu dibaca bersama APS, ATS, ABPS, kondisi sosial ekonomi, daya tampung sekolah, persebaran satuan pendidikan, jarak sekolah serta akses transportasi. Tebo 50,35 Persen, Kerinci 74,67 Persen.
Ketimpangan antar daerah menjadi bagian penting dalam evaluasi tersebut.
Berdasarkan data 2025 yang ditampilkan dalam flyer, Kerinci mencatat APM SMA tertinggi sebesar 74,67 persen, disusul Kota Sungai Penuh 73,10 persen dan Batang Hari 70,79 persen. Sementara itu, Tebo berada pada 50,35 persen, Bungo 58,19 persen, Sarolangun 58,46 persen dan Muaro Jambi 59,53 persen. Dengan demikian, terdapat selisih 24,32 poin persentase antara Kerinci dan Tebo.
“Angka ini bukan untuk membandingkan atau menyalahkan daerah. Justru menjadi bahan untuk melihat apa yang membuat capaian setiap daerah berbeda,” kata Ivan.
Menurutnya, daerah dengan capaian relatif tinggi perlu dipelajari praktik baiknya, sementara daerah dengan capaian rendah harus mendapatkan pemetaan persoalan yang lebih mendalam.
Tebo Menghadapi Tantangan Transisi SMP ke SMA
Kabupaten Tebo menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Dalam data tersebut, APM Tebo tercatat 96,66 persen pada SD, 79,49 persen pada SMP, dan 50,35 persen pada SMA. Artinya, dari SMP ke SMA terjadi penurunan sebesar 29,14 poin persentase. Kondisi ini berbeda dengan Kerinci, yang mencatat APM 99,03 persen SD, 83,90 persen SMP dan 74,67 persen SMA. Ivan mengatakan perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus berbasis karakteristik wilayah.
“Untuk Tebo, kita perlu mendalami transisi SMP ke SMA/SMK. Apakah persoalannya daya tampung, jarak sekolah, transportasi, kondisi ekonomi keluarga, pilihan pendidikan, atau faktor lainnya. Jangan berasumsi sebelum datanya dibuka,” tegasnya.
Bungo Juga Memiliki Titik Persoalan
Bungo menunjukkan pola yang berbeda.
APM SD Bungo mencapai 98,34 persen, tetapi turun menjadi 71,76 persen pada SMP dan 58,19 persen pada SMA.
Dengan demikian, penurunan dari SD menuju SMP mencapai 26,58 poin persentase. Sementara Tanjung Jabung Barat mencatat APM SMP cukup tinggi, yakni 86,70 persen, namun turun menjadi 63,00 persen pada SMA atau berkurang 23,70 poin. Data tersebut, menurut Ivan, menunjukkan bahwa setiap daerah membutuhkan intervensi yang berbeda.
“Kalau persoalannya akses, kita bicara sekolah dan transportasi. Kalau daya tampung, kita bicara ruang kelas dan satuan pendidikan. Kalau persoalannya ekonomi keluarga, intervensinya harus berbeda. Karena itu APBD pendidikan harus mengikuti titik masalah,” ujarnya.
DPRD Dorong Roadmap hingga 2029
Ivan mendorong Pemprov Jambi menyusun roadmap Wajib Belajar 13 Tahun 2025–2029 yang memiliki indikator tahunan dan target masing-masing kabupaten/kota. Roadmap tersebut, menurutnya, perlu memuat:
baseline partisipasi PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK; data Anak Tidak Sekolah (ATS); data Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS); target APM/APS setiap tahun;
kebutuhan daya tampung SMA/SMK;
kebutuhan guru; persebaran dan akses sekolah; jarak serta kebutuhan transportasi peserta didik; dukungan bagi keluarga rentan; dan kebutuhan serta sasaran anggaran pendidikan. Kemendikdasmen sendiri menempatkan akses, mutu dan tata kelola sebagai bagian penting strategi Wajib Belajar 13 Tahun, dengan pengukuran antara lain melalui tingkat partisipasi dan mutu pendidikan.
“DPRD harus melihat hubungan yang jelas dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja sampai APBD. Jangan sampai perencanaannya bagus tetapi indikator hasilnya tidak jelas,” kata Ivan.
Target 2029 Harus Bisa Diukur
Baseline APM 2025 dibandingkan dengan target 2029 yang diarahkan pada peningkatan partisipasi pendidikan. Target yang dicantumkan antara lain:
APM SD: dari 97,02 persen menuju ≥98 persen. APM SMP: dari 78,47 persen menuju ≥85 persen. APM SMA/SMK: dari 63,05 persen menuju ≥75 persen. Khusus APM SMA/SMK, target tersebut berarti peningkatan sekitar 11,95 poin persentase dari baseline 2025. Ivan menilai target semacam ini penting agar keberhasilan program dapat dievaluasi secara objektif dari tahun ke tahun.
“Kalau targetnya jelas, kita bisa mengukur apakah kebijakan berhasil atau tidak. Kalau tidak tercapai, kita bisa segera mencari penyebab dan memperbaiki intervensinya,” ujarnya.
PAUD Jangan Dilupakan
Ivan juga menekankan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun tidak boleh hanya dimaknai sebagai program mengejar angka SMA. Satu tahun pendidikan prasekolah merupakan bagian penting karena menjadi fondasi kesiapan anak sebelum memasuki SD. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan antara lain untuk memperkuat kesiapan belajar, fondasi literasi, numerasi dan karakter.
“Kalau kita ingin membangun generasi yang kuat, fondasinya dimulai sejak usia dini. Jadi PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK harus dilihat sebagai satu rantai pendidikan yang tidak boleh putus,” ujarnya.
APBD Harus Mengikuti Titik Masalah
Ivan meminta pembahasan anggaran pendidikan di DPRD Jambi tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga melihat apa hasil yang dihasilkan anggaran tersebut.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa sekolah yang dibangun atau berapa anggaran yang terserap. Kita harus tahu berapa anak yang berhasil bertahan di sekolah, berapa yang melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK, berapa ATS yang kembali memperoleh pendidikan, dan apakah kesenjangan antarwilayah semakin kecil,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD dan pemerintah daerah perlu membangun sistem pengawasan yang menghubungkan anggaran dengan indikator pendidikan.
Dengan demikian, intervensi pendidikan di Tebo, Bungo, Sarolangun, Muaro Jambi maupun daerah lainnya dapat disusun berdasarkan persoalan nyata di lapangan, sementara capaian Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Batanghari dapat menjadi bahan pembelajaran.
Pendidikan adalah Investasi Manusia
Bagi Ivan, Wajib Belajar 13 Tahun pada akhirnya bukan hanya tentang memenuhi target statistik. Di balik setiap angka APM terdapat anak-anak yang sedang menentukan masa depannya.
“Yang kita bicarakan sebenarnya bukan angka 63,05 persen atau 74,67 persen. Di balik angka itu ada anak-anak Jambi, ada cita-cita mereka, ada keluarga yang berharap anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
“Tidak ada pembangunan yang lebih penting selain membangun manusia melalui pendidikan. Kalau kualitas manusianya meningkat, maka kita sedang membangun fondasi Jambi untuk puluhan tahun ke depan. Wajib Belajar 13 Tahun harus menjadi gerakan nyata, terukur dan dirasakan anak-anak Jambi,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post